Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) : DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DI DESA BUDUGSIDOREJO, KECAMATAN SUMOBITO, KABUPATEN JOMBANG Rafi’ie, Mohammad; Zuni Eka Lestari, Mega
Justicia Journal Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i1.12102

Tujuan dari penelitian ini adalah Dalam rangka mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat Hak atas Tanah. Programnya yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dipilihnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai objek penelitian karena program ini merupakan program yang pernah dilaksanakan pada tahun 2021di Kecamatan Sumobito dan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Program Nasional Agraria (Prona). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumobito. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumobito sudah efektif hanya saja masih ada beberapa kendala-kendala yang terjadi dan minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut. Pihak Kecamatan Sumobito dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi program ke masyarakat agar masyarakat dapat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mengetahui lebih banyak tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga kedepannya lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkannya.

Pengaruh Politik Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum (Studi Tentang Pemilu Legislatif) Rafi’ie, Mohammad
Justicia Journal Vol. 4 No. 1 (2015): Vol. 4 No. 1 (2015): September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the general election (Election) 2004 legislative political representation in the general election isnot much different from the general election in the Orde Baru (Orba), ethics and professionalism politicsstill is not healthy, so it is difficult to distinguish between the era retormasi and New Order era thatalways raises political configuration repressive, and law enforcement is always income barriers aretriggered by unhealthy political,

Kejahatan Carding Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Di Negara Republik Indonesia Rafi’ie, Mohammad
Justicia Journal Vol. 7 No. 1 (2018): VOL 7 NO.1 (2018) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v7i1.257

Salah satu produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan lebih mudah, dalam arti hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas di mana ia berada dan aktifitas ini dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Penelitian ini merupakan legal research yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang akan menelaah asas-asas hukum internasional yang terdapat di dalam Convention on Cybercrime dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif (normative law research), dengan teknik perolehan data dengan carapengumpulan data melalui studi kepustakaan. Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui kejahatan carding merupakan kejahatan transnasional dan untuk mencegahnya diperlukan penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang didampingi dengan perjanjian internasional yaitu Convention on Cybercrime dan menambah beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.Perkembangan teknologi dan internet tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif. Hal negatif yang merupakan efek sampingnya antara lain adalah kejahatan carding (pencurian kartu kredit) yang merupakan salah satu jenis kejahatan di dunia cybercrime. Hilangnya batas ruang dan waktu di dunia maya mengubah banyak hal.Seorang carder dapat masuk ke sebuah server tanpa izin (unauthorized access).Tujuannya untuk mendapatkan barang tanpa membayar atau untuk mendapatkan dana yang tidak sah dari akun kartu kredit yang didapat. Permasalahan yang muncul adalah penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang tidak dapat dipergunakan secara meluas dengan paksaan atau kehendak dari Indonesia.

Instrumen Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Rafi’ie, Mohammad
Justicia Journal Vol. 8 No. 1 (2019): VOL 8 NO.1 (2019) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini berjudul “Instrumen Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor yang menyebabkan anak dibawah umur rentan melakukan penyalahgunaan narkotika, (2) Instrumen hukum yang cocok untuk diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang sudah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumussan masalah yang pertama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur rentan melakukan penyalahguanaan narkotika yang mana faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor individu (kepribadian) dan pergaulan (teman sebaya), faktor keluarga (broken home), dan faktor lingkungan masyarakat. Sedangkan rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai instrumen hukum yang cocok untuk diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yaitu, Unadang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 Kuhp (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif) Rafi’ie, Mohammad
Justicia Journal Vol. 9 No. 1 (2020): VOL 9 NO.1 (2020) September
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan ditentukan oleh factor kesengajaan.Baik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama mengatur apa dan bagaimana bentuk hukuman dalam delik pembunuhan berdasarkan unsure kesengajaan, diantaranya jenis pembunuhan dilihat dari niat pelaku, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Peristiwa kejahatan pembunuhan yang semakin marak dapat kita saksikan bahwa pembunuhan sudah melampaui batas normal moral, kemanusiaan, dan hukum. Penulis melihat ada salah satu penyebab maraknya kejahatan pembunuhan, yaitu penetapan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan tidak menimbulkan efek jera atau terlalu ringan hukumannya. Dari u raian diatas dapat ditarik sebuah permasalahan Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Positif (KUHP) . Bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah dengan cara pendekatan normatif. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas Hukum, konsepsi, doktrin-doktrin Hukum, peraturan Hukum dan sistem Hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun hasil kajian dalam penelitian ini adalah bahwa Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan ini pada dasarnya mempunyai nilai-nilai ketepatan hukum, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut social kemasyarakatan. Kedua, dari sudut individu. Adapun analisa perbandingan delik pembunuhan yang berakibat kematian, di dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, pada hakekatnya adalah sama. Artinya kedua Hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang harus di pertanggungjawabkan di depan Hukum

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search