Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Humaniora Sigli Jurnal Real Riset Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced
Al-Qardhawy, M. Yusuf
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 (Studi pada Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Sani, Abdullah; Al-Qardhawy, M. Yusuf
Jurnal Real Riset Vol 6, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jrr.v6i1.2160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh media sosial terhadap pemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2019 dan signifikansinya terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh. Pemilu adalah sarana sirkulasi kekuasaan dari satu rezim kepada rezim lainnya. Seharusnya sistem demokrasi tidak dimaknai sebagai ajang kompetisi, tetapi sebagai wujud kontestasi untuk memilih dan menentukan leader politik yang membawa masyarakat, bangsa, dan negara sesuai tujuan dari konstitusi suatu negara. Masyarakat sebagai penentu arah kebijakan negara dengan suara mereka seharusnya mampu merubah kehidupan politik ke arah yang lebih baik. Keberadaan komponen masyarakat khususnya para pemilih pemula yang persentasenya di atas 50% suara mereka pada setiap kontestasi demokrasi lima tahunan adalah penentu besar lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa di setiap level menjadi salah satu suprastruktur politik penting. Mahasiswa adalah komponen bangsa yang merupakan generasi penerus bangsa bukan hanya menjadi agent of change di negeri ini, tetapi mereka sebagai lokomotif perbaikan bangsa. Pada pemilu 2019 silam mahasiswa yang memberikan hak politik mereka bukan angka sedikit, diperkirakan tidak kurang 50% suara mahasiswa sebagai penentu lahirnya pemimpin bangsa. Salah satu infrastruktur yang lazim saat ini digunakan oleh mahasiswa sebagai pemilih pemula adalah mediasi sosial. Media sosial dalam varian bentuk informasi yang diterima oleh pemilih pemula mencapai angka 30% hingga 40% persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2019. Mereka menjadikan media sosial sebagai sumber informasi politik yang mudah diakses. Informasi dari media sosial ini mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula untuk mengambil sikap politik mereka terhadap pasangan calon presiden pada pemilu 2019. Para pemilih pemula dapat mengenal dan mengetahui visi-misi yang disampaikan para calon. Hal ini dibuktikan dari saat wawancara hampir semuanya merujuk kepada jawaban bahwa media sosial berhasil mempengaruhi partisipasi mereka sebagai partisipasi pemula. Media sosial terutama Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok sangat mempengaruhi sikap politik mahasiswa Fakultas Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada pemilihan presiden tahun 2019.Kata Kunci: Media Sosial, Pemilih Pemula, dan Pemilihan Presiden
Eksistensi Mejelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh Sani, Abdullah; Rasyid, M. Nur; Al-Qardhawy, M. Yusuf
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 2 No. 3 (2024): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v2i3.182

Abstract

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang diakui secara resmi oleh negara sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus yang bersifat istimewa sekaligus sebagai daerah khusus. Keistimewaan dan kekhususan Aceh bukan hanya sebagai daerah pertama di Nusantara tempat masuk dan berkembangnya Islam di kawasan Asia Tenggara, tetapi Aceh adalah sebagai Daerah Modal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini paling tidak terdapat sepuluh lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diakui oleh negara, antara lain: Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Lembaga Wali Nanggroe (LWN), Majelis Adat Aceh (MAA), dan lain-lain. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif di mana data diperoleh dari hasil penelusuran dokumen atau norma hukum berupa undang-undang, qanun dan berbagai norma hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja lembaga-lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam memperkuat sosiokultural di Aceh sekaligus mengidentifikasi fungsi, peran, tugas, dan wewenangnya dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi, peran, dan wewenang MPU cukup besar dan mengikat setiap kebjakan pemerintah di Aceh. Kemudian keberadaan LWN belum mampu menjadi lembaga yang berhasil meninggikan dinul Islam dan fungsinya belum sesuai yang diharapkan oleh norma hukum serta manfaatnya belum begitu terasa dalam masyarakat. Keberadaan MPU dan LWN dapat memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan. Eksistensi kedua lembaga ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan sistem hukum nasional. Adapun saran dari penelitian ini adalah agar kedua lembaga ini harus saling koordinasi dan penyamaan visi-misi dalam mewujudkan sosiokultural Aceh. Karena Aceh memiliki sejarah panjang dalam percaturan dunia, diharapkan semua lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh berada di bawah LWN.
DISPARITAS SOSIOKULTURAL LEMBAGA TUHA PEUT DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KONSEPSI NEGARA KESATUAN Sani, Abdullah; Al-Qardhawy, M. Yusuf
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2601

