Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pravidjayanto, Rafi
Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 2 No. 01 (2024): January
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/tarunalaw.v2i01.175

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 telah meruntuhkan tembok limitatif terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali atas pertimbangan adanya bukti (Novum) baru. Dimana sebelumnya Peninjauan Kembali secara tegas diatur dan dilimitasi oleh Pasal 268 KUHAP yang menyatakan dalam sistem peradilan pidana, Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali. Hal ini mendapatkan reaksi dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang sama lebih dari 1 (satu) kali tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengedepankan keadilan, sedangkan Mahkamah Agung dalam SEMA mengedepankan kepastian hukum. Adanya pertentangan tersebut memunculkan adanya indikasi pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience), serta memberikan ketidakpastian pada pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Critical Legal Studies, Perundang-undangan, dan Konseptual. Sehingga memberikan hasil berupa hasil bentuk constitutional disobedience dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta arah pengaturan terkait peninjauan kembali berbasis keadilan proporsional.
Initiating The Extra Judicial Review Model as a Form of Balancing the Power of The Veto in Overcoming International Armed Conflicts Pravidjayanto, Rafi; Rohmatullah; Fran’s Hidayatullah
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 10 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2024.10.1.72-88

Abstract

In the United Nation structure there are important organs, one of which is the Security Council which plays an active role in resolving international disputes carried out by the parties. However, the settlement of such disputes is often hampered by vetoes proposed by the five permanent members of the UNSC including China, Russia, the United States, France, and the United Kingdom, so the use of veto power in this case has shifted to protect the interests of the country. By using juridical-normative methods through conceptual and historical approaches and using qualitatively analyzed literature data. The results showed that there is still no clear regulation regarding the consideration of permanent members in issuing veto rights. The recommendation given is in the form of an appeal mechanism (extra judicial review) for denial of the principle of Soveregein Equality because the existence of veto power is still problematic in realizing balancing between countries. The hope is that there is a decision-making mechanism in the UN Security Council that is more equitable by applying positive consensus in realizing peacekeeping missions.