Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Jurnal Sosial Humaniora Sigli Journal of Applied Electrical Engineering Jurnal Real Riset Arus Jurnal Sosial dan Humaniora AL-MULTAZIM : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced KIRANA : Social Science Journal Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah
Abdullah Sani
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KRISIS SOSIO-KULTURAL DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH Sani, Abdullah; Muhibbuthabry, Muhibbuthabry
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 5 No 2 (2020): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jai.v5i2.550

Abstract

Banda Aceh is one of the cities in Aceh Province which is classified as a heterogeneous population, in addition to being caused by its position as the capital of Aceh Province, Banda Aceh is also known as a student city and a business city and a major tourist destination. Of the 259,913 inhabitants of Banda Aceh in 2018, they came from various ethnicities and even different religions. In addition, there are several non-Muslim houses of worship, there are also no strict rules governing residences. As a result of community, traffic is less regular, so that opportunities are open for various kinds of violations of the law and crime rates. But there is one interesting thing in Banda Aceh, even though the population is heterogeneous from various ethnic and religious lines, the role of local residents (indigenous people) is not too prominent. In Banda Aceh, the primordial system did not occur as in other regions. The life of the people who are aware of diversity is exemplary, but this does not mean that the negative side and social crisis are not at all. The results of the study found that crisis socio-cultural and legal awareness in Banda Aceh was rather alarming and needed government attention early on. Promiscuity, hanging out in cafes until late at night, even into the morning is a new culture that denies the values ​​of education. Another wrong or mistaken culture is infected with a culture of lazy learning scientifically, a culture of materialist life, and scolding greetings by using the Islamic version of greetings gradually starting to be abandoned. The methodology used in this study is qualitative descriptive.
Sosio-Kultural Aceh Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly Abdullah Sani; Mukhsin Nyak Umar; M. Yusuf Al-Qardhawy
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.605

