Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam UNTAG Law Review Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)
Frahma, Elen Anedya
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Juridical Analysis of Patient Data Protection in National Legal Perspective Frahma, Elen Anedya
UNTAG Law Review Vol 8, No 1 (2024): UNTAG LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v8i1.4979

Abstract

The emergence of digital-based health services has garnered increased attention following the onset of the COVID-19 pandemic. The utilization of these services involves the collection of user data, a sensitive matter that holds the potential for giving rise to legal issues, thereby calling for the need for regulations concerning the protection of personal data. Indonesia has established provisions to safeguard personal data in the health sector through various legal instruments. However, the effective protection of users' data in the digital transformation of the health sector has not materialized. This is evident in instances of personal data breaches involving participants of the Health Social Security Administering Agency. The research is conducted using normative juridical legal research methods. The findings highlight the context of personal data protection in the health sector within the digital era, which is regulated in, for example, article 26 of the ITE Law, Law Number 43 of 2009 regarding Archives, article 57 of the Health Law, Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records and Law Number 36 of 1999 on Telecommunications. Nevertheless, the occurrence of data leaks from BPJS Health indicates the failure to ensure personal data protection in the health sector in Indonesia. As a result, regulations and stringent supervision within health institutions, particularly in the digital sector, are crucial. The appointment of Data Protection Officers in health service agencies represents the solution to these issues, and it is imperative to realize digital protection of personal data in the health sector.
Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam Frahma, Elen Anedya
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i2.7078

Abstract

Artikel ini mengkaji perkembangan hukum perkawinan campuran di Indonesia dengan membandingkan perspektif hukum perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara konsep perkawinan campuran dalam hukum perdata Barat dan KHI, terutama dalam hal definisi, syarat, dan akibat hukumnya. Hukum perdata Barat cenderung lebih fleksibel dalam mengatur perkawinan campuran, sementara KHI memiliki batasan yang lebih ketat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Perkembangan hukum perkawinan campuran di Indonesia menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi kompleksitas perkawinan campuran di era globalisasi, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.
PROTECTION OF CIVILIAN INFRASTRUCTURE IN CONTEMPORARY ARMED CONFLICTS: A HUMANITARIAN LAW STUDY ON ATTACKS AGAINST WATER AND ENERGY FACILITIES IN GAZA AND UKRAINE Frahma, Elen Anedya
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Contemporary armed conflicts exhibit increasingly complex patterns of attacks on vital civilian objects, including water and energy infrastructure. This study critically examines the legal protection of non-military civilian facilities such as hydroelectric power plants, reservoirs, and clean water systems from the perspective of International Humanitarian Law (IHL). Using a literature review method based on Human Rights Watch reports and international journal articles published since 2022, the research explores two primary case studies: the 2023 attack on the Dnipro Hydroelectric Power Plant in Ukraine and the destruction of clean water systems in Gaza during 2023–2024. The analysis reveals that both attacks potentially violate fundamental IHL principles, such as distinction and proportionality. Furthermore, the study identifies a normative gap in the explicit protection of vital civilian facilities that directly impact civilian survival. These findings underscore the urgent need for stronger enforcement and normative reform within international legal frameworks to ensure the protection of civilian infrastructure in times of conflict.
Kajian Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia Frahma, Elen Anedya
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan hukum Indonesia dalam menghadapi illegal fishing di wilayah perairan nasional. Aktivitas illegal fishing tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan undang-undang (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengidentifikasi berbagai regulasi dan kebijakan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memberantas illegal fishing, seperti penenggelaman kapal-kapal pelaku pelanggaran, pelarangan alat tangkap yang merusak ekosistem, dan penguatan sistem pengawasan melalui teknologi modern. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah maritimnya. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur pengawasan, dan tekanan diplomatik dari negara-negara asal pelaku illegal fishing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan teknologi pengawasan, dan pendekatan yang lebih inklusif untuk memberdayakan masyarakat pesisir sebagai bagian dari solusi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang komprehensif dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten untuk mengatasi illegal fishing. Dengan upaya yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia dapat memastikan keberlanjutan ekosistem laut, melindungi kedaulatan maritim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berkelanjutan.
Co-Authors