Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Menara Ilmu Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dan Desa (PASSA)
Roby Hadi Putra
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II BANGKO Roby Hadi Putra
Menara Ilmu Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i2.3435

Abstract

Permasalahan yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko adalah masih kurang baiknya budaya organisasi yang terjadi anatara pegawai yang ada di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan. Budaya organisasi yang dimaksud yaitu pola tingkah laku yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang dipelajarinya ketika mengalami masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah terbukti cukup baik untuk disahkan dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara untuk menyadari, berpikir dan merasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari 55 karyawan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko. Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik total sampling sehingga total sampelnya juga sama yaitu terdiri dari 55 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan pengukuran Skala Likert dan dianalisis dengan Teknik Regresi Linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat budaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko. Kata kunci: Budaya Organisasi, Kinerja, Pegawai
Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Padang Roby Hadi Putra; Fani Ratny Pasaribu
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 2 (2023): Vol 17 No. 02 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i2.4123

Abstract

Masalah yang terjadi di Puskesmas Kota Padang adalah masih kurangnya motivasi kerja pada pegawai Pukesmas di Kota Padang. Seperti pimpinan perusahaan kurang memberikan motivasi (yang merangsang) kepada bawahan dengan memberikan hadiah/ imbalan kepada pegawai yang berproduktifitas dalam bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Puskesmas di Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari 893 pegawai di Puskesmas di Kota Padang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik cluster sampling dengan Slovin Formula yang terdiri dari 245 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan pengukuran Skala Likert dan dianalisis dengan Teknik Regresi Linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Puskesmas di Kota Padang. Kata kunci: Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Pegawai
IMPLEMENTASI PKPU NO 23, 28, 33 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE Lara Indah Yandri; Akmal Arianto; Roby Hadi Putra
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 APRIL 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i2.3293

Abstract

Melihat banyaknya pelanggaran terkait alat peraga kampanye pada Pemilu serentak 2019 tentu perlu dilakukan penelitian ilmiah yang komprehensif. Ini dilatarbelakangi dari beberapa kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan telah menimbulkan kerusuhan diantara sesama pendukung pasangan calon, selain itu peneliti juga memprediksi masalah ini juga akan berpotensi menjadi akar masalah pada penyelenggaraan Pilkada 2020 karena masih banyak regulasi sebagai dasar hukum yang tidak sesuai dengan dasar penyelenggaraan. Penelitian ini mencoba menganalisis aturan yang diatur di dalam PKPU No 33 tahun 2018 pasal 1 huruf A ayat 28-30, Di dalam ayat 28 tentang alat peraga kampanye, lebih lanjut pada pasal 29 dijelaskan bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu. Penertiban alat peraga kampanye dalam pelaksaannya masih menemui banyak kendala seperti pada saat eksekusi yang dilakukan oleh TNI, POLRI dan Satpol PP KPU masih memiliki anggaran kampanye yang terbatas sehingga banyak calon ataupun partai nakal yang tetap melanggar aturan terkait alat peraga kampanye. Di Tanah Datar pada Pileg tahun 2019 terjadi 3 kali pencopotan yang dilakukan oleh TNI, POLRI,dan SATPOL PP. Ini terjadi karna terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui KESBANGPOL. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Yang dimaksud dengan statute approach adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum. Dalam PKPU No 33 tahun 2018 terutama pada point sanksi yang diatur pada pasal 79 masih bersifat umum seperti peringatan tertulis, penurunan dan pembersihan serta penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran. Sanksi ini tentu belum bias membuat efek jera terhadap bakal calon atau partai nakal sebagai peserta Pemilu. Hendaknya aturan tentang kampenye berkaitan dengan sanksi pelanggaran alat peraga kampanye diperkuat sehingga prinsip keadilan dalam pemilu lebih dirasakan, sehingga pada pelaksaaan Pemilukada tahun 2020 kasus-kasus terkait pelanggaran alat-alat peraga kampanye tidak lagi kita temukan. Kata Kunci: Alat Peraga, Kampanye, Pemilu
EVALUASI PELAKSANAAN PRINSIP ATURAN HUKUM, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 Lara Indah Yandri; Roby Hadi Putra; Putyanto Putyanto
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 4 (2023): Vol. 5 No. 4 Edisi 1 Juli 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i4.1829

Abstract

Evaluation of campaign fund management is very important in regional head elections, good management of campaign funds can determine victory in the 2020 regional head election. To carry out elections for regional heads with integrity, of course, you must use the principles of the rule of law that are transparent and accountable, so that the 2020 Pilkada can run the principle of justice in accordance with the principles of the election. This paper uses qualitative methods with secondary data to report results by using case literature studies, existing laws and theories and using SWOT analysis through the stages of data processing, data analysis, data reduction and drawing conclusions. The results of this study indicate that the strategy in implementing the rule of law, transparency and accountability in managing campaign funds is (1) the principles of rule of law have not been implemented optimally in managing campaign funds in regional head elections. (2) the implementation of the principle of transparency has not been effective in managing campaign funds in regional head elections. (3) and the ineffective implementation of the principle of accountability in managing campaign funds in regional head elections.Keywords: Rule of Law, Transparency, Accountability, Management of Campaign Funds
Penerapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui TDS “Tunggu Dirumah Saja” Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Annisa Fitri; Puryanto Puryanto; Roby Hadi Putra; Fani Ratny Pasaribu; Anisa Aulia; Yumi Ariyati
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/k737ze73

Abstract

Inovasi TDS (Tunggu Dirumah Saja) di DISDUKCAPIL Kabupaten Padang Pariaman merupakan Program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memiliki tujuan sebagai berikut: Memudahkan masyarakat yang berkebutuhan khusus dalam pengurusan dokumen kependudukan dimana masyarakat dari wilayah tertentu akan kesulitan untuk mendatangi kantor Dukcapil. Peneliti ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh masyarakat Padang Pariaman.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Inovasi TDS dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu Komunikasi,sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian implementasi pelayanan TDS sudah didasarkan pada standar operasional prosedur (SOP). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Implementasi TDS di Disdukcapil sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan pelaksanaan yang sesuai Standar operasional prosedur (SOP). Kendala dalam pengimplementasian pelayanan TDS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu kurangnya sarana dan prsarana, sulitnya jaringan internet dan kesulitan perekaman bagi penduduk marginal. Upaya yang dilakukan untuk megatasi kendala dalam pengimplementasian pelayanan TDS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana, koordinasi dengan pihak ketiga, serta melibatkan stagholder pendukung seperti babinsa dan puskemas di lingkungan kabupaten padang pariaman. Saran dari penulis agar Disdukcapil perlu melakukan penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan inovasi TDS di Kabupaten Padang Pariaman.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENYEBARAN HOAXS JELANG PEMILU Yandri, Lara Indah; Putra, Roby Hadi
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 1 Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i2.2103

Abstract

Hoaxes or misinformation are one of the causes of public anxiety, especially before and during general elections. Spreading hoaxes in elections is a strategy to gain public support by vilifying opposing parties, even by reducing public confidence in the legitimacy of the authorities. The negative impact of spreading hoaxes which can trigger social fragmentation needs to be anticipated by building the public's capacity to fight hoaxes. The spread of hoaxes and black campaigns on social media is a crucial problem during the elections because it can reduce integrity and harm democratic values. In conducting this research the author applied qualitative literature methods obtained through a literacy process from various books, articles and journals related to the material involved. discussed. The impact of hoaxes on elections creates public misperceptions, where hoaxes can create wrong perceptions among voters. Influence Voter Choices because false information can influence voter decisions which can have an impact on election results and hoaxes can damage the reputation of the candidate and political party concerned. There are various ways to prevent and overcome the spread of hoaxes, such as formulating laws that regulate hoaxes, including: Law Number 11 of 2008 which has been revised to become Law Number 11 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE); Criminal Code (KUHP on Fraudulent Acts Article 378, etc. Apart from this law, the government has also blocked thousands of sites and social media accounts that spread hoaxes. The government is also collaborating with the Press Council and Facebook . Apart from that, the government is also establishing government public relations personnel. The public relations personnel recruited are a mandate from Presidential Instruction Number 9 of 2015, who have public relations and journalistic competencies. The government has even created an official website for internet users to clarify hoax news, namely turnbackhoax.id .Keywords: Hoax, Election, integrity
Implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024. Putra, Roby Hadi; Yandri, Lara Indah; Puryanto, Puryanto; Pasaribu, Fani Ratny
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 1 (2025): Vol 19 No. 01 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i1.6050

Abstract

Abstrak : Penyelenggaraan Pengawasan Pemilhan Umum Pada Tahun 2024 di Kota Padang Panjang memerlukan banyak pihak dalam melaksanakan fungsi fungsi pengawasan, salah satunya dengan metode dengan pengawasan partispatif., salah satu bentuk pengawasan partispatif yakni dalam bentuk Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 2 Tahun 2023 melalui kampung pengawasan yang berada di Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024, Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan melaksanakan anlisis terhadap Implementasi Perbawaslu No2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Adapun hasil penelitian ini, dalam Implementasi Perbawaslu No 2 Tahun 2023 dalam pelaksanaan kampung pengawasan di Kota Padang Panjang, ada tiga kelurahaan yang dilaksankaan dalam kampung pengawasan diantaranya Kampung Pengawasan Pasar Usang, Kampung Pengawasn Sigando dan Kampung Pengawasan Bukit Surungan. Pelaksanaan kampung pengawasan sangat efektif, hal ini guna adanya partispatif Masyarakat dalam pelaksanan pengawasan pada Pemilu Tahun 2024, ini dibuktikan tidak adanya pelanggaran pidana pemilu yang menjadi temuan maupun laporan pada Bawaslu Kota Padang Panjang.  Pelaksanaan kampung pengawasan sangat optimal dalam mencegah dan menekan pelanggaran Pemilu, ketelibatan Masyarakat yang juga diberikan sosialisasi, sehingga Masyarakat ikut bersama dalam melaskanakan pengawasan pemilihan umum Tahun 2024 di Kota Padang Panjang. 
Komunikasi Kepemimpinan Wali Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Dalam Mengelola Kebijakan Pemerintahan Nagari Pasaribu, Fani Ratny; Aryati, Yumi; Putra, Roby Hadi; Vaguita, Mercya; Kudri, Nursaadah
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/x3ngkd98