Abstract

Persoalan pemimpin perempuan sudah menjadi polemik sejak dahulu, apalagi menjelang tahun-tahun politik. Sampai kini belum ada konsensus maupun fatwa dari lembaga resmi ulama di dunia maupun di Indonesia mengenai larangan atau keharaman pemimpin perempuan. Meskipun belum ada fatwa resmi, namun mayoritas ulama maupun para intelektual Muslim baik klasik (’ulama mutaqaddimun) maupun kontemporer (’ulama mutaakhirin) yang mengharamkan perempuan menempati posisi setingkat khalifah, bahkan cukup banyak juga yang melarang posisi kepala negara, tetapi berbeda dengan posisi kepala pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di Aceh terdapat seorang intelektual muslim yang diakui keilmuannya dan pernah terjun langsung dalam politik praktis, yaitu Abuya Profesor Muhibuddin Waly. Menarik untuk diketahui terkait pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly terkait sosio-kultural Aceh mengenai pemimpin perempuan untuk tingkat kepala daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Abuya Profesor Muhibuddin Waly tidak melarang perempuan menjadi kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Surat An-Nisa ayat 34 tidak dapat dikaitkan dengan suksesi pemerintahan dan tidak dapat dijadikan dasar melarang perempuan untuk menjadi kepala pemerintahan. Relevansi Surat an-Nisa ayat 34 ini hubungan kedudukan antara suami dengan istri. Kemudian Hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ahmad, Nasai dan Tirmizi berkenaan dengan ”tidak akan sukses kepemimpinan manakala berada di tangan perempuan” menurut Abuya tidak relevan bila dikaitkan dengan kondisi kekinian karena larangan tersebut terkait erat dengan kekuasaan mutlak (absolut) kekaisaran Romawi yang memimpin negara terbentang sampai tiga benua serta dalam kondisi perang berkobar di mana-mana.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 (Studi pada Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh) Sani, Abdullah; Al-Qardhawy, M. Yusuf
Jurnal Real Riset Vol 6, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jrr.v6i1.2160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh media sosial terhadap pemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2019 dan signifikansinya terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh. Pemilu adalah sarana sirkulasi kekuasaan dari satu rezim kepada rezim lainnya. Seharusnya sistem demokrasi tidak dimaknai sebagai ajang kompetisi, tetapi sebagai wujud kontestasi untuk memilih dan menentukan leader politik yang membawa masyarakat, bangsa, dan negara sesuai tujuan dari konstitusi suatu negara. Masyarakat sebagai penentu arah kebijakan negara dengan suara mereka seharusnya mampu merubah kehidupan politik ke arah yang lebih baik. Keberadaan komponen masyarakat khususnya para pemilih pemula yang persentasenya di atas 50% suara mereka pada setiap kontestasi demokrasi lima tahunan adalah penentu besar lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa di setiap level menjadi salah satu suprastruktur politik penting. Mahasiswa adalah komponen bangsa yang merupakan generasi penerus bangsa bukan hanya menjadi agent of change di negeri ini, tetapi mereka sebagai lokomotif perbaikan bangsa. Pada pemilu 2019 silam mahasiswa yang memberikan hak politik mereka bukan angka sedikit, diperkirakan tidak kurang 50% suara mahasiswa sebagai penentu lahirnya pemimpin bangsa. Salah satu infrastruktur yang lazim saat ini digunakan oleh mahasiswa sebagai pemilih pemula adalah mediasi sosial. Media sosial dalam varian bentuk informasi yang diterima oleh pemilih pemula mencapai angka 30% hingga 40% persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2019. Mereka menjadikan media sosial sebagai sumber informasi politik yang mudah diakses. Informasi dari media sosial ini mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula untuk mengambil sikap politik mereka terhadap pasangan calon presiden pada pemilu 2019. Para pemilih pemula dapat mengenal dan mengetahui visi-misi yang disampaikan para calon. Hal ini dibuktikan dari saat wawancara hampir semuanya merujuk kepada jawaban bahwa media sosial berhasil mempengaruhi partisipasi mereka sebagai partisipasi pemula. Media sosial terutama Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok sangat mempengaruhi sikap politik mahasiswa Fakultas Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada pemilihan presiden tahun 2019.Kata Kunci: Media Sosial, Pemilih Pemula, dan Pemilihan Presiden
Eksistensi Mejelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh Sani, Abdullah; Rasyid, M. Nur; Al-Qardhawy, M. Yusuf
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 2 No. 3 (2024): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v2i3.182

