Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Khazanah Multidisiplin
Kurniawan, Hamdani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TELAAH TEORI DEMOKRASI PROSEDURAL: REFLEKSI PILKADA DI KOTA CIMAHI Satria, Iqbal Reza; Kurniawan, Hamdani
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i2.24093

Abstract

Seluruh walikota hasil dari Pagelaran pilkada kota cimahi dari tahun 2007 hingga 2017 tercatat terjaring oleh KPK karena terjerat kasus suap. Hal ini kemudian menjadi cacatatan yang serius bagi keberlangsungan pemilu di Indonesia khususnya di kota cimahi. Melalui artikel ini penulis berupaya untuk menganalisa kegagalan pilkada di kota cimahi dengan menggunakan teori demokrasi procedural yang dikembangkan oleh Robert Dahl. Dalam penelitiannya Artikel ini menggunakan metode penilitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berguna dalam membangun konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan dokumentasi dan bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini.sedangkan Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yakni studi Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyatakan jika kegagalan pilkada di kota cimahi bersfiat mekanistik. Kegalalan yang bersfiat mekanistik ini dapat diurai dengan minimnya penerapan unsur dan kriteria demokrasi prosedural di kota Cimahi. Unsur demokrasi prosedural berbicara tentang menciptakan Pemilu yang ideal melalui prosedur, legalitas, dan kelembagaan. Sedangkan kriteria demokrasi prosedural adalah pengejawantahan peran warga negara dalam mengawasi roda pemerintahan pasca Pemilu. Kasus suap yang menimpa seluruh mantan Walikota Cimahi membuktikan jika kriteria persamaan suara, partisipasi efektif pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, pencakupan orang dewasa tidak berjalan dengan baik.
PERAN JALALUDIN RAKHMAT SEBAGAI AKTOR DALAM PERJUANGAN HAK-HAK MINORITAS DI PARLEMEN Kurniawan, Hamdani; Herdiansah, Ari Ganjar; Al-Banjari, Husin Muhammad
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i1.10906

Abstract

Minority groups often get discriminatory treatment from the surrounding socio-political environment .Therefore, They always fight for their right through political path. This study examines the role of an actor in fighting for the minorities’ right in parliament by highlighting the case of Jalaludin Rakhmat when he was a member of the House of Representatives Council in 2014-2019. The focus of this study is highlighting the political role of Jalaludin Rakhmat in fighting for the interests of the Syiah Group in the DPR, including describing the various dynamics along with it. The method used in this study is qualitative by collecting in depth-interview data with Jalaludin Rakhmat, several PDIP politicians, Syiah figures in West Java, and socio-political observers. The documents reading related to Jalaludin Rakhmat’s activities in both scientific journals and national news was also carried out to deepen the context and issues of Syiah in Indonesia. The results of this study revealed that Jalaludin Rakhmat’s role in legislative represents an actor-centered effort to intervene in the political process which aims to provide space for Syia groups to fulfill their various interests. However, from its political intervention efforts, it turned out that there were not many pro-Syia policy products.The success of Jalaludin Rakhmat’s intervention can not be determined only by the ability of the actor, but also by the political structure in the DPR. In addition, the identity attached to an actor also affects the success of his achievements in fulfilling his interests. Minority interest issues are still considered politically disadvantageous for political parties. This study concludes that minority actors who make it into parliament do not necessarily correlate with the opening of the political system to the struggle of minority groups.
TELAAH TEORI DEMOKRASI PROSEDURAL: REFLEKSI PILKADA DI KOTA CIMAHI Satria, Iqbal Reza; Kurniawan, Hamdani
Khazanah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i2.24093

Abstract

Seluruh walikota hasil dari Pagelaran pilkada kota cimahi dari tahun 2007 hingga 2017 tercatat terjaring oleh KPK karena terjerat kasus suap. Hal ini kemudian menjadi cacatatan yang serius bagi keberlangsungan pemilu di Indonesia khususnya di kota cimahi. Melalui artikel ini penulis berupaya untuk menganalisa kegagalan pilkada di kota cimahi dengan menggunakan teori demokrasi procedural yang dikembangkan oleh Robert Dahl. Dalam penelitiannya Artikel ini menggunakan metode penilitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berguna dalam membangun konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan dokumentasi dan bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini.sedangkan Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yakni studi Pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyatakan jika kegagalan pilkada di kota cimahi bersfiat mekanistik. Kegalalan yang bersfiat mekanistik ini dapat diurai dengan minimnya penerapan unsur dan kriteria demokrasi prosedural di kota Cimahi. Unsur demokrasi prosedural berbicara tentang menciptakan Pemilu yang ideal melalui prosedur, legalitas, dan kelembagaan. Sedangkan kriteria demokrasi prosedural adalah pengejawantahan peran warga negara dalam mengawasi roda pemerintahan pasca Pemilu. Kasus suap yang menimpa seluruh mantan Walikota Cimahi membuktikan jika kriteria persamaan suara, partisipasi efektif pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, pencakupan orang dewasa tidak berjalan dengan baik.
Co-Authors Al-Banjari, M. Husin Ari Ganjar Herdiansah Satria, Iqbal Reza