Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA)
Hafidz Lukman Hakim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TANTANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN RELOKASI TANAH MILIK NEGARA Ryan Adhi Pratama; Gholib Sindhu Pratama; Hafidz Lukman Hakim; Habib Alfian; Rizqi Arfan Fanrisa; Rachel Ika Faudina
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3161

Abstract

Kebijakan relokasi tanah milik negara seringkali memicu kontroversi karena implikasinya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi. Data dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi tanah milik negara dapat membawa implikasi positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya termasuk peningkatan kualitas hidup, akses ke layanan dasar yang lebih baik, dan peluang ekonomi baru. Dampak negatifnya termasuk kehilangan mata pencaharian, putusnya hubungan sosial, dan trauma psikososial. Proses relokasi tanah milik negara seringkali diwarnai dengan berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan informasi, dan ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi. Tantangan ini dapat menghambat proses relokasi dan memicu konflik sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan relokasi tanah milik negara termasuk: melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, memastikan keadilan dalam pemberian ganti rugi, dan memberikan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini.
IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELEGENT MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH Reinhart Sebastian Pakasy; Ryan Adhi Pratama; Hafidz Lukman Hakim
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 11 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i11.1062

Abstract

Kecerdasan Buatan (AI) generatif merevolusi industri kreatif dan memunculkan tantangan bagi hukum hak cipta. Kerangka hukum saat ini, seperti Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, menuntut orisinalitas dan atribusi manusia, yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh karya AI. Artikel ini membahas isu hukum dan etika terkait AI dan hak cipta, termasuk ketiadaan pengakuan hukum terhadap AI sebagai pencipta serta potensi penyalahgunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI. Reformasi diusulkan untuk memastikan hukum hak cipta beradaptasi dengan kemajuan AI sambil melindungi kreativitas manusia dan hak kekayaan intelektual
Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan : Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT.G/2024/PN SKT Muhammad Arif Triyoga; Ryan Adhi Pratama; Gholib Sindhu Pratama; Hafidz Lukman Hakim; Syafrizal Aldi Tursandi; Universitas Tidar
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): September : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i3.2628

Abstract

This article discusses the Cancellation of Grants by Parents to Children Based on a case study of decision Number 100/Pdt.G/2024/PN Skt., this study analyzes the legal consequences of the cancellation of grants made between parents and their biological children. A grant is a type of unilateral agreement that is free and basically cannot be canceled, except under certain conditions as regulated in Article 1688 of the Civil Code and Article 212 of the Compilation of Islamic Law. If related to the problems in the decision, then Ms. Mar Intan gave a grant to her child, R Akun Rumawas, through a valid notary deed. However, the problem arose when there was an alleged intervention by a third party, namely (Mrs. Handariningsih) who influenced the free will of the grantor, causing the agreement to be flawed. The normative legal method and qualitative approach were used in this study. Court decisions were evaluated using qualitative methods. This study shows that intervention by a third party that causes a discrepancy in will can be a reason for the court to cancel a grant, even though the grant was made according to procedure. This result emphasizes how important it is to maintain the will of freedom in providing grants in accordance with legal regulations in every legal act of grants to ensure justice and legal stability so that it can provide certainty, justice and legal benefits for the community.
Co-Authors Gholib Sindhu Pratama Habib Alfian Muhammad Arif Triyoga Rachel Ika Faudina Reinhart Sebastian Pakasy Rizqi Arfan Fanrisa Ryan Adhi Pratama Syafrizal Aldi Tursandi Universitas Tidar