Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM Okatiyana, Okatiyana; Edwin Nurjaman; Aldias Gendis Syandiva; Gholib Sindhu Pratama; Rizqi Arfan Fanrisa
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i3.2996

Abstract

Manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan karena budaya merupakan cara hidup yang dikembangkan, dimiliki bersama, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Indonesia mempunyai budaya kesopanan dan saling menghormati bercorak ketimuran yang tersebar luas. Selain itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat yang melengkapi keanekaragaman budayanya. Beberapa budaya masyarakat Indonesia dipadukan dengan hukum agama (Islam) dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun adat dan hukum Islam berbeda-beda, namun keduanya saling berkaitan. Masyarakat adat biasanya menggunakan hukum agama sebagai sumber hukum adat. Jika adat-istiadat tersebut dilakukan secara terus-menerus dan memiliki sanksi, maka dapat disebut hukum adat. Saat ini sebagian besar hukum adat di Indonesia mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain (privat).
TANTANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN RELOKASI TANAH MILIK NEGARA Ryan Adhi Pratama; Gholib Sindhu Pratama; Hafidz Lukman Hakim; Habib Alfian; Rizqi Arfan Fanrisa; Rachel Ika Faudina
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3161

Abstract

Kebijakan relokasi tanah milik negara seringkali memicu kontroversi karena implikasinya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi. Data dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi tanah milik negara dapat membawa implikasi positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya termasuk peningkatan kualitas hidup, akses ke layanan dasar yang lebih baik, dan peluang ekonomi baru. Dampak negatifnya termasuk kehilangan mata pencaharian, putusnya hubungan sosial, dan trauma psikososial. Proses relokasi tanah milik negara seringkali diwarnai dengan berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan informasi, dan ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi. Tantangan ini dapat menghambat proses relokasi dan memicu konflik sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan relokasi tanah milik negara termasuk: melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, memastikan keadilan dalam pemberian ganti rugi, dan memberikan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini.
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN Jacinda Az-Zahra; Rizqi Arfan Fanrisa
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i1.4016

Abstract

Kejahatan dapat dilakukan melalui media elektronik seiring dengan perubahan zaman serta kemajuan teknologi dan informasi. Tidak ada pengecualian bahwa pembuktian itu sendiri dapat dikumpulkan melalui bukti elektronik. Informasi dan dokumen elektronik menjadi semakin penting dalam membantu pembuktian perkara ke pengadilan. Namun, KUHAP tidak memiliki peraturan yang signifikan tentang bukti elektronik yang sah. Jika ingin di gunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan, maka alat bukti elektronik itu haris memenuhi standar, bukti elektronik yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan dapat diterima sebagai alat bukti. UU Dokumen Perusahaan dan UUITE menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses pengadilan. Namun, sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki peraturan yang mengatur bagaimana cara menghadirkannya ke pengadilan atau menunjukkannya kepada pihak lawan.
Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Okatiyana; Aldias Gendis Syandiva; Edwin Nurjaman; Rizqi Arfan Fanrisa; Sholihul Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1217

Abstract

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan menilai efektivitasnya, apakah benar-benar menghasilkan kesepakatan atau hanya prosedural sesuai PERMA. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan seorang advokat yang menangani mediasi dalam perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai, yang menandakan tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh peran aktif mediator, partisipasi advokat dalam memberikan nasihat hukum yang netral, dan kesiapan emosional kedua pihak. Meski demikian, mediasi bermanfaat dalam membantu pasangan mencapai kesepakatan mengenai pemeliharaan anak, alokasi properti, dan hak asuh anak. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan mediator dan kontribusi advokat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perceraian yang lebih ramah