Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Hidayat Rumatiga
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI KARYA DIGITAL BERBASIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) PADA MARKETPLACE DI INDONESIA Nova Monaya; Hidayat Rumatiga; Muhamad Adam Syahrurojhaz Widayat
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2746

Abstract

NFT (Non-Fungible Token) adalah aset digital unik yang tidak dapat direplikasi atau diduplikasi. NFT memastikan keaslian dan kepemilikan unik dari aset digital, seperti seni digital, musik, item dalam game, dan video pendek. Setiap NFT memiliki sertifikat kepemilikan digital yang dicatat pada buku besar bersama yang dikenal sebagai blockchain. Untuk saat ini aktivitas jual beli umumnya menggunakan Opensea sebagai wadah pertemuan penjual dan pembeli. Pada penelitian ini penulis menganalisis bagaimana mekanisme transaksi di marketplace indonesia yang dapat diakses melalui laman website serta aplikasi smarphone mungkin masyarakat indonesia belum sepenuhnya mengetahui NFT dikarenakan bisa dibilang baru populer selepas tahun 2021, maka harus mempertimbangkan hukum mengenai kelayakan NFT sebagai salah satu tempat jual beli karya digital dengan mempertimbangkan pada aspek kemanfaatan maupun kemudaratan di dalamnya. Agar terhindar dari Gharar dalam bertransaksi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti serta mebahasan bagaimana praktik jual beli NFT di indonesia dan penulis menggunakan tinjauan maslahah mursalah terhadap mekanisme jual beli NFT di indonesia. Metode yang digunakan penelitian yaitu yuridis normatif, dilakukan dengan sumber data sekunder dan perundang-undangan, Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, angket serta pendapat ulama usul fiqh. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penggunaan alat tukar hukumnya haram jika ditinjau dengan pendekatan maslahah mursalah dan maqasid syariah.
ANALISIS HUKUM LEGALITAS NIKAH SIRI MELALUI ISBAT NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Nova Monaya; Hidayat Rumatiga; Anisa Cahyani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2799

Abstract

Ketentuan KHI tentang legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika suatu nikah sirri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Adapun dalam Pasal 7 ayat (2) KHI tiersiebut tielah miembierikan kompietiensi absolut yang sangat luas tientang itsbat nikah ini tanpa batasan dan piengiecualian, walaupun dalam pienjielasan pasal-pasalnya hanya dijielaskan bahwa pasal ini dibierlakukan sietielah bierlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tientang Pieradilan Agama. Adapun yang mienjadi idientifikasi masalah pada pienielitian ini adalah siebagai bierikut : (1) Bagaimana Kietientuan KHI tierhadap Liegalitas Nikah Siri Mielalui Isbat Nikah. (2) Bagaimana Akibat Hukum Nikah Siri Tanpa Mielalui Isbat Nikah. Mietodie yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil dari pienielitian ini adalah Adanya kietientuan yang miemboliehkan piermohonan isbat nikah, yang dimaksud diengan nikah sirri adalah piernikahan yang tielah miemienuhi syarat dan rukun, Pierkawinan yang dilakukan olieh mierieka yang tidak miempunyai halangan pierkawinan mienurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pihak yang dirugikan tierhadap piermohonan isbat nikah tiersiebut dapat miengajukan pierlawanan, pihak yang dirugikan tierhadap piermohonan isbat nikah tiersiebut dapat miengajukan intierviensi sielama masih dalam prosies, dan pihak Kietiga dapat miengajukan intierviensi jika piermohonan isbat nikah tielah disietujui. Untuk miengatur pierkawinan yang sah dan siesuai diengan syarat dan rukun pierkawinan, siehingga tidak ada pierkawinan yang tidak sah dan tidak miemiliki kiekuatan hukum, Pierlu miembatasi piernikahan yang bisa dilakukan hanya piernikahan yang miemienuhi syarat dan rukun pierkawinan, siepierti piernikahan dari tahun 2014 kie bawah, Pierlu miengatur piendaftaran nikah siecara riesmi, siehingga tidak ada nikah yang tidak tiercatat, Pierlu miengatur piengadilan agama yang tiepat dan iefiektif, siehingga dapat mienyieliesaikan pierkawinan yang tidak sah dan tidak miemiliki kiekuatan hukum.
ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PEMDA KABUPATEN BOGOR DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Danu Suryani; Hidayat Rumatiga; Siti Nurjanah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3150

