Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Global Legal Review JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Gloria Justitia
Nugroho Adipradana
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) DALAM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERKAIT COVID-19: STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2020/PN BJR DAN PUTUSAN NOMOR 216/PID.SUS/2020/PN SKW Angelina, Michelle; Adipradana, Nugroho
Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4972

Abstract

Covid-19 merupakan sebuah virus baru yang dikonfirmasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai darurat kesehatan global atau pandemi. Semenjak pandemi berlangsung, banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak pidana mayantara (cyber crime) dengan menyebarkan informasi palsu (hoax) atau berita bohong ke media sosial dengan sengaja mengangkat pembahasan terkait Covid-19 sehingga masyarakat menjadi resah dan panik. Penelitian ini akan membahas mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana bersyarat terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) dengan menggunakan Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw sebagai contoh kasusnya. Penerapan pidana bersyarat bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax), telah melalui pertimbangan dari adanya keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman, dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Adanya penjatuhan pidana bersyarat, maka ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat yang diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia dapat terwujud. Penerapan pidana bersyarat menjadikan Hukum dipandang sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat, yang berperan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana agar masyarakat dapat melihat bahwa suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum akan mendapat sanksi, sehingga masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan perbuatan pidana.
DAMPAK EKONOMI KEJAHATAN SKEMA PIRAMIDA Eddie I.; Adipradana, Nugroho; Doloksaribu, Eddie I.
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5757

Abstract

Skema Piramida merupakan salah satu sistem bisnis ilegal yang menimbulkan kerugian banyak orang. Di Indonesia dan di dunia, Skema Piramida ini sudah dilarang berjalan dan terdapat sanksi dalam menjalankan skema ini. Melihat skema yang dijalankan dalam Skema Piramida yang menimbulkan kerugian bagi investor (korban), permasalahan mulai muncul yaitu sehubungan dengan dampak terhadap perekonomian negara akibat kejahatan Skema Piramida. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak perekonomian negara yang ditimbulkan akibat kejahatan Skema Piramida ini. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasilnya, ternyata kejahatan Skema Piramida ini menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara karena terhambatnya pertumbuhan negara. Dalam analisisnya, kerugian ekonomi dialami oleh negara Albania dan Romania. Dimana tingkat inflasi negara-negara tersebut terjadi akibat perputaran uang yang cepat, dan tingginya permintaan barang. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam skema ini, perekonomian akan semakin terhenti.
Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C UU No.29/2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa Windayani, Tisa; Adipradana, Nugroho
Jurnal Panorama Hukum Vol 4 No 2 (2019): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.04 KB) | DOI: 10.21067/jph.v4i2.3860

Abstract

Ajaran kesalahan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kedua hal ini berbeda secara prinsip sebagai unsur tindak pidana subyektif. Kesengajaan menurut doktrin von Hirsch layak dijatuhi hukuman lebih berat daripada kelalaian. Berbagai macam delik yang ada juga menegaskan pembedaan bobot dan jenis ancaman sanksi dua kesalahan ini. Praktik kedokteran sangat beresiko menimbulkan penderitaan bagi pasien, terutama jika tidak dilakukan secara profesional. Dalam Hukum Pidana Indonesia terdapat delik-delik terkait praktik ini. Dalam delik-delik tersebut, terdapat unsur delik kelalaian yang memiliki ancaman hukuman lebih berat justru daripada delik kesengajaan. Keadaan ini menunjukkan desain perumusan delik dan ancaman hukuman yang tidak proporsional. Kata Kunci: Kesengajaan, Kelalaian, Proporsionalitas, Praktik Kedokteran.
Legal Protection for Creditors Against the Assets of Bankrupt Debtors Confiscated as Evidence Adipradana, Nugroho; Adi, Rianto; Ginting, Jamin
Global Legal Review Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/glr.v4i2.8485

