Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Faiq Muhammad Zufar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Nur Astapia; Faiq Muhammad Zufar; Yulius Prasetyo H; Agung Rakha
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i8.3269

Abstract

Dalam UU No.28 Tahun 2007 Terkait ketentuan umum serta tata cara perpajakan pasal 1 angka 1 mengakatan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Didalam perpajakan dikenal sanksi pajak ada 2 bentuk yaitu sanksi administrasi yang mencakup sanksi denda, bunga, serta kenaikan dan ada sanksi pidana ini merupakan sanksi pada wajib pajak jika berbuat kesalahan berat serta menyebabkan kerugian kepada penghasilan Negara. Kedua sanksi ini dapat diberikan pada wajib pajak apabila berbuat pelanggaran dan pengenaan sanksi dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.
PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI NEGARA INDONESIA Rizqiyah Aini Rahmawati; Elvara Alifia; Muhammad Rizky Irawan; Faiq Muhammad Zufar
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 3 No. 3 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v3i3.2993

Abstract

Indonesia menganut sistem perkawinan monogami Dimana seorang laki laki hanya boleh memiliki seorang Wanita untuk dinikahi terdapat pada pasal 3 ayat 1, Indonesia juga tidak menganut asas poliandri namun poligami dapat dikecualikan dengan hal hal tertentu, poliandri dijelaskan dalam Ghundar telah meriwayatkan kepada kami Sa’id ibn’Urubah dari Qatadah dari Hasan dari Samurata bin Jundab, bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya.”(HR. At-Turmudzi). Latar belakang dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai perspektif dalam melihat poliandri dan hukum hukum yang mengatur mengenai poliandri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif Dimana dalam metode ini berfokus pada pengamatan terhadap sumber sumber yang relevan terhadap data yang dikaji berhubungan dengan hukum poliandri dan laranganya di dalam hukum islam dan yurisdiksi negara. Penelitian ini betujuan untuk membahas mengenai problematika yang akan timbul dan alasan mengapa poliandri dilarang khususnya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa poliandri tersebut dilarang dalam agama dan juga yurisdiksi negara dilihat dari hukum islam serta Undang Undang No 1 tahun 1974, dan poliandri juga menimbulkan permasalahan pada penyakit menular seksual. Dari adanya penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa poliandri tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum islam dan juga yurisdiksi negara terhadap hukum perkawinan poliandri, dalam penelitian ini juga diketahui buruknya pencatatan administratif terhadap perkawinan yang mengakibatkan pencatatatn perkawinan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga terjadinya pernikahan tanpa melihat masa tunggu perceraian.
Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik Bersenjata Internasional Aristya Nadya Azhari; Faiq Muhammad Zufar; Chornilia Shilvi; Louisa Aulia; Yulius Prasetyo Herlambang
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 6 No. 2 (2025): Juli: Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v6i2.1930

Abstract

International humanitarian law (HHI) aims to protect individuals who are not involved in armed conflict, including children who are often victims or even perpetrators of warfare. The phenomenon of recruitment of child soldiers, although prohibited in various international legal instruments, but still takes place in a number of countries in conflict. This research discusses the legal implications for parties that violate the provisions regarding the recruitment of child soldiers, focusing on the provisions in the Rome Statute that classify the recruitment of child soldiers as a war crime. In addition, it analyses the underlying causes of the armed conflict in Sudan and how international accountability mechanisms can be optimised to prosecute perpetrators of crimes against children. In addition, it identifies opportunities and constraints in realising justice for child victims of armed conflict, as well as the importance of international cooperation in providing protection and rehabilitation for them. It is hoped that the findings will provide further insight into the challenges and efforts needed to protect children's rights in the midst of war and the importance of international law enforcement to prevent the exploitation of children in armed conflict.
Problematika Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang: Analisis Kesesuaian dengan Asas Demokrasi Muhaammad Aldo Savero; Dio Setiawan; Faiq Muhammad Zufar; Muhammad Rizky Irawan
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 12 (2025): Menulis - Desember
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i12.823

Abstract

Partisipasi publik merupakan prasyarat utama dalam pembentukan undang-undang di negara demokrasi dan telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai meaningful participation. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis problematika implementasi partisipasi publik dan kesesuaiannya dengan asas demokrasi substantif di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi publik saat ini masih bersifat prosedural dan simbolis semata, di mana akses terhadap draf RUU sering kali terbatas dan masukan masyarakat jarang diakomodasi secara nyata dalam substansi akhir regulasi. Kondisi ini menciptakan democratic deficit, yaitu kesenjangan antara norma demokrasi dengan praktik legislasi yang tertutup dan minim akuntabilitas, karena pembuat undang-undang jarang memberikan penjelasan terkait penerimaan atau penolakan aspirasi publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mekanisme legislasi melalui digitalisasi, transparansi penuh sejak tahap perencanaan, dan mekanisme umpan balik yang jelas agar undang-undang memiliki legitimasi sosial yang kuat.
Transformasi Kewenangan Peradilan Agama Pasca Undang - Undang Perkawinan Tahun 1974 Achmad Rizky Airlangga; Faiq Muhammad Zufar; Syahputra Aditya Kusrin Surbakti
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1375

Abstract

The authority of the Religious Courts in Indonesia has undergone substantial transformation since the enactment of the 1974 Marriage Law, which serves as a foundational milestone in harmonizing the national legal system on family matters. Prior to this legislation, the jurisdiction of the Religious Courts was limited and influenced by legal dualism among customary law, Islamic law, and Western civil law inherited from the colonial period. This article examines how the Marriage Law initiated a shift in the structure and legitimacy of the Religious Courts and how their jurisdictional expansion reached a more comprehensive form through Law No. 7 of 1989 on Religious Courts and its subsequent amendments under Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009. Using a normative juridical approach, this study analyzes statutory regulations, academic literature, and Islamic legal doctrines. The findings show that the Marriage Law provided the initial legal foundation for strengthening the Religious Courts' authority in handling family disputes, which was later expanded significantly to include inheritance, wills, grants, endowments (wakaf), alms (zakat), charitable donations (infaq and sadaqah), and Islamic economic matters during the legal reform era. This transformation not only reinforced the institutional structure of the Religious Courts but also improved access to justice for Muslim communities and supported the integration of Islamic law into Indonesia’s national legal framework. Therefore, the development of the Religious Courts’ authority after the Marriage Law reflects the dynamic modernization of the legal system and the harmonization between religious values and the rule of law in Indonesia.
Co-Authors Achmad Rizky Airlangga Agung Rakha Aristya Nadya Azhari Chornilia Shilvi Dio Setiawan Elvara Alifia Louisa Aulia Muhaammad Aldo Savero Muhammad Rizky Irawan Nur Astapia Rizqiyah Aini Rahmawati Syahputra Aditya Kusrin Surbakti Yulius Prasetyo H Yulius Prasetyo Herlambang