Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Gloria Justitia
Angelina, Michelle
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Computer Science & IT Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) DALAM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERKAIT COVID-19: STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2020/PN BJR DAN PUTUSAN NOMOR 216/PID.SUS/2020/PN SKW Angelina, Michelle; Adipradana, Nugroho
Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4972

Abstract

Covid-19 merupakan sebuah virus baru yang dikonfirmasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai darurat kesehatan global atau pandemi. Semenjak pandemi berlangsung, banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak pidana mayantara (cyber crime) dengan menyebarkan informasi palsu (hoax) atau berita bohong ke media sosial dengan sengaja mengangkat pembahasan terkait Covid-19 sehingga masyarakat menjadi resah dan panik. Penelitian ini akan membahas mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana bersyarat terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) dengan menggunakan Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw sebagai contoh kasusnya. Penerapan pidana bersyarat bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax), telah melalui pertimbangan dari adanya keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman, dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Adanya penjatuhan pidana bersyarat, maka ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat yang diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia dapat terwujud. Penerapan pidana bersyarat menjadikan Hukum dipandang sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat, yang berperan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana agar masyarakat dapat melihat bahwa suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum akan mendapat sanksi, sehingga masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan perbuatan pidana.
Accountability and Legal Protection for Notaries in the Case of Deed of Change of Shareholding Company Angelina, Michelle; Hoesin, Siti Hajati
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 6 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i6.51462

Abstract

A Company Amendment Deed is a legal document prepared by a notary to record decisions and significant changes within a company, ensuring these changes have a legal basis and are recognized. In practice, abuse can occur in creating this deed, such as notary favoritism towards one party or share transfers unknown to the rightful owner. Notaries are required to perform their duties in accordance with Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 on the Position of Notary. Their role in the documents is limited to recording information based on the wishes and details provided by the parties involved. In addition to their responsibilities, notaries have the right to legal protection. This research examines the case of PT Asia Pacific Mining Resources (APMR), where legal shareholders reported the unauthorized transfer of shares to unrelated parties and the inflation of shares in PT Aserra Mineralindo Investama (AMI) by five times. The study analyzes the liability of notaries if they are found guilty of causing harm through their deeds and the legal protection available if they are proven innocent and have acted in accordance with legal provisions.
Co-Authors Nugroho Adipradana Siti Hajati Hoesin, Siti Hajati