Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Siti Aydina
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
POTENSI DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT SUKU DANI DI ERA MODERN Zulfa Rusyda Fadiyah; Salma Amalia Amanda; Siti Aydina; Nurul Hidayah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3370

Abstract

Hukum adat dan kearifan lokal memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan dan melestarikan budaya asli masyarakat adat Indonesia, salah satunya adalah masyarakat adat suku dani. Terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dibawa oleh globalisasi membuat dampak yang cukup signifikan pada sistem nilai dan hukum adat Indonesia. Sehingga harus menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan hukum adat dan kearifan lokal masyarakat suku dani. Oleh karena itu, dibutuhkan kontribusi dari nilai-nilai kearifan lokal suku Dani dalam mempertahankan hukum adat di era modern saat ini. Seperti adanya tradisi Iki Palek dan upacara Wam Mane yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Dani dalam kegiatan adat mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif untuk menganalisis potensi dan tantangan hukum adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan sistem sosial masyarakat adat Suku Dani di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adat untuk memperkuat hukum adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal di era modernisasi yang semakin pesat.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM Hidayah, Nurul; Siti Aydina; Salma Amalia Amanda; Zulfa Rusyida Fadiyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7930

Abstract

Kasus pembajakan film melalui aplikasi telegram menjadi tantangan yang serius dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Praktik pembajakan ini dilakukan dengan menyalin, menduplikasi, dan distribusi film secara ilegal tanpa persetujuan pemilik atau pemegang hak cipta. Kasus pembajakan film secara ilegal membawa dampak signifikan baik itu kepada negara, hukum, ekonomi, sosial dan individu. Hasil penelitian menunjukkan meski negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai kekayaan intelektual, adanya celah hukum dan penerapan hukum yang tidak memadai menjadi kendala untuk menangani kasus tersebut. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di dunia maya menjadi faktor utama yang memperburuk penanganan kasus pembajakan. Sehingga artikel ini akan membahas mengenai penerapan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku pembajakan dan dampak bagi pemilik atau pemegang hak cipta, negara, masyarakat dan industri perfilman. Kata Kunci: Pembajakan film, telegram, hak cipta. ABSTRACT The case of film piracy via the Telegram application is a serious challenge in enforcing intellectual property law in Indonesia. This piracy practice is carried out by illegally copying, duplicating and distributing films without the consent of the owner or copyright holder. Cases of illegal film piracy have a significant impact on the state, law, economy, society and individuals. The research results show that even though Indonesia has regulations governing intellectual property, legal loopholes and inadequate legal implementation are obstacles to handling these cases. Apart from that, weak supervision and law enforcement in cyberspace are the main factors that worsen the handling of piracy cases. So this article will discuss the application of the law to provide a deterrent effect for perpetrators of piracy and the impact on copyright owners or holders, the state, society and the film industry. Keyword: Film piracy, telegram , copyright.
Efektivitas Program Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Magelang Siti Aydina; Nurul Hidayah; Salma Amalia Amanda; Zulfa Rusyda Fadiyah; Teten Tendiyanto
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2025): AGUSTUS
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/r44fh495

Abstract

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan salah satu program yang dijalankan oleh BNN Kabupaten Magelang. Program ini bertujuan memberikan peran dan kontribusi penting dalam menekan angka penyalahgunaan Narkotika. Semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkotika, maka penting untuk mengetahui seberapa efektivitas implementasi program P4GN tersebut. Untuk itu kami akan mengukur seberapa efektivitas program P4GN ini dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Magelang. Penelitian kami menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta melalui dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Program P4GN yang telah dijalankan oleh BNN Kabupaten Magelang belum sepenuhnya efektif. Walaupun seksi P2M telah aktif dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tentang bahaya narkotika, tetapi kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Magelang masih cukup tinggi. Kemudian, hambatan yang dialami oleh BNN Kabupaten Magelang antara lain: masih lemahnya sistem hukum dalam pendistribusian dan pengawasan narkotika, lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program P4GN, keterbatasan jumlah personil di seksi pemberantasan BNN Kabupaten Magelang, serta terdapat keterbatasan anggaran dan sarana pendukung untuk pelaksanaan program P4GN. Jadi menurut pendapat penulis, efektivitas program BNN (P4GN) masih belum berjalan dengan baik, sehingga masih membutuhkan evaluasi untuk dapat menjalankan program tersebut sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan.
Co-Authors Nurul Hidayah NURUL HIDAYAH Salma Amalia Amanda Teten Tendiyanto Zulfa Rusyda Fadiyah Zulfa Rusyida Fadiyah