Abstract

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang diakui secara resmi oleh negara sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus yang bersifat istimewa sekaligus sebagai daerah khusus. Keistimewaan dan kekhususan Aceh bukan hanya sebagai daerah pertama di Nusantara tempat masuk dan berkembangnya Islam di kawasan Asia Tenggara, tetapi Aceh adalah sebagai Daerah Modal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini paling tidak terdapat sepuluh lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diakui oleh negara, antara lain: Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Lembaga Wali Nanggroe (LWN), Majelis Adat Aceh (MAA), dan lain-lain. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif di mana data diperoleh dari hasil penelusuran dokumen atau norma hukum berupa undang-undang, qanun dan berbagai norma hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja lembaga-lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam memperkuat sosiokultural di Aceh sekaligus mengidentifikasi fungsi, peran, tugas, dan wewenangnya dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi, peran, dan wewenang MPU cukup besar dan mengikat setiap kebjakan pemerintah di Aceh. Kemudian keberadaan LWN belum mampu menjadi lembaga yang berhasil meninggikan dinul Islam dan fungsinya belum sesuai yang diharapkan oleh norma hukum serta manfaatnya belum begitu terasa dalam masyarakat. Keberadaan MPU dan LWN dapat memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan. Eksistensi kedua lembaga ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan sistem hukum nasional. Adapun saran dari penelitian ini adalah agar kedua lembaga ini harus saling koordinasi dan penyamaan visi-misi dalam mewujudkan sosiokultural Aceh. Karena Aceh memiliki sejarah panjang dalam percaturan dunia, diharapkan semua lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh berada di bawah LWN.
Eksistensi Substansial Qanun Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Masyarakat Aceh Sani, Abdullah; Nyak Umar, Mukhsin
KIRANA : Social Science Journal Vol. 1 No. 2 (2024): KIRANA : Social Science Journal
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/kirana.v1i2.156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi eksistensi substansial Lembaga Wali Nanggroe (LWN) yang terdapat di Provinsi Aceh. Keberadaan LWN di Aceh pada awalnya mendapatkan pro-kontra dari banyak pihak karena dinilai overlap fungsi dengan Majelis Adat Aceh (MAA). Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara ekplisit disebutkan bahwa salah satu grand function LWN adalah pemersatu masyarakat. Awalnya lembaga ini diharapkan memiliki wewenang yang bersifat politis, bukan hanya sebagai instrumen unity in diversity, tetapi dapat menjadi lembaga yang dapat memberhentikan kepala daerah atau gubernur di Aceh. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan basis data norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keberadaan LWN sesuai dengan volkgeist masyarakat Aceh; (2) keberadaan LWN belum memberikan kemaslahatan signifikan bagi masyarakat. Disarankan agar LWN harus memfungsikan kembali lembaga tersebut sesuai harapan rakyat Aceh, tidak perlu khawatir berlebihan dengan political pressure dari Pemerintah Pusat atau pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan LWN eksis di Aceh.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ISLAMI TERHADAP KEPUASAN NASABAH DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK KCP STABAT Isabella, Isabella; Sani, Abdullah; Perkasa Alam, Anjur
Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era persaingan yang semakin kompetitif ini, setiap perusahaan semakin menyadari pentingnya aspek pelayanan terhadap pelanggan untuk menjamin kelangsungan bisnis mereka. Seorang nasabah yang puas terhadap pelayanan pegawai Bank menjadi aset yang sangat bernilai bagi perusahaan. Dipertahankannya nasabah dapat mengurangi usaha mencari nasabah baru yang berarti memberikan umpan balik positif kepada perusahaan. Perusahaan dapat lebih melakukan penghematan biaya dalam mempertahankan nasabah yang lama dari pada mencari nasabah baru. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Islami yang diberikan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat terhadap kepuasan nasabah. Pada penelitian ini memiliki satu variabel bebas yaitu kualitas pelayanan Islami dan satu variabel terikat yaitu kepuasan nasabah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang menekankan analisis data bersifat statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari jawaban angket yang diberikan kepada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. Pengolahan dan pada penelitian ini menggunakan program komputer SPSS dan Microsoft Office Excel. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji t, uji r, dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan Islami terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat hal ini diperoleh dari hasil uji hipotesis yaitu uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai thitung > ttabel (13,126 > 1,98447) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pelayanan Islami yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat mempengaruhi kepuasan nasabah sebesar 63,4%. Terdapat hubungan yang positif atau sejalan antara pelayanan Islami dengan kepuasan nasabah. artinya semakin bagus pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat maka kepuasan nasabah di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya jika pelayanan yang diberikan kurang bagus maka kepuasan nasabah juga akan berkurang.
DISPARITAS SOSIOKULTURAL LEMBAGA TUHA PEUT DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KONSEPSI NEGARA KESATUAN Sani, Abdullah; Al-Qardhawy, M. Yusuf
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2601

