Herdandi Bagus Anand Pusponegoro
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN NILAI-NILAI ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM CAMBUK TERHADAP PERZINAAN DI ACEH Dhevanda, Dhevanda; Eka Fitriana; Herdandi Bagus Anand Pusponegoro; Okti Indah Lestari; Ridho Ramadhinnov
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i3.3011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk merupakan salah satu sanksi yang diimplementasikan dalam hukum syariah di Aceh dengan mempertimbangkan analisis terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji dua aspek utama, yaitu penerapan hukuman cambuk di Aceh, termasuk pengaruh nilai-nilai adat dalam proses hukum; serta efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk berdasarkan analisis terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang mendalam, yang melibatkan analisis terperinci tentang perbandingan antara sistem hukum yang berlaku di Aceh dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar hukum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 memegang peran penting dalam penegakan hukum syariah di Aceh, serta mempertahankan nilai-nilai adat masyarakat Aceh. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hukum syariah dan nilai-nilai adat dalam penegakan hukuman cambuk di Aceh. penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi hukuman cambuk di Aceh, tetapi juga menarik perhatian pada kebutuhan untuk terus meningkatkan efektivitas sistem peradilan di wilayah Aceh, dengan mempertimbangkan keragaman dan kompleksitas konteks sosial, budaya, dan hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi hukuman cambuk di Aceh, serta memberikan perhatian lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem peradilan di wilayah Aceh.
PROBLEMATIKA WAJIB PAJAK DI INDONESIA DAN TINJAUAN TERHADAP TANTANGAN PERBAIKAN Jacinda Az Zahra; Herdandi Bagus Anand Pusponegoro; Queen Aisyah Annastasya; Inayatuzzahra
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i8.3266

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia, pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar, pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara dan di atur undang undang”. Pajak digunakan sebagai alat menentukan perekonomian negara agar ketika perekononian negara berjalan maka sistem negara akan baik, selain itu pajak memiliki manfaat lain salah satunya meningkatkan kesejahteraan umum, Negara tidak mungkin membuat merosotnya kehidupan masyarakatnya dan pada umumnya di kenal dengan dua macam fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi Budgetair ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya. Fungsi Regulerend pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pajak sangatlah penting bagi peningkatan sumber dana bagi pemerintah yang mana dapat digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya.