Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Nugraheni, Nuriwanda Azizah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Multi-Service Ijarah Contract for Umrah Financing: Analysis of Its Compliance with DSN-MUI Fatwa Lahuri, Setiawan bin; Jamal, Mulyono; Zahro’, Khurun’in; Nugraheni, Nuriwanda Azizah
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v16i1.35424

Abstract

Umrah merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan biaya yang cukup besar dari masyarakat luar negeri Arab untuk dapat berkunjung ke Makkah. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang menyediakan pembiayaan bagi jamaah umrah. Akan tetapi, prosedur pembiayaan tersebut masih menjadi pertanyaan karena terkait dengan kepatuhannya terhadap syariat Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang pembiayaan umrah yang dijalankan oleh AMITRA FIFGroup dan kepatuhannya terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini mengungkap bahwaModel pembiayaan tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Hal ini terlihat dari penetapan ujrah yang dilakukan AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan persentase melainkan nominal. Selain itu, AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan kafalah, melainkan ijarah multijasa dalam pembiayaan umrah.Abstrak:Umroh adalah jenis ibadah yang membutuhkan dana yang tidak sedikit bagi orang-orang dari luar negara Arab untuk mengunjungi Makkah. Di Indonesia, perusahaan pembiayaan menawarkan pembiayaan untuk jamaah umrah. Namun, prosedur pembiayaan tersebut masih dipertanyakan, karena terkait dengan kepatuhan terhadap syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembiayaan umroh yang dioperasikan oleh AMITRA FIFGroup dan kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembiayaan tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Hal ini dapat dilihat dari penetapan ujrah yang dilakukan oleh AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan persentase tetapi menggunakan nominal. Selain itu, AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan akad kafalah, melainkan ijarah multijasa dalam pembiayaan umroh.
Hajj Financing Models: Fiqh Analysis of Payment Contracts for Hajj Funds at the Ministry of Religious Affairs in Indonesia Jamal, Mulyono; Zahro', Khurun'in; Nugraheni, Nuriwanda Azizah; Cahyo, Eko Nur
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2024): Vol. 7, No. 2, April 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v7i2.28677

Abstract

Hajj is an act of worship that completes the fifth pillar of Islam for a Muslim and is performed by those who are able. In its implementation in Indonesia, the hajj is organised by the Ministry of Religious Affairs (MORA) of Republic of Indonesia, including the offices of MORA in every city throughout Indonesia. The contract used during the registration of prospective pilgrims is a wakalah contract, but when they attend to the bank, the bank requestions what kind of contract will be employed whether wadi'ah or murabahah. This research is purposed to reveal the repayment contract for prospective pilgrims and analyse the principle of the contract applied in the repayment of funds for prospective pilgrims. The type of research used is field research with qualitative methods using descriptive analysis. The primary data sources in this research are obtained from the MORA of the Republic of Indonesia, while the secondary data was attained from journals or research related to the hajj financing model, then descriptive analysis of the data as material for the research findings. There are two findings in this research, firstly, the contract on the repayment of funds for prospective pilgrims, starting from the wakalah contract between prospective pilgrims and the MORA, this contract will take effect after the repayment of funds for prospective pilgrims. Secondly, the fiqh analysis of the principle of the contract applied to the repayment of funds for prospective pilgrims is wakalah and is appropriate as it should be. Even so, the MORA must also cooperate with stakeholders in providing the best service to hajj pilgrims so that they can perform the worship in holy lands (Madina and Mecca) comfortably and solemnly.
Multi-Service Ijarah Contract for Umrah Financing: Analysis of Its Compliance with DSN-MUI Fatwa Lahuri, Setiawan bin; Jamal, Mulyono; Zahro’, Khurun’in; Nugraheni, Nuriwanda Azizah
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 16 No. 1 (2024)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v16i1.35424

Abstract

Umrah merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan biaya yang cukup besar dari masyarakat luar negeri Arab untuk dapat berkunjung ke Makkah. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang menyediakan pembiayaan bagi jamaah umrah. Akan tetapi, prosedur pembiayaan tersebut masih menjadi pertanyaan karena terkait dengan kepatuhannya terhadap syariat Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang pembiayaan umrah yang dijalankan oleh AMITRA FIFGroup dan kepatuhannya terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini mengungkap bahwaModel pembiayaan tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Hal ini terlihat dari penetapan ujrah yang dilakukan AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan persentase melainkan nominal. Selain itu, AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan kafalah, melainkan ijarah multijasa dalam pembiayaan umrah.Abstrak:Umroh adalah jenis ibadah yang membutuhkan dana yang tidak sedikit bagi orang-orang dari luar negara Arab untuk mengunjungi Makkah. Di Indonesia, perusahaan pembiayaan menawarkan pembiayaan untuk jamaah umrah. Namun, prosedur pembiayaan tersebut masih dipertanyakan, karena terkait dengan kepatuhan terhadap syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembiayaan umroh yang dioperasikan oleh AMITRA FIFGroup dan kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembiayaan tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Hal ini dapat dilihat dari penetapan ujrah yang dilakukan oleh AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan persentase tetapi menggunakan nominal. Selain itu, AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan akad kafalah, melainkan ijarah multijasa dalam pembiayaan umroh.
Elemen Pedoman Keuangan dan Regulasi Ventura Kajian Hipotesis Moneter Neo-Tradisional dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Keuangan Publik Nugraheni, Nuriwanda Azizah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6372

Abstract

Perkembangan ekonomi modern pada dasarnya memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat suatu negara. Kemajuan tersebut tidak hanya terkait dengan regulasi, tetapi juga berimplikasi pada pembangunan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, modal memiliki peranan yang sangat penting, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari investasi asing. Kedua bentuk modal tersebut berkontribusi dalam mempercepat transformasi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana regulasi di bidang investasi dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat landasan hukum yang lebih jelas bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelusuran dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik penalaran deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif teori ekonomi neoklasik, regulasi investasi berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, melindungi hak-hak investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Regulasi tersebut menjadi variabel strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Co-Authors Eko Nur Cahyo Khurun’in Zahro’ Mulyono Jamal