Abstract

This research aims to identify the authorities possessed by Tuha Peut and the Village Consultative Body (BPD) as well as the disparities between the two in the concept of a unitary state. This research uses a qualitative method in the form of legal norms as a legal basis which is normative juridical in nature. There are three main things that are the focus of this research, first regarding the authority possessed by Tuha Peut in Aceh as mandated in Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Traditional Institutions, second regarding the authority possessed by BPD as regulated in Law Number 6 of 2014 regarding Villages and other legal norms, and third regarding the quite significant disparity between Tuha Peut and BPD. The research results show that: first, there are several disparities in authority and treatment between the Tuha Peut institution in Aceh and the BPD in other provinces in Indonesia. Some of the disparities that are quite significant include Tuha Peut being found in the gampong and at the residential level, while the BPD is only found at the gampong level. Another disparity regarding term of service, Tuha Peut is only 6 years, while BPD is 8 years. Tuha Peut does not get post-service benefits, while BPD does. Another thing is that the BPD does not have the authority to impose sanctions to remove perpetrators of violations of customs and customary law from the gampong, while Tuha Peut does.Keywords : Authority, Tuha Peuet, Village Consultative Body, Disparity, and, Sociocultural
Identification Food Nutrition and Weight Prediction using Image Processing Sani, Abdullah; Silitonga, Ricky; Mishthafiyatillah, Mishthafiyatillah; Lalu Kaisar Wisnu Kita; Ika Karlina Laila Nur Suciningtyas; Ririn Humaera; Budiana , Budiana
Journal of Applied Electrical Engineering Vol. 9 No. 1 (2025): JAEE, June 2025
Publisher : Politeknik Negeri Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30871/jaee.v9i1.9492

Abstract

Obesity is a global issue with rising prevalence each year, driven partly by excess nutrient and calorie intake. Identifying nutrient content in food is vital to prevent obesity. This research employs image processing, specifically the YOLO (You Only Look Once) algorithm, to classify and identify fruits and vegetables quickly and accurately. YOLO is advantageous for its speed and ability to classify multiple objects simultaneously. The goal is to develop a system that recognizes, classifies, and predicts the weight of fruits and vegetables, providing nutritional and calorie information. Tests showed that the system accurately detects produce under various lighting conditions—achieving 100% accuracy with additional ring light (600–650 lux) and 99.2% without extra lighting. Beyond object detection, the system predicts weight with an average error of 5.6% when illuminated. This technology has the potential to aid users in monitoring nutritional intake by providing reliable identification and calorie data, contributing to obesity prevention efforts.
Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Stabat Mulya Anjani, Tira; Sani, Abdullah; Hasanah, Nurul
-
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/almultazim.v3i1.14232

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance is carried out by taking into account aspects of employee performance, namely conducting training to improve employee skills functionally, training employees to work together as a team. Based on the results of the above observations, it can be seen that the implementation of Good Corporate Governance has been carried out properly by the Stabat Branch of Bank Syariah Indonesia. So, to describe the implementation of Good Corporate Governance in improving employee performance, the authors are interested in proposing a research title, namely "Analysis of the implementation of Good Corporate Governance on employee performance at PT. Bank Syariah Indonesia Stabat Branch Period 2021-2022”. This background made the researchers formulate the purpose of this study, namely to find out the application of Good Corporate Governance in improving employee performance at PT. Bank Syariah Indonesia Stabat Branch for the 2021-2022 period. The research method used in this study is a qualitative research method using data collection techniques through observation, interviews and documentation with data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and concluding or verifying data. After carrying out all the steps mentioned above, the results of this study can be concluded that there is a positive relationship from the implementation of Good Corporate Governance which will produce a good work culture so that company goals will be easier to achieve. A good work culture will be able to build a dynamic and professional work environment for BSI KCP employees. stabat
Co-Authors Al-Qardhawy, M. Yusuf Budiana , Budiana Ika Karlina Laila Nur Suciningtyas Isabella Isabella Lalu Kaisar Wisnu Kita M. Yusuf Al-Qardhawy Mishthafiyatillah, Mishthafiyatillah Muhibbuthabry Muhibbuthabry Mukhsin Nyak Umar Mulya Anjani, Tira Nurul Hasanah Nyak Umar, Mukhsin Perkasa Alam, Anjur Rasyid, M. Nur Ririn Humaera Silitonga, Ricky