Sultan Novaliyana Putra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LARANGAN MEMBUKA AIB ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF PASAL 310 KUHP DATA PRIBADI DAN HR. BUKHORI DAN MUSLIM Sultan Novaliyana Putra; Tajul Arifin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i3.3015

Abstract

Dalam era digital yang semakin terhubung, larangan membuka aib orang lain menjadi semakin relevan dan penting dalam melindungi privasi, kehormatan, dan martabat individu. Artikel ini mengeksplorasi implikasi larangan ini dari perspektif hukum pidana, ajaran agama Islam, serta konteks sosial dan teknologi yang berkembang pesat. Dari perspektif hukum pidana, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan landasan yang jelas untuk menangani pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi. Namun, dalam menghadapi tantangan era digital, implementasi larangan ini masih menghadapi tantangan dan kompleksitas tersendiri. Dari sudut pandang agama Islam, larangan membuka aib orang lain bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari nilai-nilai moral dan etika. Penelitian ini juga membahas tantangan dan solusi dalam menjaga privasi dan kehormatan individu dalam era digital, serta pentingnya kolaborasi lintas-sektoral dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan beradab bagi semua.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan: Studi Normatif terhadap Prinsip Strict Liability di Indonesia Rafli Ramdani; Chandra Devaraihan Wahyudi; Sultan Novaliyana Putra
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 2 (2025): December: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/3ehsvm94

Abstract

Corporations play a vital role in economic development, yet massive industrialization often negatively impacts environmental sustainability. This article examines the legal construction of corporate criminal liability in environmental crimes in Indonesia. The research focuses on the paradigm shift from "societas delinquere non potest" to recognizing corporations as subjects of criminal law, as well as analyzing the application of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH) and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 13 of 2016. The research method used is normative juridical. The discussion results indicate that corporate criminal liability is absolutely necessary to provide a deterrent effect and environmental remediation. The application of the Strict Liability principle and identification theory are crucial instruments for law enforcement to prosecute corporations, not only at the field operator level but also the directing mind or corporate management.