Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice
Hanifah, Nida Syahla
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum Hanifah, Nida Syahla; Lewoleba, Kayus K
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2657

Abstract

Reformasi konstitusi Indonesia menegaskan negara sebagai negara hukum, namun masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait korupsi. Peran masyarakat penting dalam mengawasi penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya, menciptakan stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dampak positif supremasi hukum diharapkan meningkatkan stabilitas nasional dan mendorong demokrasi.Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris dan analisis. Pendekatan sosio-hukum digunakan untuk mempertimbangkan hubungan hukum dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.Tantangan dalam penegakan hukum Indonesia meliputi korupsi, disparitas, intervensi politik, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Solusinya melibatkan perbaikan politik, paradigmatik, dan peningkatan kesadaran hukum. Penegakan hukum yang efektif mendukung demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Supremasi hukum memastikan perlindungan hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.Penegakan hukum di Indonesia masih kompleks. Meski negara menyatakan sebagai negara hukum, penegakan hukum belum mencerminkan supremasi hukum sepenuhnya. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kesadaran hukum guna mendukung supremasi hukum yang sesungguhnya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AKIBAT PENCURIAN PASIR LAUT OLEH DUA KAPAL KERUK (DRAGGER) BERBENDERA SINGAPURA Falevi, Yunizar; Mutaqin, Fadzal; Febriyanto, Bagas; Gabriella, Theresia; Mahameru, Danil Erlangga; Hanifah, Nida Syahla; Prasetyo, Handoyo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah, termasuk sumber daya kelautan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, eksploitasi ilegal oleh pihak asing, seperti pencurian pasir laut, menimbulkan tantangan ekonomi dan lingkungan yang besar. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencurian pasir laut, dengan fokus pada tanggung jawab korporasi berdasarkan hukum Indonesia dan standar hukum internasional. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis data kualitatif, penelitian ini menyoroti penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability dalam menangani kejahatan korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat secara efektif mencegah aktivitas ilegal dan melindungi kepentingan publik dengan meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya sanksi yang proporsional untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Exploitation of Thai Women in Georgia In Vitro Fertilization Practices Hanifah, Nida Syahla; Prawira, Muhammad Rizki Yudha
Rechtsidee Vol. 13 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1081

Abstract

General Background: The global rise in assisted reproductive technologies, particularly in vitro fertilization (IVF), has created a transnational market often intertwined with ethical and human rights concerns. Specific Background: In Georgia, weak regulatory frameworks have facilitated exploitative IVF practices involving Thai women, revealing patterns of reproductive trafficking masked as legitimate medical services. Knowledge Gap: While both Thailand and Georgia have ratified international conventions such as CEDAW and the Palermo Protocol, the practical enforcement of these instruments in cross-border IVF contexts remains underexplored. Aims: This study aims to analyze the exploitation of Thai egg donors in Georgia through a human rights lens, identifying legal shortcomings and proposing measures aligned with international norms. Results: Findings indicate that the exploitation constitutes human trafficking under the Palermo Protocol, highlighting a regulatory vacuum that prioritizes commercial profit over women’s bodily autonomy and informed consent. Novelty: The research bridges reproductive ethics, international human rights law, and feminist legal theory to expose how IVF commercialization enables structural gender-based exploitation. Implications: The study underscores the necessity for harmonized transnational regulation, implementation of Mutual Legal Assistance (MLA) frameworks, and adoption of global ethical standards to ensure reproductive justice and protect women from exploitation in assisted reproductive industries. Highlights: Highlights the exploitation of Thai women in Georgia’s IVF industry as a form of human trafficking. Reveals the regulatory vacuum and weak enforcement of international human rights standards. Proposes cross-border legal harmonization through Mutual Legal Assistance (MLA) to protect women’s rights. Keywords: In Vitro Fertilization, Human Trafficking, Egg Donation, Reproductive Rights, Legal Regulation
Co-Authors Falevi, Yunizar Febriyanto, Bagas Gabriella, Theresia Handoyo Prasetyo Kayus Kayowuan Lewoleba M. Rizki Yudha Prawira Mahameru, Danil Erlangga Mutaqin, Fadzal