Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANDREW Law Journal Mandalika Law Journal Journal of Law and Humanity Studies
Daeng M, Mohd. Yusuf
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PEDOFILIA DARI PERSPEKTIF HAM Daeng M, Mohd. Yusuf; Hidayat, Rahmat; Manurung, Fernando; Sinaga, Candra Herianto; Suci, Rony Maka
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Perppu ini ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, dengan adanya pemberlakuan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan termasuk kalangan para ahli hukum, medis, dan pegiat hak asasi manusia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Pasal 4 Menyebutkan Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.[1] Menurut Universal Declaration on Human Rights atau Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa Tidak seorang pun disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi Pedofilia dari Perspektif HAM bahwa sanksi kebiri kimia baik yang ada di Indonesia dan negara lain yang diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan para pegiatnya sangat bertentangan, karena menurut mereka di dalam sanksi kebiri kimia terdapat penghukuman yang berdampak negatif (tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia) yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman tambahan yaitu kebiri kimia pada pelaku pedophilia. Hal ini dikarenakan ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu penjara selama 15 (lima belas) tahun karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku pedophilia, idealnya muncul Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
PERAN SUMBER DAYA MANUSIA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF Daeng M, Mohd. Yusuf; Noviana, Putri; Mardi, Yandri; Putra, Reno; Hasan, Amir
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.138

Abstract

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dan kelembagaan yang memadai, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memegang peranan strategis dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan hukum. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan etika aparat penegak hukum. Kelemahan kualitas sumber daya manusia sering kali berdampak pada penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kewenangan, menurunnya kepercayaan publik, serta belum terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Kajian dilakukan terhadap prinsip-prinsip hukum, kerangka regulasi, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparat, yang mencakup pengetahuan hukum, keterampilan teknis, integritas moral, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, penegakan etika profesi, dan reformasi kelembagaan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berwibawa.
The Crime of Genocide and its Implications in Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights Daeng M, Mohd. Yusuf; Saputra, Dodi Ripo; Dony, Mulian; Siregar, Hanipah; Imelda, Rezki
Journal of Law and Humanity Studies Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Law and Humanity Studies
Publisher : Penerbit Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/tgcmjf63

Abstract

Genocide crimes are often associated with crimes against humanity, but when examined more closely, genocide crimes differ from crimes against humanity. Genocide crimes target groups such as nations, races, ethnicities, or religions, whereas crimes against humanity are directed at citizens and civilians. Additionally, genocide crimes can annihilate part or all of a group, whereas crimes against humanity do not have such specifications or conditions. The demands for resolving human rights violation cases led to the creation of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, followed by Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, which aims to address various human rights violation issues, particularly serious human rights violations. Article 7 of the Human Rights Court Law states that genocide crimes are severe human rights violations due to actions such as killing, causing severe suffering, extermination, coercion by groups, and forcibly transferring children from one group to another. Thus, this human rights court law explicitly threatens the perpetrators. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that Genocide Crimes and Their Implications in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights show that genocide is one of the most serious forms of human rights violations, involving systematic efforts to destroy certain groups based on ethnicity, religion, or race. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights does not specifically and in detail regulate genocide crimes and their elements. This results in a lack of a strong and comprehensive legal framework to prosecute genocide perpetrators and provide justice and legal certainty for victims. Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts in Indonesia is considered inadequate to handle serious human rights violations. Several weaknesses identified include procedural law still referring to the Criminal Procedure Code (KUHAP), which complicates the proof process, and ambiguities in applying regulations due to the incomplete "elements of crimes" stipulated. This results in a lack of effectiveness in prosecuting serious crimes like genocide, which are often triggered by ethnic, religious, and racial factors. The prohibition of genocide crimes is regulated through international and national laws. However, resolving serious human rights violations within the Indonesian criminal justice system based on Law Number 26 of 2000 has not succeeded in creating legal certainty and justice for the victims of violations in East Timor
Co-Authors Amir Hasan Dony, Mulian Imelda, Rezki Manurung, Fernando Mardi, Yandri Putra, Reno Putri Noviana Rahmat Hidayat Saputra, Dodi Ripo Sinaga, Candra Herianto Siregar, Hanipah Suci, Rony Maka