<![CDATA[Kasus pembajakan film melalui aplikasi telegram menjadi tantangan yang serius dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Praktik pembajakan ini dilakukan dengan menyalin, menduplikasi, dan distribusi film secara ilegal tanpa persetujuan pemilik atau pemegang hak cipta. Kasus pembajakan film secara ilegal membawa dampak signifikan baik itu kepada negara, hukum, ekonomi, sosial dan individu. Hasil penelitian menunjukkan meski negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai kekayaan intelektual, adanya celah hukum dan penerapan hukum yang tidak memadai menjadi kendala untuk menangani kasus tersebut. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di dunia maya menjadi faktor utama yang memperburuk penanganan kasus pembajakan. Sehingga artikel ini akan membahas mengenai penerapan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku pembajakan dan dampak bagi pemilik atau pemegang hak cipta, negara, masyarakat dan industri perfilman. Kata Kunci: Pembajakan film, telegram, hak cipta. ABSTRACT The case of film piracy via the Telegram application is a serious challenge in enforcing intellectual property law in Indonesia. This piracy practice is carried out by illegally copying, duplicating and distributing films without the consent of the owner or copyright holder. Cases of illegal film piracy have a significant impact on the state, law, economy, society and individuals. The research results show that even though Indonesia has regulations governing intellectual property, legal loopholes and inadequate legal implementation are obstacles to handling these cases. Apart from that, weak supervision and law enforcement in cyberspace are the main factors that worsen the handling of piracy cases. So this article will discuss the application of the law to provide a deterrent effect for perpetrators of piracy and the impact on copyright owners or holders, the state, society and the film industry. Keyword: Film piracy, telegram , copyright.]]>
