Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Jacinda Az Zahra
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA WAJIB PAJAK DI INDONESIA DAN TINJAUAN TERHADAP TANTANGAN PERBAIKAN Jacinda Az Zahra; Herdandi Bagus Anand Pusponegoro; Queen Aisyah Annastasya; Inayatuzzahra
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i8.3266

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia, pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar, pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara dan di atur undang undang”. Pajak digunakan sebagai alat menentukan perekonomian negara agar ketika perekononian negara berjalan maka sistem negara akan baik, selain itu pajak memiliki manfaat lain salah satunya meningkatkan kesejahteraan umum, Negara tidak mungkin membuat merosotnya kehidupan masyarakatnya dan pada umumnya di kenal dengan dua macam fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi Budgetair ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya. Fungsi Regulerend pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pajak sangatlah penting bagi peningkatan sumber dana bagi pemerintah yang mana dapat digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya.
Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional: Penanganan Perkara Kera IPB VS Perlindungan Satwa Di Amerika Given Teguh Farhan Ristya Pradana; Queen Aisyah Annastasya; Jacinda Az Zahra; Chornilia Shilvi Putri Januari; Louissa Aulia Azzahra; Rachel Ika Faudina
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.892

Abstract

Karena setiap negara mempunyai undang-undang dan peraturan yang berbeda, penyelesaian sengketa hukum internasional dalam masalah perlindungan hewan merupakan suatu perkara yang rumit. Terdapat permasalahan unik terkait hukum dan yurisdiksi internasional dalam konflik antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi kesejahteraan hewan Amerika. Artikel ini mengkaji proses dan mekanisme penyelesaian konflik internasional yang relevan, termasuk metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi serta proses berbasis pengadilan. Metode ini berupaya memahami inisiatif untuk membakukan peraturan perlindungan hewan di seluruh negara. Menurut laporan tersebut, perjanjian lintas batas masih menghadapi hambatan besar dalam menegakkan standar perlindungan hewan dan menegakkan peraturan, meskipun terdapat proses hukum internasional yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Artikel ini juga membahas implikasi penyelesaian perselisihan ini terhadap perkembangan hukum perlindungan hewan secara global, khususnya dalam konteks kolaborasi akademis dan organisasi internasional.
Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Bemby Navita; Rosita Adelia Putri; Jacinda Az Zahra; Aurellia Mirabel Fredlyna; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru; Kuswan Hadji
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.4329

Abstract

This article discusses the position and functions of state institutions in Indonesia's governmental system based on the 1945 Constitution (UUD 1945). The UUD 1945, as Indonesia's highest written constitution, establishes state institutions within three main branches of government: executive, legislative, and judicial. The article outlines how each branch fulfills its role according to the principle of trias politica, aimed at maintaining a balance of power through a system of checks and balances. The main focus is to analyze the position of these institutions within the constitutional framework and how they work synergistically to support Indonesia's political, legal, and social stability. Furthermore, the article explores the challenges faced by state institutions, such as overlapping authorities, and offers recommendations for addressing these issues to strengthen good governance and democracy. A deeper understanding of the role and functions of state institutions is expected to help Indonesia achieve a just and prosperous government.
Co-Authors Aurellia Mirabel Fredlyna Bemby Navita Chornilia Shilvi Putri Januari Given Teguh Farhan Ristya Pradana Herdandi Bagus Anand Pusponegoro Inayatuzzahra Kuswan Hadji Louissa Aulia Azzahra Queen Aisyah Annastasya Rachel Ika Faudina Rosita Adelia Putri Stephanus Louis Scaeva Tapiheru