Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recht Studiosum Law Review
Abduh Aqil, Nabil
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Jabbar, Teuku Muhammad Qashmal; Harahap, Parlindungan; Abduh Aqil, Nabil
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9251

Abstract

Dalam penegakkan hukum di Indonesia pelaksanaan mekanism kontrol terhadap pengawasan kinerja hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) secara internal dan Komisi Yudisial (KY) secara eksternal. Sejatinya fungsi pengawasan yang dilakukan secara internal oleh mahkamah agung dapat dilaksanakan dengan maksimal, namun pada prakteknya pengawasan internal mahkamah agung ini mempunyai beberapa kelemahan. Di satu sisi wewenang KY yang hanya memberikan rekomendasi tidaklah mampu menegakkan kehormatan dan martabat hakim secara maksimal. Untuk itulah diperlukan penguatan berupa pemberian wewenang sanksi kepada KY dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Kepada Hakim dan Bagaimana Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumendokumen dan buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang diteliti. KY dapat dilihat dari wewenangnya yang hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan tidak berwenang dalam menjatuhkan sanksi secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim yang dibuktikan dengan kemampuan memberikan sanksi secara langsung terhadap hakim yang melanggar kode etik.
UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet Nasution, Miranda Lufti; Abduh Aqil, Nabil
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Recht Studiosum Law Review (Mei, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i1.9253

Abstract

Kebebasan berinternet adalah hak yang harus dilindungi oleh negara sebab internet merupakan media yang sangat masif diakses di era Industri 4.0 saat ini. UU ITE adalah payung hukum yang digunakan pemerintah untuk meregulasi aktivitas masyarakat dalam berinternet. Beberapa pasal dalam UU ITE dinilai mengancam kebebasan berinternet sebab sanksi pidana yang termuat di dalamnya dapat melimitasi ruang gerak masyarakat dalam berinternet termasuk mempersempit kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui platform digital. Karya tulis ilmiah ini memuat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apakah eksistensi UU ITE mengancam kebebasan berinternet masyarakat Indonesia; 2) Bagaiamana mekanisme yang tepat untuk menjamin kebebasan berinternet di Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar ancaman kebebasan berinternet di Indonesia dan mengkaji mekanisme seperti apa yang tepat untuk melindungi dan menjamin hak kebebasan berinternet masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum sekunder adalah bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pasal pencemaran nama baik atau pasal defamasi yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu pasal yang paling mengancam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya di internet. Ancaman pemblokiran yang termuat dalam Pasal 40 ayat (2b) juga menjadi hambatan dalam beraktivitas di internet. Mekanisme penyelesaian perkara yang dijerat dengan beberapa pasal dalam UU ITE sebaiknya diubah dengan mekanisme penyelesaian jalur non litigasi dengan menggunakan proses mediasi. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan ancaman pemidanaan yang selama ini ditakuti oleh masyarakat.
Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara Abduh aqil, Nabil; Armies, Jessica; Verauli , Asri; Baiquni, Muhammad Iqbal
Recht Studiosum Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Recht Studiosum Law Review (November, 2022)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v1i2.9670

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat IKN) Republik Indonesia berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara, khususnya bidang pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana implikasi pembangunan IKN Nusantara terhadap bidang tanah masyarakat hukum adat serta bagaimana solusi efektif dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Pembahasan karya tulis ini, yaitu mengenai implikasi dan tantangan yang akan dihadapi masyarakat hukum adat terhadap pembangunan IKN Nusantara dan upaya perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat hukum adat di wilayah IKN Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun simpulan berdasarkan jabaran pembahasan adalah masyarakat hukum adat di wilayah IKN mempunyai problematika setifikat tanah, permasalahan degradasi pemilikan tanah, konsensi tanah, dan kebijakan yang saling tumpang tindih. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan, yaitu mempertahankan living law, menerbitkan aturan Rencana Tata Ruang, dan mengadakan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu dimasukkan muatan mekanisme pengadaan tanah masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara dalam aturan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan diwujudkan dalam bentuk Perpres serta menghormati living law yang selama ini masih dipegang oleh masyarakat hukum adat.
Co-Authors Armies, Jessica Baiquni, Muhammad Iqbal Harahap, Parlindungan Jabbar, Teuku Muhammad Qashmal Nasution, Miranda Lufti Verauli , Asri