Abstract

Artikel ini membahas tentang komunikasi kepemimpinan wali nagari barulak kecamatan tanjung baru dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari yang berada di Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Permasalahan komunikasi dalam kepemimpinan Wali Nagari Barulak dalam mengelola kebijakan pemerintahan nagari sangat beragam dan kompleks. Beberapa permasalahan yang terjadi di Wali Nagari Barulak adalah sebagai berikut:kurangnya komunikasi efektif: ketidaktersediaan informasi, komunikasi hierarkis yang kaku, media sosial dan teknologi, keterbatasan sumber daya,dan pola komunikasi tidak teratur.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data berdasarkan observasi langsung, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil analisis dari artikel ini yaitu komunikasi kepemimpinan wali nagari barulak memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat, serta dalam memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kemajuan nagari. berikut beberapa prinsip dan strategi komunikasi kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh wali nagari:transparansi, komunikasi dua arah, penyampaian visi dan tujuan, keterlibatan masyarakat, adaptasi gaya komunikasi, penanganan konflik, pemanfaatan teknologi, edukasi dan kesadaran, konsistensi.
Komunikasi Virtual melalui Perilaku Trash-Talking Antar Pemain Game Online Mobile Legends Yasha Langitta Setiawan; Januardi Nasir; Roby Hadi Putra
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2024 - April 2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v5i1.1244

Abstract

The current digital era makes people tend to use online media rather than conventional media. Online games are media that are often used by people, one of which is the mobile legend game. The mobile legend game has a virtual community that is used in virtual communication using dirty words or known as trash talking. The phenomenon of trash talking behavior often occurs in online game players. This behavior involves the use of words that are intended to insult, brag, intimidate, or provoke other players. The purpose of this study was to determine virtual communication through trash talking behavior between online mobile legend game players with Alferd Schutz's phenomenological theory. This study used a qualitative method and data was taken through interviews and direct observation. The results of the study showed that the meaning of trash talking from the BSK squad community was negative, causing cyberbullying and disrupting the comfort of playing for other players. The experience of trash talking from mobile legend game players in the BSK squad community is an unpleasant experience from the emotional factors experienced by players, such as failure or defeat, which can trigger Trash-Talking behavior. The motives for trash talking behavior include as a strategy in playing games, the excitement of playing games, intimidation, and the habit of saying bad words in real life.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dengan Konsep Smart City di Indonesia Putra, Roby Hadi
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 APRIL 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i2.6656

Abstract

Artikel ini membahas tentang imlpementasi kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan konsep smart city di Indonesia. Konsep smart city atau kota pintar pada dasarnya telah digagas dan mulai diterapkan di kota-kota negara maju sejak awal milenium baru yang lalu. Fenomena ini tidak lepas dari kemajuan teknologi internet yang mulai digunakan dalam banyak aspek kehidupan pada saat itu. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data berdasarkan studi kepustakaan dan dari  jurnal online. Dari pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis sebagai pembahasan dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kebijakan pemerintah dalam pembentukan smart city di Indonesia merupakan perwujudan dari pelaksanaan program e-government, sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini adalah  Sumber daya manusia (SDM)  karena berperan dalam membantu pengembangan smart city. Semua SDM yang berkontribusi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang datang dari perencanaan hingga implementasi smart city, seperti teknologi dan digitalisasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul adalah memperhatikan adanya kesesuaian atau fits antara sumber daya dan kompetensi dengan peluang dan fits antara risiko dan ekspektasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Smart city, Teknologi Informasi
Co-Authors Akmal Arianto Anisa Aulia Anisa, Septri Annisa Fitri Aryati, Yumi Fani Ratny Pasaribu januardi nasir Khalila Husnasari Kudri, Nursaadah Lara Indah Yandri Lara Indah yandri Mercya Vaguita Muqsith, Sulthan Jiyad Nasution, Harris Nur Saadah Khudri Nursaadah Kudri Onzukrisno, Onzukrisno Pasaribu , Fani Ratny Puryanto Puryanto Puryanto Puryanto Putyanto Putyanto Vaguita, Mercya Yandri, Lara Indah Yasha Langitta Setiawan Yumi Ariyati Yumi Aryati