Abstract

The uncertainty of the status of affiliated bankruptcy debtors as evidence of criminal offenses is a classic problem that until now has not found an alternative legal solution. When a bankruptcy debtor is proven to have committed a criminal offense, resulting in the debtor's assets becoming evidence seized by the criminal, the curator will experience difficulties in the process of liquidating the debtor's assets. On the one hand, the prosecutor's office has the authority to confiscate the assets of the debtor (defendant), as well as the curator who has the authority to liquidate. The emergence of these two types of seizure is certainly intended to provide legal certainty and legal protection for the community. However, in its implementation, when the two types of seizure clash, the aspects of certainty and justice for the community will not be achieved. Therefore, it is necessary to establish regulations that can bridge or unravel the problem of attraction of seizure objects between the curator and the prosecutor's office. The research method used in this research is juridical-normative by using several research approaches, namely statute approach and conceptual approach. The use of statute approach in the research is intended to provide an overview of the construction of bankruptcy and criminal law so as to hamper the process of liquidation of bankruptcy assets. While the use of conceptual approach is intended as a basis for thinking to reconstruct the legal construction so as to create harmonious and synchronous bankruptcy and criminal regulations and can provide certainty and justice for the legal protection of creditors.
Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Lingkungan Pantai Dari Kegiatan Wisata di Labuan Bajo Fristikawati, Yanti; Adipradana, Nugroho
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i1.4220

Abstract

Labuan Bajo is one of the super priority tourism destinations that has been planned by the Indonesian Government because of the presence of rare Komodo animals and also its natural beauty. To support this goal, various efforts have been made to increase the number of tourist visits, including by providing adequate hotel facilities and restaurants and other tourist facilities. In reality, tourism activities in Labuan Bajo cause environmental damage that threatens the Komodo habitat and damages the coastal and marine environment. How are the regulations regarding the environment, especially from tourism activities, including criminal sanctions that can be applied to perpetrators of violations? This study was conducted descriptively, namely collecting existing regulations, both regulations regarding the environment and tourism, and also observing tourism activities in Labuan Bajo directly for analysis. The results of the study show that existing regulations are quite adequate, but there are still violations committed by tourism business actors
Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Fristikawati, Yanti; Tjandra, Surya; Adipradana, Nugroho
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 6, No 02 (2025): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v6i02.4317

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri, salah satu alasan bekerja di luar negeri adalah karena berharap mendapat gaji yang besar. Pada kenyataannya keinginan bekerja di luar negeri akhirnya dapat masuk dalam jerat perdagangan orang dimana mereka bekerja tidak sesuai dengan penawaran di awal atau mendapat gaji yang kecil bahkan menjadi pekerja ilegal. Masalah yang ada adalah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tidak mengantisipasi adanya perdagangan orang sehingga terjerat menjadi korban. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat tentang aturan pekerja migran dan juga tentang perdagangan orang, dengan tujuan untuk mencegah agar tidak masuk dalam jerat penipuan dan menjadi korban. Sosialisasi diadakan di Gereja Santo Matius Bintaro Tangerang dengan mengundang umat Gereja, dan juga masyarakat Pondok Aren Tangerang. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan penjelasan terkait pekerja migran dan perdagangan orang, setelah itu dilanjutkan sesi tanya jawab. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta mendapatkan solusi dari beberapa masalah yang pernah dihadapi baik terhadap keluarganya maupun teman, serta berhati-hati dalam mencari pekerjaan terutama di luar negeri. Para peserta merasa penyuluhan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk berhati hati dalam memilih pekerjaan khususnya keluar negeri.
KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nugroho, Edy; Nugroho, Eddy; Adipradana, Nugroho
Gloria Justitia Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6119

Abstract

Korupsi dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat/rakyat, para pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Namun menjadi persoalan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi terhadap korbannya yaitu negara dan khususnya masyarakat/rakyat. Oleh karena itu perlu ada kebijakan untuk mengurangi penderitaan korban (masyarakat/rakyat) dengan memberikan restitusi atau kompensasi. Pasal 35 United Nations Convention Against Corruption mengatur dapat diberikannya kompensasi, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985, yang mengadopsi Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mengatur dapat diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana. Restitusi lebih tepat untuk dipilih dibandingkan kompensasi, khususnya tipe monetary-community restitution atau tipe servive-community restitution jika korban tindak pidana korupsi lebih bersifat kolektif, dan tipe monetary-victim restitution jika korbannya tunggal. Apabila kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana korupsi akan diterapkan, maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan hukum jelas.
Co-Authors Angelina, Michelle Doloksaribu, Eddie I. Eddie I. Edy Nugroho Jamin Ginting Nugroho, Eddy Rianto Adi, Rianto Surya Tjandra Tisa Windayani Yanti Fristikawati