Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Yunan, Puan Dinaphia
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELATIHAN PEMBUATAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK MENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH Widyasari, Nurbaiti; Bahfen, Munifah; Yunan, Puan Dinaphia
AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/an-nas.3.2.91-96

Abstract

Penggunaan media dalam bidang pendidikan sudah bukan hal yang baru dan yang harus dihadapi dan dikusai oleh guru. Terlebih dalam mengahadapi era society 5.0 dimana bertujuan bertujuan menciptakan masyarakat dimana dapat menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan memasukkan inovasi revolusi industri 4.0. Berdasarkan hasil analisis situasi di lingkungan tersebut bahwa sebanyak seluruh guru yang mengisi kuosioner di KB dan TK Labschool menyatakan bahwa sangat penting penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan terdapat 12,5% merasa bahwa kemampuan dalam pengguanaan teknologi dalam pembelajaran dalam kategori baik. Akan tetapi, penilaian tersebut hanyalah dalam penggunaan, sedangkan kemampuan guru dalam menciptakan masih dalam kategori terbatas, sehingga sebanyak 87,5% membutuhkan pelatihan terkait pembuatan multimedia interaktif. Oleh sebab itu, berdasarkan analisa situasi dengan mitra, diperlukanlah solusi dalam mengatasi kebutuhan guru di KB dan TK Labschool, sehingga tujuan dari kegiatan ini memberikan bekal kepada guru-guru KB dan TK Labschool memiliki kemampuan dalam mengembangan aplikasi multimedia interaktif. Lebih lanjut, kegiatan pengabdian ini merupakan implementasi dari penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa deluruh aspek bernilai 100% dan guru-guru tertarik dalam mengembangkan multimedia interkatif.
Discourse Using Blockchain Technology for the Enforcement of Money Laundering Crimes in Indonesia Huda, Chairul; Yunan, Puan Dinaphia; Paidi, Zulhilmi Bin
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 2 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v8i2.13376

Abstract

Money laundering is a crime aimed at concealing the origin of funds derived from illegal activities, which has become increasingly difficult to detect with the growth of digital transactions and cryptocurrency use. Blockchain, as a distributed ledger technology, can record transactions permanently, transparently, and securely, making it a promising tool to support Anti-Money Laundering (AML) systems. This study examines the role of blockchain in strengthening Indonesia’s AML framework amid rapid growth in digital financial transactions and increasing complexity of money laundering methods. The significant rise in suspicious transaction reports, particularly through digital wallets, e-money, and cryptocurrencies, indicates a shift of money laundering practices to digital channels that challenge existing oversight and law enforcement mechanisms. The study employs a qualitative approach through literature review and secondary data analysis to assess how blockchain features such as immutability, transparency, transaction pattern analysis, and cross-border tracking can enhance detection and verification of suspicious fund flows. The results suggest that blockchain has the potential to strengthen KYC procedures, enhance forensic capabilities, and provide verifiable electronic evidence. Nevertheless, regulatory and institutional limitations remain. OJK Regulation No. 27 of 2024 does not yet incorporate blockchain analytics, regulate privacy coins, mixers, or cross-chain laundering, nor provide a technology-based supervisory framework. Challenges also exist in evidentiary standards, digital chain-of-custody mechanisms, and technical capacity of law enforcement. Effective implementation of blockchain in Indonesia’s AML system requires regulatory refinement, institutional strengthening, and alignment with FATF standards.
Co-Authors Bahfen, Munifah Chairul Huda, Chairul Paidi, Zulhilmi bin Widyasari, Nurbaiti