Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studia Legalia JURNAL RUANG HUKUM
Dewi Rastikasari
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
System Implementation Optimization Stollen Recovery Initiative (StAR) as an Effort to Eradicate Criminal Corruption in Asia Fairuza, Hanny Hilmia; Dewi Rastikasari; Desi Nur Fitria; Nesya Wahyuning Asep Saputri
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v1i2.265

Abstract

Corruption is a form of criminal behavior that is detrimental to state finances. Acts of corruption do not only occur in one country, but also in all countries, especially ASEAN. Therefore, it is necessary to carry out cooperation in the international sphere through an agreement or the implementation of political cooperation in the form ofMutual Legal Assistance (MLA) andExtradition related to the eradication of corruption. There are UN conventions andMLA will provide a form of change in the form of a paradigm related to the many aspects of corruption as a form of crimeinternational-transnational. In this case it becomes one of the important factors for all countries in achieving efforts to combat corruption. With regard to efforts to eradicate criminal acts of corruption, it is necessary to have a special regulatory system related to the handling of acts of corruption in foreign relations, one of which is in the form ofStollen Asset Recovery Initiative or StAR. StAR is a form of international cooperation in terms of providing evidence and transparency of an act of corruption.
PERAN VITAL PERADILAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI SUBSTANTIF GUNA MENCARI ARAH PEMILU 2024 Dewi Rastikasari; Hanny Hilmia Fairuza
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu 2024 di Indonesia merupakan hajat nasional yang harus diselenggarakan secara demokratis dan berdasarkan hukum sehingga peran vital peradilan sengketa hasil pemilihan umum sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya demokrasi substantif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan dengan kewenangan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 menjadi konsentrasi pemerintah dalam hal pemilihan umum saat ini untuk memastikan terbangunnya sinergitas kerja antar penyelenggara negara dengan institusi demokrasi dalam rangka membangun negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum oleh MK harus dilakukan secara adil dengan melibatkan Bawaslu dan lembaga lain terkait sanksi pidana. Potensi sengketa pemilihan umum 2024 dapat terjadi pada proses verifikasi partai politik dan calon peserta pemilihan umum. Keterlibatan Bawaslu menjadi elemen penting dalam kasus sengketa pemilihan umum. Guna mewujudkan demokrasi substantif, peran vital peradilan sengketa hasil pemilihan umum adalah untuk menjamin keadilan substantif dalam penerapan ambang batas sengketa hasil pemilihan umum. Putusan Nomor 97/PUU menjadi bukti kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum serta fungsi MK sebagai final tafsir konstitusi.
Co-Authors Desi Nur Fitria Fairuza, Hanny Hilmia Hanny Hilmia Fairuza Nesya Wahyuning Asep Saputri