Achmad Hanif Avicenna
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) Indah Meisyana Suci; Achmad Hanif Avicenna; Sekar Marchayu Setiawan; Rheyna Wisnu Puteri; Priscila Hosiana Deandra Sirait
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.959

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi tanpa batas, memicu perubahan sosial yang cepat dan signifikan. Meskipun teknologi informasi memberikan kontribusi positif untuk peningkatan kesejahteraan, di sisi lain, dapat digunakan sebagai sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum. Saat ini, rezim hukum baru yang dikenal sebagai Hukum Siber lahir sebagai respons terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat dampak positif dan negatif dari keberadaan teknologi informasi, dengan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga risiko sebagai sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum, salah satunya adalah keterlibatan teknologi dalam perlindungan Hak Cipta dan Merk. Hak atas kekayaan intelektual (HKI) menjadi penting untuk melindungi karya orisinal dari klaim atau pengakuan yang tidak sah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Artikel ini membahas peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam melindungi hak cipta dari ancaman kejahatan siber, evaluasi efektivitasnya, dan strategi negara dalam melindungi kekayaan intelektual. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hak cipta di era digital, menyoroti keberhasilan dan tantangan dalam menanggulangi kejahatan siber terkait hak cipta.
ANALISIS HUKUM PARTAI POLITIK DALAM KOALISI KABINET PRABOWO-GIBRAN Amanda Feby Sabrina; Rifansyah Nugraha; Achmad Hanif Avicenna
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i4.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari koalisi partai besar dalam kabinet Prabowo-Gibran dilihat dari sudut pandang hukum partai politik. Koalisi dari partai petahana yang besar melibatkan mayoritas partai politik tidak hanya menunjukkan potensi instabilitas politik, tetapi juga menghadirkan sejumlah permasalahan, seperti pemerintahan yang dipertanyakan akuntabilitasnya, lemahnya pengawasan legislatif, dan potensi otoritarianisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta kasus, dimana data yang kami temukan telah dianalisis berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi besar dapat melemahkan fungsi oposisi, mengurangi efisiensi kabinet, dan menciptakan risiko dominasi politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga membahas peran hukum dalam memastikan keadilan politik melalui mekanisme check and balances, regulasi yang membatasi dominasi koalisi, serta penguatan representasi oposisi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem politik dan hukum di Indonesia demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.