Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
M. Yusron Marzuki
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA Reza Triviona Wahono Putri; M. Yusron Marzuki
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i4.2232

Abstract

Implementasi Good Governance dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali ada banyak faktror yang menjadi penghambat, selain itu seringkali menjadi lahan subur praktik korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan penerapan good governance dalam pengadaan barang dan jasa serta solusi untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penerapan good governance antara lain faktor internal seperti SDM dan kebijakan yang lemah, serta faktor eksternal seperti regulasi dan partisipasi stakeholder yang rendah. Solusinya diantaranya dengan adopsi e-procurement, revisi regulasi pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapasitas SDM, dan perkuatan peran serta masyarakat. Rekomendasi diberikan antara lain merevisi regulasi yang ada, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memperkuat peran serta masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM terkait, serta mendorong pemanfaatan e-procurement. Penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
NAVIGASI HUKUM HAK MEREK DALAM MEMBENTUK DAN MENGELOLA LOGO BISNIS Jasmine Michella; M. Yusron Marzuki
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i5.2251

Abstract

Akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam kasus Penyalahgunaan Logo Lembaga Karate-do Indonesia (LEMKARI) ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan studi kepustakaan yang menjelaskan hasil penelitian dengan literature-literatur yang berkaitan. Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Kesimpulan penelitian ini adalah mengenalkan kepada audien pentingnya mendaftarkan merek dagang atau bisnisnya dan pentingnya memiliki logo yang memiliki hak merek. Berdasarkan kasus Penulis beranggapan bahwa ada baiknya agar Pengadilan memutuskan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sebagai daya pemaksa.
Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni dalam Sistem Peradilan Pidana: (Studi Kasus Perkara No. 454/Pid.B/2024/PN Surabaya) Fairuz Rania Widyamulya; M. Yusron Marzuki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4760

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan implikasi yuridis pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni (vrijspraak) dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Surabaya pada perkara Gregorius Ronald Tannur. Latar belakang penelitian bertolak dari perubahan Pasal 244 KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas”, sehingga membuka ruang bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara doktrinal kasasi hanya dapat dibenarkan terhadap putusan bebas tidak murni yang mengandung error in law. Dalam perkara PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024, putusan yang dijatuhkan tergolong sebagai vrijspraak murni karena didasarkan pada kegagalan pembuktian unsur delik. Namun, terungkapnya dugaan suap hakim dalam perkara ini menimbulkan pergeseran makna yuridis terhadap putusan bebas tersebut. Putusan yang lahir dari proses peradilan yang tercemar praktik koruptif tidak lagi dapat diposisikan sebagai vrijspraak murni, sehingga pengajuan kasasi menjadi relevan sebagai instrumen korektif guna memulihkan integritas peradilan dan menjamin kepastian hukum.
Co-Authors Fairuz Rania Widyamulya Jasmine Michella Reza Triviona Wahono Putri