Abstract

Pengendalian penduduk merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk baik yang berasal dari angka kelahiran (fertilitas) maupun dari mobilitas atau migrasi penduduk. Dengan demikian diperlukan satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga serta  hambatan apa saja yang dihadapi Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan Pemda Kabupaten Bogor dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk telah melakukan berbagai macam upaya salah satunya yang menjadi fokus penelitian ini adalah dengan menetapkan kebijakan mengenai pengarahan mobilitas atau migrasi penduduk. Akan tetapi, dalam praktiknya kebijakan yang dikeluarkan sifatnya belum luas dan belum ada yang menangani secara langsung mengenai masalah mobilitas atau migrasi penduduk karena kebijakan yang sudah ada hanya berfokus pada penyelenggaraan administrasi kependudukannya saja. Selain itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya: 1) Tidak adanya payung hukum atau kebijakan baik dalam lingkup nasional maupun daerah yang sifatnya khusus mengatur tentang pengendalian penduduk; 2) Kurangnya wawasan kependudukan masyarakat; dan 3) Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap program-program pengendalian penduduk.
Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial Ani Yumarni; Ani Nuraeni; Hidayat Rumatiga
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i3.794

Abstract

Endowment management has special principles, namely the principles of sustainability and eternity. This principle of eternity can be manifested in the form of optimizing the performance of nazhir (endowment organiser) and the District Office of Religious Affairs (KUA) which functions as manager, supervisor and recorder of the orderly administration of endowment in Indonesia. Due to the wide and large distribution of endowment land throughout Indonesia, the government, in this case the Indonesian Ministry of Religion, appointed the role and function of KUA elements as executors and supervisors of endowment. The style and allocation of waqf in each sub-district is different. This article analyzes the role and authority of the KUA of Nanggung District, Bogor Regency in carrying out its functions. In particular, the allocation of endowment in Nanggung District is still limited to '3M' endowment, namely masjid-musala, madrasa, and burial ground. This research uses a empirical juridical approach which is descriptive analytical and explanatory. This research provides an overview and analysis of endowment organiser and supervision practices by nazhir and by the KUA institution by linking this implementation to applicable laws and regulations. The results of this research show that the role and function of the Nanggung District KUA has been implemented optimally. The role of guidance and supervision runs optimally as seen in the endowment land which is registered and monitored from the aspect of ownership, handover of the endowment to the aspect of the performance of the nazhir as the endowment organiser.
KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NILAI KEPEMIMPINAN Dina Aulia; Hidayat Rumatiga
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas sistem pemerintahan dalam perspektif Islam dengan menelusuri prinsip-prinsip dasar, model implementasi historis, serta relevansinya di era modern. Pemerintahan dalam Islam tidak hanya merupakan bentuk kekuasaan politik, tetapi juga amanah ilahiyah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, kajian ini mengulas konsep-konsep seperti maqashid al-syari’ah, syura, dan etika kepemimpinan profetik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para Khulafaur Rasyidin. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan yang komprehensif dan fleksibel, mengedepankan nilai substansi seperti keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kritik. Nilai-nilai tersebut terbukti masih relevan untuk diterapkan dalam konteks negara modern, termasuk dalam sistem demokrasi yang berkeadaban. Dengan demikian, sistem pemerintahan Islam dapat dipahami sebagai perpaduan antara nilai spiritual, moral, dan manajerial yang bertujuan untuk kemaslahatan publik.
Co-Authors Ani Nuraeni Anisa Cahyani Dina Aulia Monaya, Nova Muhamad Adam Syahrurojhaz Widayat SITI NURJANAH Suryani, Danu Yumarni, Ani