Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.013
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan International Journal of Law, Crime and Justice Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum PESHUM
Ujuh Juhana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Mengunakan Penggerak Motor Listrik dalam Maraknya Penggunaan Sepeda Listrik di Kota Sukabumi Raka Tsaory; Ujuh Juhana
SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora Vol. 3, No. 2 : SERUMPUN (JULY-DECEMBER 2025)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/srp.v3i2.194

Abstract

Maraknya penggunaan sepeda listrik di Kota Sukabumi mendorong perlunya evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan ini mengatur kriteria teknis, cara pemakaian, serta faktor keselamatan dan keabsahan kendaraan listrik ringan seperti sepeda listrik. Pnelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut telah diimplementasikan di Kota Sukabumi dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, kepolisian, serta pengguna sepeda listrik, di samping observasi lapangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peraturan masih minim, sedangkan pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait belum berjalan dengan baik. Beberapa tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi, tidak tersedianya jalur khusus, dan ketiadaan sistem pendaftaran yang efisien untuk sepeda listrik.
UJI NECESSITY DAN PROPORTIONALITY TERHADAP PENGAMANAN KONTIJENSI OLEH SAMAPTA: STUDI KASUS KERUSUHAN DAGO ELOS Yassa Mahendra Argaloka; Ujuh Juhana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengamanan kontijensi terhadap kerusuhan massal menempatkan diskresi kepolisian pada titik tekan tertinggi, ketika kewajiban memulihkan ketertiban berhadapan langsung dengan jaminan hak asasi manusia. Artikel ini menguji apakah tindakan satuan Samapta Polda Jawa Barat dalam peristiwa Dago Elos pada 14 Agustus 2023 memenuhi prinsip necessity dan proportionality sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta mengoperasionalisasikan tiga elemen proporsionalitas suitability, necessity, dan proportionality stricto sensu sebagai instrumen pengujian yang terukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif penggunaan kekuatan telah tersusun lengkap secara hierarkis, tetapi gagal menyediakan parameter operasional mengenai ambang proporsionalitas sehingga membuka ruang penyalahgunaan diskresi. Pengujian terhadap kasus Dago Elos membuktikan bahwa penembakan gas air mata ke kawasan permukiman dilakukan setelah kesepakatan negosiasi tercapai sehingga kehilangan dasar necessity, dan menimbulkan korban warga non-partisipan di dalam rumah yang sama sekali tidak sebanding dengan manfaat pemulihan ketertiban. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai abuse of discretion. Sebagai kebaruan, artikel menawarkan dua konstruksi doktrinal: dimensi temporal necessity berupa kewajiban de-eskalasi seketika ketika tujuan sah telah tercapai, dan dimensi spasial proportionality yang menempatkan ruang hunian beserta warga non-partisipan sebagai zona terlarang bagi penggunaan kekuatan koersif. Penelitian merekomendasikan kodifikasi kedua parameter tersebut melalui revisi Peraturan Kapolri.
Co-Authors Agus Rasyid Antariksa Irawan Dimas Leo Vernandho Eriska Ginalita Dwi Putri Gilang Ali Pratama Ilham Hibatul Hakim Ivander Juahta M. Bagus Alfarid Muhammad Aji Prakoso Muhammad Nazar Andika Putra Nurbaity Hidayatullah Preden Ginting Raka Tsaory Reggy Indra Pratama Yassa Mahendra Argaloka