Putra, Fatha Mubina
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK: MENJAMIN HAK-HAK DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI INDONESIA Putra, Fatha Mubina; Nova Konny Umboh
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i11.5018

Abstract

ABSTARCT Legal protection for children is a crucial aspect in ensuring the rights and welfare of children in Indonesia. This article discusses the fundamental rights of children under Indonesia law, which include the right to life and development, the right to protection, and the right to participation. Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, which has been amended by Law No. 35 of 2014, is the main legal basis for child protection efforts in Indonesia. This law establishes the obligation of the state, government, society, family, and parents to provide protection and welfare for children. However, the implementation of this law still faces various challenges, including a lack of public awareness, lack of facilities and services for children victims of violence, and obstacles in law enforcement. This article emphasizes the importance of cooperation between the government, the community, and related parties to ensure that children's rights can be fulfilled optimally. With this collective effort, it is hoped that Indonesia's children can grow and develop in a safe, healthy, and supportive environment, and be ready to face a better future. Keywords: Child Protection, Child Rights, Child Protection Law ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap anak merupakan aspek krusial dalam menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Artikel ini membahas hak-hak fundamental anak berdasarkan hukum Indonesia, yang mencakup hak atas hidup dan tumbuh kembang, hak atas perlindungan, dan hak atas partisipasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menjadi landasan hukum utama dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas dan layanan bagi anak-anak korban kekerasan, serta kendala dalam penegakan hukum. Artikel ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal. Dengan adanya upaya kolektif ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung, serta siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Kata kunci: Perlindungan Anak, Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak
IMPLEMENTASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONSEP INSPANING VERBINTENIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER DAN PASIEN Trismayanti, NM Rika; Putra, Fatha Mubina; Widjaja, Kenny
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.512

Abstract

ABSTRAK : Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien diatur oleh asas Pacta Sunt Servanda, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konsep inspanning verbintenis atau kewajiban berusaha maksimal oleh dokter berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik sesuai standar profesional medis tanpa menjamin hasil akhir. Implementasi asas Pacta Sunt Servanda melalui inspanning verbintenis mencakup penyusunan perjanjian yang transparan, pelaksanaan sesuai standar profesional, serta komunikasi efektif antara dokter dan pasien.Proses informed consent adalah inti dari penyusunan perjanjian terapeutik, dimana dokter memberikan informasi lengkap mengenai diagnosis, opsi pengobatan, dan risiko, sehingga pasien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Pelaksanaan perjanjian ini mengharuskan dokter berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan perawatan terbaik. Komunikasi berkelanjutan dan evaluasi berkala terhadap kondisi pasien penting untuk memastikan pelaksanaan perjanjian dengan baik. Tantangan utama meliputi hambatan komunikasi dan standar medis yang berkembang, yang dapat diatasi dengan penggunaan bahasa sederhana, pelatihan komunikasi, dan pendidikan berkelanjutan. Implementasi asas Pacta Sunt Servanda dalam konsep inspanning verbintenis memperkuat hubungan hukum antara dokter dan pasien, meningkatkan kualitas perawatan, dan memastikan hak-hak pasien dihormati menurut Undang-Undang yang berlaku.Kata kunci: Pacta Sunt Servanda, Inspaning Verbintenis, Perjanjian Terapeutik ABSTRACT : The therapeutic agreement between doctors and patients is governed by the principle of Pacta Sunt Servanda, which asserts that legally valid agreements must be honored and executed in good faith. In this context, the concept of inspanning verbintenisor the obligation of the doctor to exert maximum effort is crucial. Doctors commit to providing the best possible care according to professional medical standards without guaranteeing the outcome. The implementation of Pacta Sunt Servanda through inspanning verbintenis involves drafting clear and transparent agreements, performing according to professional standards, and maintaining effective communication between doctors and patients. The informed consent process is central to drafting therapeutic agreements, where doctors provide comprehensive information about diagnoses, treatment options, and risks, enabling patients to make informed decisions. Execution of the agreement requires doctors to make maximum efforts in delivering care. Continuous communication and periodic evaluation of the patient's condition are essential to ensure the agreement is properly carried out. The main challenges include communication barriers and evolving medical standards, which can be addressed through the use of simple language, communication training, and ongoing education. Implementing the Pacta Sunt Servanda principle within the inspanning verbintenis concept strengthens the legal relationship between doctors and patients, improves the quality of care, and ensures that patients' rights are respected.Key words: Pacta Sunt Servanda, Inspaning Verbintenis, Therapeutic Agreements
ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 447/PDT.G/2024/PN JKT.PST Putra, Fatha Mubina; Jusuf, Hudy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i7.10564

Abstract

Kasus wanprestasi sering kali muncul dalam hubungan perjanjian antara lembaga pembiayaan dan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus wanprestasi berdasarkan putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, yang melibatkan PT Mandiri Tunas Finance sebagai penggugat dan PT Yosindo Jaya Raya sebagai tergugat. Analisis dilakukan dengan pendekatan studi literatur terhadap kerangka hukum terkait wanprestasi, perjanjian sewa pembiayaan, dan aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam kasus ini terjadi akibat kegagalan tergugat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian. Artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan regulasi untuk mencegah sengketa hukum.