Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Salma Amalia Amanda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
POTENSI DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT SUKU DANI DI ERA MODERN Zulfa Rusyda Fadiyah; Salma Amalia Amanda; Siti Aydina; Nurul Hidayah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3370

Abstract

Hukum adat dan kearifan lokal memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan dan melestarikan budaya asli masyarakat adat Indonesia, salah satunya adalah masyarakat adat suku dani. Terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dibawa oleh globalisasi membuat dampak yang cukup signifikan pada sistem nilai dan hukum adat Indonesia. Sehingga harus menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan hukum adat dan kearifan lokal masyarakat suku dani. Oleh karena itu, dibutuhkan kontribusi dari nilai-nilai kearifan lokal suku Dani dalam mempertahankan hukum adat di era modern saat ini. Seperti adanya tradisi Iki Palek dan upacara Wam Mane yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Dani dalam kegiatan adat mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif untuk menganalisis potensi dan tantangan hukum adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan sistem sosial masyarakat adat Suku Dani di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adat untuk memperkuat hukum adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal di era modernisasi yang semakin pesat.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI ONLINE Zulfa Rusyda Fadiyah; Salma Amalia Amanda; Nurul Hidayah; Intan Nailul Muna; Nur Rofiq
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 3 No. 3 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v3i3.2998

Abstract

Salah satu rukun islam yang wajib kita jalankan adalah zakat, yang terdiri dari dua macam yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim tanpa terkecuali.Di Indonesia sendiri tata cara pengelolaan zakat diatur dalam Undang Undang No 23 tahun 2011 yang berisi mengenai kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sesuai perkembangan zaman yang semakin bertambahnya inovasi dan teknologi, dalam melakukan aktivitas pembayaran dan pengelolaan zakat khususnya zakat fitrah yang mana memiliki hukum untuk wajib dilaksanakan oleh semua muslim. Untuk memudahkan dalam melakukan aktivitasnya, zaman sekarang bisa dilakukan secara online, akan tetapi dalam penggunaanya harus memerlukan preferensi yang sesuai dengan hukum islam. Dalam kajian ini menggunakan metode Istinbath al-Ahkam al-Ijtima’iyah (Penelitian Sosiologis) dan metode Ushul Fiqh (Penelitian Teks). Metode penelitian sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum Islam dari segi sosial dan budaya masa kini seperti adanya pembayaran zakat fitrah secara onlinedengan menggunakan aplikasi tertentu. Sedangkan metode penelitian teks digunakan untuk menganalisis teks atau bahan kajian mengenai zakat fitrah dalam hukum Islam dengan melibatkan mazhab atau aliran tertentu. Sehingga dengan menggunakan kedua metode penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan tulisan yang relevan dan edukatif bagi masyarakat.
IMPLIKASI PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA NEGARA BERBEDA TERHADAP NETRALITAS PERADILAN Nurul Hidayah; Agung Rakha; Salma Amalia Amanda; Zulfa Rusyda Fadiyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7349

Abstract

Penelitian ini berfokus pada proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, yang memiliki peranvital dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjaga demokrasi. Latar belakang pembentukan MK adalah untuk memperkuat institusi demokrasi di bawah amandemen UUD 1945, di mana MK diamanatkan sebagai lembaga yudikatif yang merdeka dari pengaruh kekuasaan politik. Proses pengangkatan hakim MK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, di mana sembilan hakim dipilih dari tiga institusi: Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Namun, mekanisme ini rentan terhadappengaruh politis karena keterlibatan lembaga politik dalam proses tersebut, yang berpotensi memengaruhi independensi hakim dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Kajian ini juga mengacu pada teori kekuasaan kehakiman, di mana hakimdiharapkan netral dan objektif dalam memutus perkara, serta teori pemisahan kekuasaan yang diusulkan oleh John Locke dan Montesquieu, yang menekankan pentingnya pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah otoritarianisme. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi politis dalam proses pengangkatan hakim konstitusi dan pengaruhnyaterhadap keadilan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM Hidayah, Nurul; Siti Aydina; Salma Amalia Amanda; Zulfa Rusyida Fadiyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7930

Abstract

Kasus pembajakan film melalui aplikasi telegram menjadi tantangan yang serius dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Praktik pembajakan ini dilakukan dengan menyalin, menduplikasi, dan distribusi film secara ilegal tanpa persetujuan pemilik atau pemegang hak cipta. Kasus pembajakan film secara ilegal membawa dampak signifikan baik itu kepada negara, hukum, ekonomi, sosial dan individu. Hasil penelitian menunjukkan meski negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai kekayaan intelektual, adanya celah hukum dan penerapan hukum yang tidak memadai menjadi kendala untuk menangani kasus tersebut. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di dunia maya menjadi faktor utama yang memperburuk penanganan kasus pembajakan. Sehingga artikel ini akan membahas mengenai penerapan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku pembajakan dan dampak bagi pemilik atau pemegang hak cipta, negara, masyarakat dan industri perfilman. Kata Kunci: Pembajakan film, telegram, hak cipta. ABSTRACT The case of film piracy via the Telegram application is a serious challenge in enforcing intellectual property law in Indonesia. This piracy practice is carried out by illegally copying, duplicating and distributing films without the consent of the owner or copyright holder. Cases of illegal film piracy have a significant impact on the state, law, economy, society and individuals. The research results show that even though Indonesia has regulations governing intellectual property, legal loopholes and inadequate legal implementation are obstacles to handling these cases. Apart from that, weak supervision and law enforcement in cyberspace are the main factors that worsen the handling of piracy cases. So this article will discuss the application of the law to provide a deterrent effect for perpetrators of piracy and the impact on copyright owners or holders, the state, society and the film industry. Keyword: Film piracy, telegram , copyright.
Efektivitas Program Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Magelang Siti Aydina; Nurul Hidayah; Salma Amalia Amanda; Zulfa Rusyda Fadiyah; Teten Tendiyanto
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2025): JULI-AGUSTUS
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/r44fh495

Abstract

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan salah satu program yang dijalankan oleh BNN Kabupaten Magelang. Program ini bertujuan memberikan peran dan kontribusi penting dalam menekan angka penyalahgunaan Narkotika. Semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkotika, maka penting untuk mengetahui seberapa efektivitas implementasi program P4GN tersebut. Untuk itu kami akan mengukur seberapa efektivitas program P4GN ini dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Magelang. Penelitian kami menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta melalui dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Program P4GN yang telah dijalankan oleh BNN Kabupaten Magelang belum sepenuhnya efektif. Walaupun seksi P2M telah aktif dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tentang bahaya narkotika, tetapi kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Magelang masih cukup tinggi. Kemudian, hambatan yang dialami oleh BNN Kabupaten Magelang antara lain: masih lemahnya sistem hukum dalam pendistribusian dan pengawasan narkotika, lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program P4GN, keterbatasan jumlah personil di seksi pemberantasan BNN Kabupaten Magelang, serta terdapat keterbatasan anggaran dan sarana pendukung untuk pelaksanaan program P4GN. Jadi menurut pendapat penulis, efektivitas program BNN (P4GN) masih belum berjalan dengan baik, sehingga masih membutuhkan evaluasi untuk dapat menjalankan program tersebut sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan.
Co-Authors Agung Rakha Intan Nailul Muna Nur Rofiq Nurul Hidayah NURUL HIDAYAH Siti Aydina Teten Tendiyanto Zulfa Rusyda Fadiyah Zulfa Rusyida Fadiyah