Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Primagraha JURNAL RUANG HUKUM Jurnal Ilmu Multidisiplin
Yusar, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Protection of Human Rights Against Criminal Offenders in Detention Process Maryana, Ana; Farhanudin, Farhanudin; Yusar, Muhamad
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v1i1.263

Abstract

The research aims to find out how the Protection of Human Rights for perpetrators of criminal acts in the Detention Process in the Indonesian Criminal Procedure Code. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The data used are secondary data supported by primary legal materials in the form of criminal law books and criminal procedural law books as well as secondary legal materials consisting of legal journals and literature related to the research topic. then collected and analyzed by deductive method. The results of this study state that according to the Criminal Procedure Code those who have the right to detain are investigators, public prosecutors or judges with a certain time limit. In detention must be in accordance with the law. So, detention cannot be carried out arbitrarily. The purpose of detention is for the purposes of investigation, prosecution and examination in court so that the perpetrator does not run away.
Legal Analysis of the Criminal Policy on Incest in Indonesia According to Law No. 1 of 2023 Yusar, Muhamad; Rasmah, Rasmah
Jurnal Primagraha Vol. 4 No. 02 (2023): NOVEMBER
Publisher : LPPM Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/jp.v4i02.657

Abstract

Setting the crime of incest is in Article 46 of Act No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence and Article 81, paragraph (1) of Act No. 23/2002 on Child Protection. However, the setting does not include the crime of incest committed by the parents of the child. In order to reform the criminal law, a new formulation of the article should be added to encompass parents who commit the crime of incest against their son. This should be done by weighing the criminal sanctions (existing criminal penalties plus one-third).
PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP KASUS MALPRAKTIK BERDASARKANqUNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUNq2023 Yusar, Muhamad; Hidayat, Sepdi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i3.436

Abstract

Meskipun praktik medis bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun  berurusan dengan kasus-kasus praktik medis membingungkan untuk beberapa kali. Tidak adanya definisi hukum tentang praktik medis menyebabkan kebingunganqon bagaimana menanganinya. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan konsep praktik medis dan kewajiban. Selain itu, qmiskonsepsi tentang malpraktik medis qliability juga akan ditevaluasi. Penelitian hukum kunormatif ini bergantung pada data sekunder dan menggunakanpendekatan hukum dan kuarparatif. Ditemukan bahwa di sana telah disalahpahami pada malpraktik medis di Indonesia. Kesalahpahaman terjadi tidak hanya untuk orang awam, tetapi juga di antara akademisi dan lembaga penegak hukum. Kesalahpahaman ini menyebabkan kebingungan tentang bagaimanaquntuk menetapkan medisqmalpracticeqliability
Peran mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional Yusar, Muhamad; Dharmawan, Asep; Juliani, Arin
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin (in press)
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.69

Abstract

Penanganan sengketa internasional sangat penting untuk meningkatkan rasa hormat dan kesetaraan antar negara. Potensi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menangani masalah internasional. Satu prinsip utama hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Diplomatik dan perundingan harus selalu menjadi langkah pertama dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam dunia hukum, setiap pendekatan memiliki hasil yang berbeda. Selain itu menekankan bahwa peran ICJ dan PBB harus diperkuat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai, transparansi, dan akuntabilitas. Jika upaya damai tidak berhasil, penting untuk memahami pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin melibatkan penggunaan kekerasan. Perang, tindakan non-perang, retorsi, pembalasan, blokade damai, dan intervensi adalah contoh sengketa penyelesaian kekerasan. Dalam hukum internasional, setiap tindakan memiliki konsekuensi dan implikasi yang berbeda. Dalam penanganan sengketa internasional menggarisbawahi betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hukum internasional dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Ini sangat penting dalam masalah penelitian internasional.
Co-Authors Dharmawan, Asep Farhanudin, Farhanudin Hidayat, Sepdi Juliani, Arin MARYANA, ANA Rasmah, Rasmah