Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI PENGADILAN Ilham Jeryawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4093

Abstract

Penelitian ini melihat bagaimana alat bukti elektronik digunakan dalam sistem hukum. Sistem peradilan modern semakin banyak menggunakan bukti elektronik. Data dari email, media sosial, catatan digital, dan bukti digital lainnya termasuk dalam kategori ini. Menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pengakuan, penerimaan, dan persepsi pengadilan terhadap bukti elektronik adalah tujuan dari proyek studi ini. Studi ini menunjukkan efektivitas substansial dari alat bukti elektronik dalam sistem hukum, khususnya dalam isu-isu terkait teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun bukti elektronik mempunyai potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem hukum, penerimaan dan penggunaan yang tepat akan bergantung pada pengetahuan yang lebih luas dan infrastruktur yang tepat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik yang dievaluasi dalam penelitian ini. Saran penting lainnya dari penelitian ini adalah pembuatan undang-undang yang lebih rinci dan pelatihan teknologi informasi untuk penegakan hukum..
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS Himas Diningrat; Anggita Harsya Fahrezy; Ilham Jeryawan; Sara Yogi Istiqomah
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 4 No. 1 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v4i1.3017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses perkawinan dengan adanya adat uang panai sebagai salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh calon mempelai pria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder yaitu mengambil data berdasarkan naskah atau data yang dipublikasi sehingga mempermudah untuk penelitian dan keakuratan terhadap informasinya. Jika seseorang laki-laki hendak melakukan pernikahan dengan calon mempelai perempuan, dalam adat suku Bugis terdapat beberapa perhatian yang harus dipersiapkan termasuk nominal uang panai yang beragam dan membuat kontroversial bagi masyarakat. Pada dasarnya uang panai berbeda dengan uang mahar. Dalam pandangan hukum islam mahar yang terbaik adalah mahar yang memudahkan calon mempelai pria. Mudah tidak selalu berarti mudah dan sedikit. Realita yang terjadi dalam adat uang panai ini justru bersinggungan dengan hukum islam. Karena realita yang terjadi jumlah nominal yang diminta dalam uang panai justru semakin memberi penderitaan bagi calon mempelai pria yang hendak melaksanakan pernikahan namun tertahan oleh jumlah nominal yang diminta oleh pihak calon keluarga perempuan.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI MUSISI TERHADAP LISESNSI LAGU CIPTAANNYA Laila Nurul Hidayati; Juwita Ayu Astuti; Pinky Aruna Iswandarie; Ilham Jeryawan; Sara Yogi Istiqomah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i4.7387

Abstract

Di era digital saat ini, perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang diciptakan oleh musisi telah menjadi masalah yang kritis. Siapa pun kini dapat dengan mudah mengakses, menggandakan, dan mendistribusikan komposisi musik tanpa persetujuan pemiliknya karena kemajuan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada musisi terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan dampaknya bagi mereka yang melanggarnya. Dalam kasus ini, penulis memfokuskan penelitian pada kasus yang dialami oleh grup Dewa 19 terkait pelanggaran hak cipta atas lagu mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup menyeluruh terhadap hak cipta atas karya musik. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam menegakkan hukum hak cipta di Indonesia.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang Laila Nurul Hidayati; Pinky Aruna Iswandarie; Ilham Jeryawan; Susi Rosiana; Lia Sari; Rani Pajrin
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2025): September : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Pub
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i3.941

Abstract

As a country based on legal norms and principles, Indonesia strictly prohibits gambling through statutory regulations. Gambling is a criminal act that can cause harm to society both directly and indirectly. However, in fact, gambling is still widespread, one of which is in the Magelang Regency area, Central Java. The aim of this research is to find out what factors are behind criminal acts of gambling based on the decision of the Mungkid District Court in the January 2025 period and efforts to enforce the law against criminal acts of gambling with the research method used is a normative legal research method with a qualitative analysis approach. The results of this research show that psychological, difficult economic conditions, where people are looking for quick ways to get money, as well as the influence of the social environment that makes gambling free are the main factors for perpetrators to gamble. Therefore, all law enforcement efforts are needed, including socializing the dangers of gambling, operations to control gambling perpetrators by law enforcement officials, as well as enforcing legal sanctions for criminal acts of gambling.