Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Himas Diningrat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KOMPETENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA Aaron Adhirajasa; Himas Diningrat
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i1.4017

Abstract

Perkembangan teknologi khususnya di Indonesia sudah mencakup banyak hal-hal positif. Seiring dengan berlangsungnya penyelenggaraan hukum di Indonesia ini, Teknologi cukup memberikan dampak positif secara langsung bagi keberlangsungannya. Hal ini dapat dilihat dari software yang dapat digunakan pada saat berlangsungnya proses pembuktian di Pengadilan. Namun, hal ini justru menjadi dinamika pada sistem peradilan. Terdapat perbedaan mekanisme pada saat pembuktian, tiap perundang-undangan memiliki teknis sendiri untuk menjadikan sebagai alat bukti. Alat bukti elektronik yang dimaksud ialah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam KUHAP kedua hal tersebut tidak tercantum secara langsung. Berbeda lagi pada Peraturan Perundang-undangan, seperti UU Tipikor, UU TPPU , UU tentang Narkotika, UU Tentang Pemberantasan Terorisme serta Undang-undang lainnya yang mengatur terkait pembuktian menggunakan alat bukti elektronik khususnya UU ITE. Dalam UU ITE sendiri mengatur cukup rinci bagaimana penggunaan maupun mekanisme pembuktian dalam alat bukti elektronik tersebut. Dinamika alat bukti elektronik masih terus berlanjut hingga muncul SEMA mengenai alat bukti elektronik, yang secara khusus mengatur prosedur alat bukti elektronik. yang menjadi dinamika pada perkara ini adalah bagaimana alat bukti elektronik menjadi sebuah alat bukti yang dapat berdiri sendiri atau sebuah alat bukti perluasan yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS Himas Diningrat; Anggita Harsya Fahrezy; Ilham Jeryawan; Sara Yogi Istiqomah
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 4 No. 1 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v4i1.3017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses perkawinan dengan adanya adat uang panai sebagai salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh calon mempelai pria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder yaitu mengambil data berdasarkan naskah atau data yang dipublikasi sehingga mempermudah untuk penelitian dan keakuratan terhadap informasinya. Jika seseorang laki-laki hendak melakukan pernikahan dengan calon mempelai perempuan, dalam adat suku Bugis terdapat beberapa perhatian yang harus dipersiapkan termasuk nominal uang panai yang beragam dan membuat kontroversial bagi masyarakat. Pada dasarnya uang panai berbeda dengan uang mahar. Dalam pandangan hukum islam mahar yang terbaik adalah mahar yang memudahkan calon mempelai pria. Mudah tidak selalu berarti mudah dan sedikit. Realita yang terjadi dalam adat uang panai ini justru bersinggungan dengan hukum islam. Karena realita yang terjadi jumlah nominal yang diminta dalam uang panai justru semakin memberi penderitaan bagi calon mempelai pria yang hendak melaksanakan pernikahan namun tertahan oleh jumlah nominal yang diminta oleh pihak calon keluarga perempuan.
PENGATURAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH WARGA NEGARA ASING Fazarona, Dhafina; Febriana Ayu Nirmalatifa; Cantika Asnanti; Himas Diningrat
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i5.8340

Abstract

Pengangkatan anak adalah sebuah mekanisme pengalihan suatu kekuasaan dalam pengasuhan anak kepada orang tua lain dari org tua biologisnya melalui secara legal berdasarkan aturan yang berlaku. Pengadopsian anak WNI oleh WNA merupakan bagian hukum perdata internasional. Karena peristiwa hukum itu dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan yang tidak sama dan mengikuti sistem hukum berbeda. Maka dari itu bagaimana pengaturan terhadap pengangkatan anak yang berbeda kewarganegaraan indonesia serta bagaimana pendekatan unsur unsur hukum perdata internasional dalam pengangkatan anak yang berbeda kewarganegaraan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dokumen-dokumen hukum, aturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan.
Co-Authors Aaron Adhirajasa Anggita Harsya Fahrezy Cantika Asnanti Fazarona, Dhafina Febriana Ayu Nirmalatifa Ilham Jeryawan Sara Yogi Istiqomah