Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari Pasaribu, Fani Ratny; Aryati, Yumi; Putra, Roby Hadi; Vaguita, Mercya; Kudri, Nursaadah
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/x3ngkd98

Abstract

This article discusses the leadership communication of the Barulak village head in Tanjung Baru sub-district in managing village government policies in Barulak Village, Tanjung Baru District, Tanah Datar Regency. Communication problems in the leadership of the Barulak Village Head in managing village government policies are very diverse and complex. Some of the problems in Barulak Village Head are as follows: lack of effective communication, unavailability of information, rigid hierarchical communication, social media and technology, limited resources, and irregular communication patterns. The method used in this study is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques are based on direct observation, interviews, and literature studies. The results of the analysis of this article are that the leadership communication of the Barulak village head has an important role in building good relationships between leaders and the community, as well as in ensuring better decision-making for the village's progress. Here are some principles and strategies of leadership communication that the village head can apply: transparency, two-way communication, delivery of vision and goals, community involvement, adaptation of communication styles, conflict management, utilization of technology, education and awareness, and consistency.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SUTERA, KABUPATEN PESISIR SELATAN Kudri, Nursaadah; Pasaribu, Fani Ratny; Afandi, Faizul
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.24839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang melibatkan indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.Metode penelitian ini melibatkan 10 orang subjek informan yang terdiri dari wali nagari, pengelola pasar 2 orang, pedagang kaki lima 5 orang, dan masyarakat sekitar 2 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 memiliki beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan sikap dan persepsi antara pelaksana kebijakan, serta hambatan dalam komunikasi antar organisasi pelaksana. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti pengadaan fasilitas pendukung dan pelatihan bagi pedagang kaki lima. Selain itu, adanya dukungan dari masyarakat sekitar juga berperan dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di wilayah tersebut.