Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Accounting Law Communication and Technology
Artamevia, Halena
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penetapan Hak Asuh Anak: Analisis Perceraian Tsania Marwa (Studi Putusan No. 1073/PDt.G.2017/Pa.Cbn) Artamevia, Halena; Mavelyn, Aurelia Jessica; Priliska, Jedyzha Azzariel; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian prosedur anak dari sisi hukum dan implementasinya. Dengan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan analisis terhadap hukum yang diterapkan dan berlaku untuk memahami lebih dalam tentang kasus ini. Melalui pengenalan pokok permasalahan, pengumpulan data, analisis lebih lanjut, menafsirkan suatu masalah dan menyimpulkan inti dari pokok tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi anak dan memberikan hak yang seharusnya kepada orang tua yang menerima hak asuh. Demikianlah penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait hukum perceraian dan peraturan pemberian hak asuh yang berlaku di Indonesia.
Penetapan Hak Asuh Anak: Analisis Perceraian Tsania Marwa (Studi Putusan No. 1073/PDt.G.2017/Pa.Cbn) Artamevia, Halena; Mavelyn, Aurelia Jessica; Priliska, Jedyzha Azzariel; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian prosedur anak dari sisi hukum dan implementasinya. Dengan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan analisis terhadap hukum yang diterapkan dan berlaku untuk memahami lebih dalam tentang kasus ini. Melalui pengenalan pokok permasalahan, pengumpulan data, analisis lebih lanjut, menafsirkan suatu masalah dan menyimpulkan inti dari pokok tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi anak dan memberikan hak yang seharusnya kepada orang tua yang menerima hak asuh. Demikianlah penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait hukum perceraian dan peraturan pemberian hak asuh yang berlaku di Indonesia.
The Validity and Evidentiary Strength of Foreign Electronic Signatures in Cross-Border Digital Transactions in Indonesia Artamevia, Halena
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19649215

Abstract

The rapid growth of cross-border digital transactions has positioned electronic signatures as a fundamental tool for ensuring the legal validity of documents. However, the recognition of foreign electronic signatures within the Indonesian legal system remains a complex issue, particularly in relation to legal validity, evidentiary value, and differences in regulatory standards across jurisdictions. This study aims to analyze the validity and evidentiary strength of foreign electronic signatures under Indonesian law, as well as their conformity with international principles reflected in the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 2001. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, in principle, foreign electronic signatures can be legally recognized as long as they meet reliability and security standards. Nevertheless, in practice, their evidentiary value is not equivalent to domestically certified electronic signatures. Regulatory requirements, including system integration and compliance with national administrative standards, create significant barriers for foreign providers. These conditions lead to increased burdens of proof in dispute resolution and hinder legal interoperability in cross-border transactions. Therefore, there is a need to strengthen mutual recognition mechanisms and enhance international cooperation to balance digital sovereignty with global transaction efficiency.
Co-Authors Mavelyn, Aurelia Jessica Moody Rizqy Syailendra Putra Priliska, Jedyzha Azzariel