Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Talitha Aqiella Marsanthy
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELINDUNGINYA Nasywa Awalia Putri; Atthariq Andradit; Fathia Mahira Ramadhanissa; Talitha Aqiella Marsanthy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i12.3934

Abstract

Tenaga Kerja Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan TKI yang bekerja di luar negeri memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mereka berkontribusi secara signifikan terhadap devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka di tanah air. Pemerintah Indonesia pun telah berupaya untuk melakukan perlindungan dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia dan bagaimana Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam melindungi hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statueapproach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Korupsi Bansos Covid-19 dalam Perspektif HAM dan Moralitas Pejabat Publik Rania Adriane Desrina; Khaila Aurellia; Talitha Aqiella Marsanthy; Muhammad Bintang Firdaus; Irwan Triadi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1702

Abstract

Pandemi Covid-19 mendorong perluasan program bantuan sosial sebagai kewajiban negara melindungi kelompok rentan, namun korupsi dalam penyalurannya justru merampas hak-hak dasar warga. Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek yuridis formal dan kerugian keuangan negara, sehingga belum menempatkan korupsi bansos sebagai pelanggaran HAM yang lahir dari kegagalan moral pejabat publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis korupsi bansos Covid-19 sebagai pelanggaran HAM serta menjelaskan peran prinsip moralitas dalam pertanggungjawaban pejabat publik melalui perspektif filsafat hukum. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa korupsi bansos menghambat pemenuhan hak sosial-ekonomi, memperdalam ketidakadilan struktural, dan meruntuhkan otonomi moral pejabat publik sekaligus moralitas internal hukum. Implikasi praktisnya, penegakan hukum perlu bergeser dari fokus semata pada pemidanaan menuju pemulihan hak korban, reformasi tata kelola bansos, dan penguatan etika jabatan publik. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis HAM dan filsafat moral Kant–Fuller untuk memposisikan korupsi bansos sebagai pelanggaran hak asasi dan krisis moralitas pejabat dalam negara hukum
Co-Authors Atthariq Andradit Fathia Mahira Ramadhanissa Irwan Triadi Khaila Aurellia Muhammad Bintang Firdaus Nasywa Awalia Putri Rania Adriane Desrina