Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Okti Indah Lestari
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Dhevanda Ashar Evrast Avrizal; Eka Fitriana; Listyowati Dewi; Okti Indah Lestari; Nur Rofiq
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2726

Abstract

Perkawinan berbeda agama pada hukum Islam menjadi subjek yang sering diperdebatkan dan dibahas. Menurut pandangan hukum Islam, laki-laki beragama Muslim diizinkan untuk menikahi wanita dari "Ahli Kitab", yang mencakup Yahudi dan Kristen, akan tetapi wanita muslimah tidak diizinkan untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim. Sebab, anak-anak perempuan muslim dan pria nonis tidak boleh dibesarkan sesuai prinsip Islam. Status hukum pernikahan beda agama berbeda-beda tergantung negara dan penafsiran hukum Islam. Di sejumlah negara, perkawinan antar agama mungkin diakui, sementara di negara lain pernikahan antar agama mungkin tidak diakui secara hukum. Namun, bahkan di negara yang mengakui pernikahan beda agama, hal itu dapat menimbulkan permasalahan karena sosial dan budaya. Perkawinan antar agama dapat mempunyai dampak dan konsekuensi yang signifikan Untuk seluruh individu dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan konflik keluarga, pengucilan sosial, dan bentrokan budaya. Dalam beberapa kasus, hal ini juga dapat mengakibatkan hilangnya warisan dan hak milik. Studi kasus perkawinan antar agama adalah wanita beragama islam menikah bersama lelaki yang bukanlah islam, yang secara umum tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam kasus seperti ini, pasangan tersebut mungkin menghadapi tantangan hukum dan sosial, dan anak-anaknya mungkin menghadapi masalah identitas. Solusi dan alternatif terhadap perkawinan beda agama termasuk mendorong dialog dan pemahaman antaragama, mendorong masuk Islam jika pasangan non-Muslim bersedia, dan menciptakan kerangka hukum yang melindungi hak pasangan serta anak yang mungkin terlahir dari pernikahan itu. Pada akhirnya, keputusan untuk menikah beda agama merupakan keputusan kompleks yang memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor agama, sosial, dan budaya.
PERAN NILAI-NILAI ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM CAMBUK TERHADAP PERZINAAN DI ACEH Dhevanda, Dhevanda; Eka Fitriana; Herdandi Bagus Anand Pusponegoro; Okti Indah Lestari; Ridho Ramadhinnov
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i3.3011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk merupakan salah satu sanksi yang diimplementasikan dalam hukum syariah di Aceh dengan mempertimbangkan analisis terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji dua aspek utama, yaitu penerapan hukuman cambuk di Aceh, termasuk pengaruh nilai-nilai adat dalam proses hukum; serta efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk berdasarkan analisis terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang mendalam, yang melibatkan analisis terperinci tentang perbandingan antara sistem hukum yang berlaku di Aceh dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar hukum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 memegang peran penting dalam penegakan hukum syariah di Aceh, serta mempertahankan nilai-nilai adat masyarakat Aceh. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hukum syariah dan nilai-nilai adat dalam penegakan hukuman cambuk di Aceh. penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi hukuman cambuk di Aceh, tetapi juga menarik perhatian pada kebutuhan untuk terus meningkatkan efektivitas sistem peradilan di wilayah Aceh, dengan mempertimbangkan keragaman dan kompleksitas konteks sosial, budaya, dan hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi hukuman cambuk di Aceh, serta memberikan perhatian lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem peradilan di wilayah Aceh.
Peran KPP Pratama Magelang Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Upaya Administrasi Sahilda Lailatul Rahma; Okti Indah Lestari; Sholihul Hakim; Faiza Nisrina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hk04ee55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan mekanisme yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang dalam meningkatkan produktivitas penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Magelang berperan penting dalam memberikan bimbingan, melakukan pemeriksaan ulang data, dan memfasilitasi pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selain itu, KPP Pratama juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem digital dan kurangnya survei khusus masih dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh KPP Pratama untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak dan mengurangi beban penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.
Peran Jaksa dalam Kasus Anak Pelaku Asusila dan Proses Rehabilitasi Berdasarkan Putusan Nomor XXX/Pid. Sus-Anak/2024/PN Mgg Okti Indah Lestari; Dinda Rachma Aditya; Faiza Nisrina; Sahilda Lailatul Rahma; Siti Muaviroh; Devi Lusyany; Muhammad Yusuf Rangkuti
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i2.915

Abstract

This research discusses the legal process against children who commit indecent crimes and the role of rehabilitation as a recovery effort based on Decision Number XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg. This investigation uses normative and empirical legal methods by analyzing laws and regulations and judicial practices against children. This investigation purposes to examine the role of the prosecutor in determining the boarding school as a place of rehabilitation and assess the suitability of the prosecutor's charges with the provisions of juvenile criminal law in Indonesia. The findings showed that prosecutors play an important role in determining the form of rehabilitation by coordinating with community supervisors, considering the best interests of the child as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (UU SPPA). The selection of pesantren as a place for rehabilitation reflects an educational approach that not only punishes, but also shapes the morals and character of children so that they can return to society in a better condition. This rehabilitation also provides access to education and guidance in an environment that supports the mental and social recovery of children and prevents repetition of criminal acts.
Co-Authors Devi Lusyany Dhevanda Ashar Evrast Avrizal Dhevanda, Dhevanda Dinda Rachma Aditya Eka Fitriana Faiza Nisrina Herdandi Bagus Anand Pusponegoro Listyowati Dewi Muhammad Yusuf Rangkuti Nur Rofiq Ridho Ramadhinnov Sahilda Lailatul Rahma Sholihul Hakim Siti Muaviroh