Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Urai Vidia
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENUMPAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERKAIT PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA Ayu Efritadewi; Nur Fitra Wardana; Urai Vidia; Heni Widiyani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i9.1335

Abstract

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, publikasi ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan kejahatan prostitusi online di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana para pelacur, khususnya mucikari, telah memanfaatkan kemajuan teknologi yang dimungkinkan oleh internet. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat yang ampuh untuk mengiklankan pekerja seks komersial. Dalam upaya memberantas prostitusi online, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perorangan (PTPPO) menjadi krusial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan spesialis lex tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 merupakan perangkat hukum tambahan yang menegakkan aturan terkait prostitusi internet. Selain itu, KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan lex specialis terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan perangkat hukum tambahan yang menegakkan peraturan dalam menangani prostitusi online. Hambatan utama terhadap upaya penegakan hukum untuk memerangi prostitusi online adalah ketidakmampuan undang-undang yang ada untuk menangkap dan menahan pelaku dengan cepat dan efisien. Belum adanya aturan khusus terkait prostitusi online dalam KUHP menjadi penyebabnya. Selain itu, kurangnya peraturan hukum yang relevan memberikan hambatan yang signifikan terhadap pembentukan penegakan hukum yang efisien terhadap individu yang terlibat dalam operasi prostitusi online.
Problematika Pendanaan Aset Danantara terhadap Rencana Investasi Negara Sebastian Alboen Sihombing; Reva Setianingsih; God Godsent; Urai Vidia
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Juli : Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i4.464

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of funding sourced from Danantara—a digital platform that manages state investment with funding support from state-owned bank customers—in supporting the acceleration of national development. In the context of state investment, collaboration between the Investment Management Institution (LPI) and state-owned financial institutions is important as a form of fiscal innovation and expansion of non-APBN financing sources. The method used is a qualitative descriptive approach with literature studies from various scientific journals and related laws and regulations. The results of the study show that Danantara has the potential to be a reliable, flexible, and sustainable long-term funding instrument. Through funds collected from state-owned bank customers, state investment can be focused on strategic sectors such as infrastructure, energy, and digitalization. However, its effectiveness is still faced with regulatory challenges, transparency of governance, and public literacy regarding state investment mechanisms. For this reason, it is necessary to strengthen regulations and synergy between financial institutions, as well as increase public trust so that Danantara can function optimally as the main supporter in realizing fiscal independence and national economic growth.
Dampak Penyunatan Takaran Minyak Goreng Kita terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Upaya Perlindungan Konsumen: Studi Kasus PT. Artha Eka Global Asia Sebastian Alboen Sihombing; Reva Setianingsih; God Godsent; Urai Vidia
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.897

Abstract

Legal protection for consumers is an important issue in maintaining public trust in products circulating in the market, especially in subsidized cooking oil products. Decreasing quality or cutting product content can affect consumer perception, which has an impact on decreasing trust in the product brand. This study aims to analyze the impact of legal protection on the consequences of cutting subsidized cooking oil and how this incident affects public trust. The research method used is a qualitative approach with a case study analysis of the event of cutting the contents of cooking oil products by PT AEGA. The results of the study indicate that non-compliance with product quality standards can cause consumer distrust and worsen the brand image that has been identified with the government subsidy program. Therefore, it is important for the government and business actors to increase transparency, supervision, and law enforcement so that the public does not feel disadvantaged and continues to trust the products they consume. This study also recommends strengthening regulations and legal counseling to the public to increase their awareness and participation in consumer protection.
Co-Authors Ayu Efritadewi God Godsent Heni Widiyani Nur Fitra Wardana Reva Setianingsih Sebastian Alboen Sihombing