Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KAJIAN MENGENAI TRADISI ADAT SUKU DANI DI PAPUA TERKAIT POTONG JARI DILIHAT DARI PERSPEKTIF ADAT DAN KAITANYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Rizqiyah Aini Rahmawati; Zydane Maheswara Prasetyo,; Elvara Alifia; Amanda Fitria Najwa
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3089

Abstract

Sebagai negara yang menganut sistem Hak Asasi Manusia, Indonesia memiliki beberapa dasar hukum dalam kehidupan Masyarakat agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui argumen yang mendukung dan menentang praktik ini dari sudut pandang hak asasi manusia. Tradisi Niki Paleg yang merupakan potong jari adalah bagian integral dari budaya mereka, yang rutin dilakukan sebagai ekspresi bentuk kesetiaan. Namun, secara instrinsik melanggar standar hak asasi manusia, terutama hak atas integritas fisik dan fleksibilitas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi. Sementara beberapa anggota lainnya melindungi tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka dan mengklaim bahwa inu merupakan pilihan bebas, yang lain membuktikan bahwa tekanan sosial dan finansial dapat memaksa individu untuk mengikuti praktik ini, sehingga menimbulkan pertanyaan seputar kebebasan dalam memilih nasib mereka sendiri. Dari perspektif hak asasi manusia, penting untuk mengevaluasi apakah tradisi yang mengatur pelanggaran suku dani secara internasional mengakui semua standar universal. Hal ini memerlukan wacana terbuka antara komunitas suku dan organisasi hak asasi manusia untuk mewujudkan pemahaman yang lebih baik mengenai saran sosial dan etika yang diasah. sedangkan tradisi potong jari di Suku Dani memegang makna budaya yang mendalam, harus ada upaya yang berkelanjutan untuk menyesuaikan warisan budaya dengan standar hak asasi manusia yang mendasar.
PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI NEGARA INDONESIA Rizqiyah Aini Rahmawati; Elvara Alifia; Muhammad Rizky Irawan; Faiq Muhammad Zufar
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 3 No. 3 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v3i3.2993

Abstract

Indonesia menganut sistem perkawinan monogami Dimana seorang laki laki hanya boleh memiliki seorang Wanita untuk dinikahi terdapat pada pasal 3 ayat 1, Indonesia juga tidak menganut asas poliandri namun poligami dapat dikecualikan dengan hal hal tertentu, poliandri dijelaskan dalam Ghundar telah meriwayatkan kepada kami Sa’id ibn’Urubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurata bin Jundab, bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya.”(HR. At-Turmudzi). Latar belakang dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai perspektif dalam melihat poliandri dan hukum hukum yang mengatur mengenai poliandri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif Dimana dalam metode ini berfokus pada pengamatan terhadap sumber sumber yang relevan terhadap data yang dikaji berhubungan dengan hukum poliandri dan laranganya di dalam hukum islam dan yurisdiksi negara. Penelitian ini betujuan untuk membahas mengenai problematika yang akan timbul dan alasan mengapa poliandri dilarang khususnya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa poliandri tersebut dilarang dalam agama dan juga yurisdiksi negara dilihat dari hukum islam serta Undang Undang No 1 tahun 1974, dan poliandri juga menimbulkan permasalahan pada penyakit menular seksual. Dari adanya penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa poliandri tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum islam dan juga yurisdiksi negara terhadap hukum perkawinan poliandri, dalam penelitian ini juga diketahui buruknya pencatatan administratif terhadap perkawinan yang mengakibatkan pencatatatn perkawinan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga terjadinya pernikahan tanpa melihat masa tunggu perceraian.
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENULIS ATAS PEMBAJAKAN TERHADAP BUKU CIPTAANNYA Elvara Alifia; Anita Nur Amaliyah; Louisa Aulia; Chornilia Shilvi P. J
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.7159

Abstract

Perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya terkait dengan penyalinan buku berbasis pengetahuan tanpa izin, telah mengalami perkembangan signifikan sejak diperkenalkannya undang-undang hak kekayaan intelektual (HAKI) pada tahun 1960-an. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta. Meskipun hukum telah ditetapkan, pelanggaran hak cipta, terutama melalui fotokopi ilegal, masih marak terjadi. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi penulis dan penerbit, menurunkan pendapatan dan insentif untuk berkarya. Penerbit juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan bisnisnya akibat penurunan penjualan. Selain itu, pembajakan dapat merusak reputasi penulis dan menurunkan kualitas serta inovasi dalam industri penerbitan. Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memfasilitasi kepatuhan terhadap standar internasional, namun implementasi perlindungan hak cipta masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan efek deterrent yang lebih kuat terhadap pelanggaran. Upaya penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk melindungi hak-hak pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.