Abstract

This research aims to identify the authorities possessed by Tuha Peut and the Village Consultative Body (BPD) as well as the disparities between the two in the concept of a unitary state. This research uses a qualitative method in the form of legal norms as a legal basis which is normative juridical in nature. There are three main things that are the focus of this research, first regarding the authority possessed by Tuha Peut in Aceh as mandated in Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Traditional Institutions, second regarding the authority possessed by BPD as regulated in Law Number 6 of 2014 regarding Villages and other legal norms, and third regarding the quite significant disparity between Tuha Peut and BPD. The research results show that: first, there are several disparities in authority and treatment between the Tuha Peut institution in Aceh and the BPD in other provinces in Indonesia. Some of the disparities that are quite significant include Tuha Peut being found in the gampong and at the residential level, while the BPD is only found at the gampong level. Another disparity regarding term of service, Tuha Peut is only 6 years, while BPD is 8 years. Tuha Peut does not get post-service benefits, while BPD does. Another thing is that the BPD does not have the authority to impose sanctions to remove perpetrators of violations of customs and customary law from the gampong, while Tuha Peut does.Keywords : Authority, Tuha Peuet, Village Consultative Body, Disparity, and, Sociocultural
Sosio-Kultural Aceh Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly Sani, Abdullah; Umar , Mukhsin Nyak; Al-Qardhawy, M. Yusuf
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.605

Abstract

Persoalan pemimpin perempuan sudah menjadi polemik sejak dahulu, apalagi menjelang tahun-tahun politik. Sampai kini belum ada konsensus maupun fatwa dari lembaga resmi ulama di dunia maupun di Indonesia mengenai larangan atau keharaman pemimpin perempuan. Meskipun belum ada fatwa resmi, namun mayoritas ulama maupun para intelektual Muslim baik klasik (’ulama mutaqaddimun) maupun kontemporer (’ulama mutaakhirin) yang mengharamkan perempuan menempati posisi setingkat khalifah, bahkan cukup banyak juga yang melarang posisi kepala negara, tetapi berbeda dengan posisi kepala pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di Aceh terdapat seorang intelektual muslim yang diakui keilmuannya dan pernah terjun langsung dalam politik praktis, yaitu Abuya Profesor Muhibuddin Waly. Menarik untuk diketahui terkait pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly terkait sosio-kultural Aceh mengenai pemimpin perempuan untuk tingkat kepala daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Abuya Profesor Muhibuddin Waly tidak melarang perempuan menjadi kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Surat An-Nisa ayat 34 tidak dapat dikaitkan dengan suksesi pemerintahan dan tidak dapat dijadikan dasar melarang perempuan untuk menjadi kepala pemerintahan. Relevansi Surat an-Nisa ayat 34 ini hubungan kedudukan antara suami dengan istri. Kemudian Hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ahmad, Nasai dan Tirmizi berkenaan dengan ”tidak akan sukses kepemimpinan manakala berada di tangan perempuan” menurut Abuya tidak relevan bila dikaitkan dengan kondisi kekinian karena larangan tersebut terkait erat dengan kekuasaan mutlak (absolut) kekaisaran Romawi yang memimpin negara terbentang sampai tiga benua serta dalam kondisi perang berkobar di mana-mana.
Co-Authors Abdullah Sani Rasyid, M. Nur Umar , Mukhsin Nyak