Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Multidisiplin
Dharmawan, Asep
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Akibat ekonomi pemungutan pajak WN, Santy Fitnawati; Fauzan, Ahmad; Dharmawan, Asep; Apriliani, Natasha
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.41

Abstract

Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pemungutan pajak dan dampak ekonomi akibat pemungutan pajak. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana dampak ekonomi dari adanya pemungutan pajak dalam perekonomian suatu negara. Pemungutan pajak sudah ada sejak zaman kuno. Awalnya, pajak digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik seperti pembangunan jalan, irigasi, dan pertahanan. Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan menjadi lebih kompleks dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Dalam Perpajakan Indonesia mengenal Tiga Cara Sistem Pemungutan Pajak yaitu Official Assessmet System, Self Assessment System dan With Holding system dimana masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi tersendiri dalam pengumpulan pajak. Namun, terdapat tantangan dalam pemungutan pajak di Indonesia terkait dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta risiko penghindaran pajak Dampak Ekonomi dari Pemungutan Pajak dibagi menjadi 2 yaitu Dampak Secara Langsung dan Tidak Langsung.
Peran mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional Yusar, Muhamad; Dharmawan, Asep; Juliani, Arin
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.69

Abstract

Penanganan sengketa internasional sangat penting untuk meningkatkan rasa hormat dan kesetaraan antar negara. Potensi Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menangani masalah internasional. Satu prinsip utama hukum internasional adalah penyelesaian sengketa secara damai. Diplomatik dan perundingan harus selalu menjadi langkah pertama dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam dunia hukum, setiap pendekatan memiliki hasil yang berbeda. Selain itu menekankan bahwa peran ICJ dan PBB harus diperkuat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai, transparansi, dan akuntabilitas. Jika upaya damai tidak berhasil, penting untuk memahami pendekatan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin melibatkan penggunaan kekerasan. Perang, tindakan non-perang, retorsi, pembalasan, blokade damai, dan intervensi adalah contoh sengketa penyelesaian kekerasan. Dalam hukum internasional, setiap tindakan memiliki konsekuensi dan implikasi yang berbeda. Dalam penanganan sengketa internasional menggarisbawahi betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hukum internasional dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Ini sangat penting dalam masalah penelitian internasional.
Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah Dharmawan, Asep; Apriliani, Natasha; Nathasya, Nathasya; Afriansyah, Nur
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i2.73

Abstract

Asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dua sistem asuransi yang berbeda dalam prinsip dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan membandingkan aspek dasar oprasional asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam perspektif hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti ta'awun, tabarru', dan bebas dari gharar, maysir, dan riba. Sementara itu, asuransi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip jual beli risiko dan berorientasi pada keuntungan. Perbedaan lainnya terletak pada pengelolaan dana, pengawasan, dan pembayaran klaim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia.
Tantangan hukum dalam melindungi hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia Yusar, Muhamad; Nurtresna, Robby; Rivaldi, Wahyu; Dharmawan, Asep
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.83

Abstract

Perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan. Meskipun berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah ada, implementasi hukum tersebut masih menghadapi tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Banyak kelompok rentan, seperti perempuan korban kekerasan dan anak-anak, kesulitan mengakses keadilan akibat proses hukum yang panjang, biaya tinggi, dan kurangnya fasilitas pendukung. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem hukum, pendidikan hukum yang lebih baik bagi aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat agar kaum rentan lebih memahami dan menuntut hak-hak kaum rentan. Selain itu, penting juga untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan mudah diakses guna memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif bagi kelompok rentan. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini.
Co-Authors Afriansyah, Nur Ahmad Fauzan Apriliani, Natasha Juliani, Arin Muhamad Yusar Nathasya, Nathasya Rivaldi, Wahyu Robby Nurtresna WN, Santy Fitnawati Yusar, Muhamad