Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politicon : Jurnal Ilmu Politik Khazanah Multidisiplin Jurnal Keadilan Pemilu
Satria, Iqbal Reza
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TELAAH TEORI DEMOKRASI PROSEDURAL: REFLEKSI PILKADA DI KOTA CIMAHI Satria, Iqbal Reza; Kurniawan, Hamdani
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i2.24093

Abstract

Seluruh walikota hasil dari Pagelaran pilkada kota cimahi dari tahun 2007 hingga 2017 tercatat terjaring oleh KPK karena terjerat kasus suap. Hal ini kemudian menjadi cacatatan yang serius bagi keberlangsungan pemilu di Indonesia khususnya di kota cimahi. Melalui artikel ini penulis berupaya untuk menganalisa kegagalan pilkada di kota cimahi dengan menggunakan teori demokrasi procedural yang dikembangkan oleh Robert Dahl. Dalam penelitiannya Artikel ini menggunakan metode penilitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berguna dalam membangun konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan dokumentasi dan bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini.sedangkan Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yakni studi Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyatakan jika kegagalan pilkada di kota cimahi bersfiat mekanistik. Kegalalan yang bersfiat mekanistik ini dapat diurai dengan minimnya penerapan unsur dan kriteria demokrasi prosedural di kota Cimahi. Unsur demokrasi prosedural berbicara tentang menciptakan Pemilu yang ideal melalui prosedur, legalitas, dan kelembagaan. Sedangkan kriteria demokrasi prosedural adalah pengejawantahan peran warga negara dalam mengawasi roda pemerintahan pasca Pemilu. Kasus suap yang menimpa seluruh mantan Walikota Cimahi membuktikan jika kriteria persamaan suara, partisipasi efektif pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, pencakupan orang dewasa tidak berjalan dengan baik.
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN UPAYA MENINGKATKAN LEVEL DEMOKRASI KITA Satria, Iqbal Reza; Rahman , M. Ridha Taufiq
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v4i2.427

Abstract

The Election Supervisory Board (Bawaslu), mandated by the law as the leading actor in overseeing the electoral process, holds the potential to enhance the quality of elections, which correlates with the quality of democracy through a Participatory Oversight Program. Active participation of the community, a crucial aspect in elections, needs improvement to ensure that the quality of general elections elevates, both in procedural and substantive aspects. The trust of the public in the electoral process and its outcomes is a growing concern, as community participation has so far been limited to statistical figures. Utilizing qualitative research methods and analytical descriptive techniques In this article, we make a case for the potential of participatory oversight initiated by Bawaslu to enhance the community's role in ensuring fair and transparent elections. By using participatory approaches, public education, and technology, Bawaslu can engage the public and increase their awareness in ensuring integrity-driven elections, which can help boost the quality of our democracy
Quo Vadis Head of Local Government Authority: Products of Local Elections within the Principle of Decentralization Rizal, Luthfi Fahrul; Fauziah, Karina Puji; Satria, Iqbal Reza
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2024): Vol 6, No 1 (2024): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v6i1.33397

Abstract

Pattern by forming regional governments at the first level (provinces) and the second level (Districts/Cities). This is solely to achieve the optimization of national goals and development. However, the division of tasks and relationships between central and regional government authorities continues to experience dynamics. This issue needs to be deeply examined, specifically related to how to obtain and at what level of legitimacy strength, before determining how the working relationship and authority between the Central Government and the regions should be. This research employs a qualitative type, utilizing focused literature studies by taking relevant literature and legal provisions related to the position of regional leaders' authority in decentralization and provincial elections. The analysis used in this study applies the theory of the regional household system proposed by K. Tresna and Bagir Manan, the theory of the relationship model between the Central Government and regions by Clarke and Stewart, as well as the theory of people's sovereignty by John Locke, further emphasized by JJ Rosseau's social contract theory. The findings of this research assume that the methods and strengths of legitimacy regarding the people's sovereignty held by both the Central and regional governments are the same; the difference lies only in the scale of the election/governance areas. Local governments must have extensive autonomy and independence in conducting their regional governance affairs.
TELAAH TEORI DEMOKRASI PROSEDURAL: REFLEKSI PILKADA DI KOTA CIMAHI Satria, Iqbal Reza; Kurniawan, Hamdani
Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i2.24093

Abstract

Seluruh walikota hasil dari Pagelaran pilkada kota cimahi dari tahun 2007 hingga 2017 tercatat terjaring oleh KPK karena terjerat kasus suap. Hal ini kemudian menjadi cacatatan yang serius bagi keberlangsungan pemilu di Indonesia khususnya di kota cimahi. Melalui artikel ini penulis berupaya untuk menganalisa kegagalan pilkada di kota cimahi dengan menggunakan teori demokrasi procedural yang dikembangkan oleh Robert Dahl. Dalam penelitiannya Artikel ini menggunakan metode penilitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berguna dalam membangun konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan dokumentasi dan bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini.sedangkan Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yakni studi Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyatakan jika kegagalan pilkada di kota cimahi bersfiat mekanistik. Kegalalan yang bersfiat mekanistik ini dapat diurai dengan minimnya penerapan unsur dan kriteria demokrasi prosedural di kota Cimahi. Unsur demokrasi prosedural berbicara tentang menciptakan Pemilu yang ideal melalui prosedur, legalitas, dan kelembagaan. Sedangkan kriteria demokrasi prosedural adalah pengejawantahan peran warga negara dalam mengawasi roda pemerintahan pasca Pemilu. Kasus suap yang menimpa seluruh mantan Walikota Cimahi membuktikan jika kriteria persamaan suara, partisipasi efektif pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, pencakupan orang dewasa tidak berjalan dengan baik.
Co-Authors Fauziah, Karina Puji Kurniawan, Hamdani Rahman , M. Ridha Taufiq Rizal, Luthfi Fahrul