Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pemuliaan Hukum Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
De Riziq Thayyib
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STUDI KOMPARATIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KASUS PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Abraar Arrahmaan; Andriani Saputri Lukman; Basmah Ahmad Masykur; De Riziq Thayyib; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1533

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan agar memahami persamaan dan perbedaan, pengaturan percobaan tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan peneliti bersifat penelitian yuridis normatif. Kemudian peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Kesimpulannya adalah Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar pembentukan peraturan hukum pidana di Indonesia terkait dengan upaya pencurian. Fokus penelitian difokuskan pada menganalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap percobaan pencurian dan membandingkan Ketentuan Umum Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum pidana Islam terkait upaya pencurian. Dokumen tersebut memberikan gambaran ringkas tentang pencurian dan cara pengklasifikasikannya sebagai tindak pidana. Juga dibahas mengenai peraturan hukum mengenai percobaan pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Analisis ini menyimpulkan bahwa perbandingan antara KUHP dan hukum pidana Islam dapat menjadi panduan untuk merumuskan KUHP yang lebih baik, seperti menghapus elemen kesengajaan yang sulit dibuktikan atau memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau upaya sesuai dengan keinginan pelaku.
Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Bandung Nur Basanti, Alifia; De Riziq Thayyib
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i2.4136

Abstract

Notaris memegang peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk menjaga profesionalitas dan integritas jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menegakkan Kode Etik Notaris di Kabupaten Bandung, mengidentifikasi kendala pelaksanaan pengawasan, serta merumuskan upaya optimilisasi fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (Undang-UndangJabatan Notaris, dan lainnya), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, buku, dan lainnya), serta bahan hukum tersier, yang dipadukan dengan data primer hasil penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi terhadapanggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan pihak terkait di Kabupaten Bandung, kemudian dianalisis secarakualitatif dengan mengintegrasikan data normatif dan empiris untuk memperoleh gambaran komprehensifmengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya penegakan Kode Etik Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi preventif, kuratif, dan pembinaan terhadap notaris. MPD tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga pembinaan etika profesi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, struktur keanggotaan tripartit, serta koordinasi antarlembaga pengawas. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis kontekstual implementasi fungsi pengawasan MPD di Kabupaten Bandung dengan pendekatan integratif antara pengawasan administratif dan etika profesi. Kontribusinya adalah dapat memberikan rekomendasi penguatan koordinasi vertikal dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik notaris.
Co-Authors Abraar Arrahmaan Andriani Saputri Lukman Basmah Ahmad Masykur Deden Najmudin Nur Basanti, Alifia