Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTELEKTIVA Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Khaila Aurellia
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK BRI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 12/PDT. GS/2020/PN BIK) Gladys Trias Puspadewi; Indira Yekti Widya Pramesti; Devina Yadita; Muhammad Irfan Maulana; Khaila Aurellia; Dwi Aryanti Ramadhani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.957

Abstract

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian adalah prinsip yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk bertindak dengan jujur, adil, dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi asas itikad baik dalam perjanjian kredit Bank BRI dengan menggunakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik. Dalam kasus tersebut, asas itikad baik menjadi kunci penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI menerapkan asas itikad baik sebagai landasan utama dalam perjanjian kredit dengan menggunakan prinsip 5C dalam penilaian kredit. Keselarasan antara itikad baik kreditur dan debitur menjadi esensial dalam menjaga kepercayaan dan menjamin pelaksanaan perjanjian. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung mengilustrasikan pentingnya asas itikad baik dalam menyelesaikan wanprestasi, di mana debitur yang ingkar janji dihukum membayar hutang sesuai kesepakatan. Kesimpulannya, asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepatutan dalam perjanjian kredit, serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik melalui jalur hukum.
TINJAUAN YURIDIS PENIPUAN SUMBANGAN BERBASIS QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) PALSU Devina Yadita; Fathia Mahira Ramadhanissa; Khaila Aurellia; Muhammad Irfan Maulana; Andriyanto Adhi Nughroho
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i4.3556

Abstract

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia. Pada era kemajuan teknologi, pelaku kejahatan banyak yang melakukan tindak penipuan pada pemalsuan sumbangan berbasis QRIS dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diselaraskan guna menganalisis dan mengkaji semua undang-undang, pengaturan dan regulasi yang berkaitan dengan perkara hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menitikberatkan sumber penelitian dengan cara menelaah dan menggali data terkait penelitian yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukan, penggunaan QRIS untuk layanan sumbangan menjadi sangat rentan dalam tindak penipuan karena disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memalsukan QRIS. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS sangat diperlukan yakni dengan melalui upaya hukum preventif dan represif
IMPLIKASI HUKUM ADAT PADA TAYANGAN ANAK BOCAH PETUALANG Siti Nur Amaliah; Adinda Zahra Andriyani; Mexi Christian Simamora; Diah Septi Haryani; Rechta Nazhifa; Happy Sturaya Quratuainniza; Khaila Aurellia; Putri Nabila Sahwahita; Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah; Subakdi
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 7 No 02 (2025): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI MEI -AGUSTUS 2025
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum adat dalam tayangan anak “Bocah Petualang” serta perannya dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak. Tayangan ini secara tidak langsung merepresentasikan nilai-nilai hukum adat melalui kehidupan masyarakat lokal yang ditampilkan, seperti mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan keadilan restoratif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum adat diterima melalui media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat berperan penting dalam pembentukan nilai moral dan etika sosial anak, serta memperkuat identitas budaya lokal. Tayangan “Bocah Petualang” berfungsi sebagai media edukatif yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan hukum adat kepada generasi muda, Representasi hukum adat dalam media televisi juga memperkuat pentingnya perlindungan kekayaan budaya masyarakat adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Tinjauan Moralitas Hukum terhadap Overkriminalisasi dalam Regulasi Digital Indonesia Khaila Aurellia; Irwan Triadi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1696

Abstract

Legal uncertainty within Indonesia's digital regulation has triggered significant tension between state law enforcement and public morality dynamics. This study aims to analyze the juridical implications of vague formulations (deficit of lex certa principle) in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which lead to overcriminalization, and its impact on the emergence of Cancel Culture as an alternative punishment mechanism. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines the coherence between the formal validity of positive law and the principles of the internal morality of law. The main findings indicate that the ambiguity of provisions regarding indecency and defamation in the UU ITE has granted excessive discretion to law enforcement officials to criminalize subjective morality without indicators of tangible harm. This failure of the law to provide substantive justice is subsequently responded to by society through Cancel Culture, which ironically violates the principle of due process of law. The novelty of this research lies in the synthesis that the crisis of digital law enforcement is not merely an implementation issue but a structural moral defect due to the neglect of the lex certa principle. As a concrete solution, this study recommends revising the UU ITE by converting formal offenses into material offenses that require tangible harm to restore legal legitimacy.
Korupsi Bansos Covid-19 dalam Perspektif HAM dan Moralitas Pejabat Publik Rania Adriane Desrina; Khaila Aurellia; Talitha Aqiella Marsanthy; Muhammad Bintang Firdaus; Irwan Triadi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v4i1.1702

Abstract

Pandemi Covid-19 mendorong perluasan program bantuan sosial sebagai kewajiban negara melindungi kelompok rentan, namun korupsi dalam penyalurannya justru merampas hak-hak dasar warga. Kajian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek yuridis formal dan kerugian keuangan negara, sehingga belum menempatkan korupsi bansos sebagai pelanggaran HAM yang lahir dari kegagalan moral pejabat publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis korupsi bansos Covid-19 sebagai pelanggaran HAM serta menjelaskan peran prinsip moralitas dalam pertanggungjawaban pejabat publik melalui perspektif filsafat hukum. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa korupsi bansos menghambat pemenuhan hak sosial-ekonomi, memperdalam ketidakadilan struktural, dan meruntuhkan otonomi moral pejabat publik sekaligus moralitas internal hukum. Implikasi praktisnya, penegakan hukum perlu bergeser dari fokus semata pada pemidanaan menuju pemulihan hak korban, reformasi tata kelola bansos, dan penguatan etika jabatan publik. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis HAM dan filsafat moral Kant–Fuller untuk memposisikan korupsi bansos sebagai pelanggaran hak asasi dan krisis moralitas pejabat dalam negara hukum
Co-Authors ADINDA ZAHRA ANDRIYANI Andriyanto Adhi Nughroho Devina Yadita Diah Septi Haryani Fathia Mahira Ramadhanissa Gladys Trias Puspadewi Happy Sturaya Quratuainniza Indira Yekti Widya Pramesti Irwan Triadi Mexi Christian Simamora Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah Muhammad Bintang Firdaus Muhammad Irfan Maulana Putri Nabila Sahwahita Ramadhani, Dwi Aryanti Rania Adriane Desrina Rechta Nazhifa SITI NUR AMALIAH Subakdi Talitha Aqiella Marsanthy