Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion
KAMAL, KAMAL
Faculty of Law Tadulako University
Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ASPEK PIDANA TERHADAP DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS ALAMSYAH, ALAMSYAH; SALOKO, ANDI MURNIATI; KAMAL, KAMAL
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini membahas mengenai maraknya perbuatan yang dapat mengakibatkan diskriminasi rasa dan etnis, Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah pertanggungjawabkan secara pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap diskriminasi ras dan etnis dan bagaimanakah bentuk perlindungan korban tindak pidana diskriminasi ras dan etnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Meode penelitian yaitu normatif.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Pertanggungjawabkan secara pidana terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis yaitu orang perorangan dan korporasi yang dilakukan terhadap perkumpulan tertentu berdasarkan diskriminasi ras dan etnis kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin, dengan sanksi pidana terdiri sanksi pidana penjara dan pidana denda dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap diskriminasi ras dan etnis dan, pemeritah memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis, adanya perlindungan yang diberikan oleh Komnas Hak Asasi Manusia dan adanya ganti rugi. Sehingga disarankan hendaknya perlu revisi terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dengan memasukkan lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga yang menangani korban bukan hanya Komnas Hak Asasi Manusia.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN KENDARAAN TRUK YANG MELEBIHI BEBAN ANGKUTAN DI JALAN RAYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PARIGI MOUTONG) ARDIANTO, WANDA; YUSMAN, BENNY D.; KAMAL, KAMAL
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran truk yang melebihi beban angutan di jalan raya. Permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang di jembatan timbang diwilayah kabupaten Parigi Moutong dan bagaimanakah penindakan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang yang melebihi muatan yang diperkenankan. Meode penelitian yaitu empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, prosedur pemeriksaan truk angkutan barang di jembatan timbang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan karena kurangnya kesadaran hukum terhadap petugas, sopir dan pemilik barang, seringnya jembatan timbang rusak, adanya toleransi petugas terhadap truk yang melebihi beban angkutan dan beban jalan dan sebagian tidak melalui jembatan ditimbang dan Penindakan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang yang melebihi beban muatan pada umumnya dikenakan denda yang dijadikan biaya retribusi, sehingga lebih mengutamakan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan penegakan hukum. Disarankan perlunya pergantian Jembatan Timbang Toboli dari konvensional menjadi modern/digital sehingga dapat diketahui/dan tercatat kendaraan yang ditimbang dan besarnya kelebihan beban muatan sehingga dapat mengurangi terjadinya kolusi petugas dengan sopir. Perlunya petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih mengutamakan penegakan hukum dibandingkan dengan mengejar Pendapatan Asli Daerah
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUKTI PERMULAAN DALAM TINDAK PIDANA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PRA-PERADILAN NO.10/PID.PRAP/2015/PN.PAL) Maryano, Muhammad; Yusman, Benny D.; Kamal, Kamal
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bukti permulaan yang cukup merupakan konsep elementer dari dimulainya sebuah proses pidana di Indonesia. Pada undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum, fungsi bukti permulaan yang cukup  di dalam KUHAP ialah merupakan alat untuk mengendalikan diskresi kewenangan penegakan hukum  yang berada pada penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar memenuhi kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, tindak pidana dalam pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat objektif dan subjektif, sebagaimana dalam putusan pra-peradilan Nomor 10/Pid.Prap/2015/PN.Pal tidak sesuai karena tidak mencantumkan siapa yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut dan untuk selesainya tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tersebut harus sudah nyata bahwa hal atau kejadian tersebut telah nyata – nyata dimuat dalam akta autentik, artinya akta itu telah diterbitkan.
Co-Authors ARDIANTO, WANDA Maryano, Muhammad S.Pd. M Kes I Ketut Sudiana . SALOKO, ANDI MURNIATI YUSMAN, BENNY D.