Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Gholib Sindhu Pratama
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM Okatiyana, Okatiyana; Edwin Nurjaman; Aldias Gendis Syandiva; Gholib Sindhu Pratama; Rizqi Arfan Fanrisa
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i3.2996

Abstract

Manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan karena budaya merupakan cara hidup yang dikembangkan, dimiliki bersama, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Indonesia mempunyai budaya kesopanan dan saling menghormati bercorak ketimuran yang tersebar luas. Selain itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat yang melengkapi keanekaragaman budayanya. Beberapa budaya masyarakat Indonesia dipadukan dengan hukum agama (Islam) dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun adat dan hukum Islam berbeda-beda, namun keduanya saling berkaitan. Masyarakat adat biasanya menggunakan hukum agama sebagai sumber hukum adat. Jika adat-istiadat tersebut dilakukan secara terus-menerus dan memiliki sanksi, maka dapat disebut hukum adat. Saat ini sebagian besar hukum adat di Indonesia mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain (privat).
TANTANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN RELOKASI TANAH MILIK NEGARA Ryan Adhi Pratama; Gholib Sindhu Pratama; Hafidz Lukman Hakim; Habib Alfian; Rizqi Arfan Fanrisa; Rachel Ika Faudina
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3161

Abstract

Kebijakan relokasi tanah milik negara seringkali memicu kontroversi karena implikasinya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi. Data dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi tanah milik negara dapat membawa implikasi positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya termasuk peningkatan kualitas hidup, akses ke layanan dasar yang lebih baik, dan peluang ekonomi baru. Dampak negatifnya termasuk kehilangan mata pencaharian, putusnya hubungan sosial, dan trauma psikososial. Proses relokasi tanah milik negara seringkali diwarnai dengan berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan informasi, dan ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi. Tantangan ini dapat menghambat proses relokasi dan memicu konflik sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan relokasi tanah milik negara termasuk: melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, memastikan keadilan dalam pemberian ganti rugi, dan memberikan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini.
Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan : Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT.G/2024/PN SKT Muhammad Arif Triyoga; Ryan Adhi Pratama; Gholib Sindhu Pratama; Hafidz Lukman Hakim; Syafrizal Aldi Tursandi; Universitas Tidar
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): September : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i3.2628

Abstract

This article discusses the Cancellation of Grants by Parents to Children Based on a case study of decision Number 100/Pdt.G/2024/PN Skt., this study analyzes the legal consequences of the cancellation of grants made between parents and their biological children. A grant is a type of unilateral agreement that is free and basically cannot be canceled, except under certain conditions as regulated in Article 1688 of the Civil Code and Article 212 of the Compilation of Islamic Law. If related to the problems in the decision, then Ms. Mar Intan gave a grant to her child, R Akun Rumawas, through a valid notary deed. However, the problem arose when there was an alleged intervention by a third party, namely (Mrs. Handariningsih) who influenced the free will of the grantor, causing the agreement to be flawed. The normative legal method and qualitative approach were used in this study. Court decisions were evaluated using qualitative methods. This study shows that intervention by a third party that causes a discrepancy in will can be a reason for the court to cancel a grant, even though the grant was made according to procedure. This result emphasizes how important it is to maintain the will of freedom in providing grants in accordance with legal regulations in every legal act of grants to ensure justice and legal stability so that it can provide certainty, justice and legal benefits for the community.
Co-Authors Aldias Gendis Syandiva Edwin Nurjaman Habib Alfian Hafidz Lukman Hakim Muhammad Arif Triyoga Okatiyana, Okatiyana Rachel Ika Faudina Rizqi Arfan Fanrisa Ryan Adhi Pratama Syafrizal Aldi Tursandi Universitas Tidar