Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi kasus Timor Leste) Eko Fajar Arifianto; Yumna Fahira; Besiroh; Hamideh Latifah; Muzzamil; Ulil Amri Insan Kamil
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/c92h3d42

Abstract

Suksesi suatu negara merupakan momentum dimana peralihan kedulatan dari prosessor kepada suksessor yang menimbulkan adanya akibat hukum, bebarapa akibat hukum yang mungkin dapat terjadi antara lain akibat hukum terkait perjanjian internasional, akibat hukum terhadap publik proprty rights dan privat proprty rights, akibat hukum terhadap status kewarganegaraan, akibat hukum terkait hutang piutang, dan akibat hukum terkait status pada organisasi internasional. Terkait dengan akibat hukum yang timbul dengan adanya suksesi suatu negara, masyarakat internasional menggunakan hasil dari konvensi wina 1978 sebagai petunjuk dari akibat – akibat hukum yang timbul dari terjadinya sebuah suksesi negara. Negara Timor Leste juga satu dari banyak negara yang melakukan suksesi yaitu pada tahun 2002. Akibat terjadinya suksesi Timor-Leste terhadap Indonesia menyebabkan lahirnya akibat – akibat hukum antara Timor-Leste dengan Indonesia maupun Timor-Leste dengan masyarakat internasional. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan memberikan jawaban terkait akibat – akibat hukum yang timbul akibat susksesi Negara Timor Leste terhadap Indonesia yaitu akibat hukum terkait perjanjian internasional, akibat hukum terhadap publik proprty rights dan privat proprty rights, akibat hukum terhadap status kewarganegaraan, akibat hukum terkait hutang piutang, dan akibat hukum terkait status pada organisasi internasional.
ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Marza Nadya Rahayu; Al Hambra Bilal Makayasa; Achmad Riky Pratama; Moh. Aminullah Ahmad; Ulil Amri Insan Kamil
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 11 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i11.900

Abstract

Kewenangan dari pemerintah desa luas, sehingga membuat pemerintah desa masuk pada pemerintahan mandiri di lingkaran negara Indonesia. Melalui peraturan daerah dan peraturan pelaksana lainnya pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan suatu hal yang bertujuan untuk pelaksanaan otonomi dan melakukan tugas pembantuan. Pembentukan tersebut dengan merujuk pada setiap permasalahan yang ada, dalam ketentuan peraturan dartah yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (DPD) dengan Kepala Desa. Dalam menjalankannya dilandaskan dengan prinsip asas desentralisasi bertujuan agar adanya kesejahteraan yang dapat terwujud dan setiap daerah dapat bersaing dengan senantiasa menanamkan sikap menghargai perbedaan dan ciri khas yang dimiliki setiap daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai proses pembentukan peraturan daerah beserta materi muatan dan kedudukan dengan berlandaskan sistem hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif metode yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian penelitian ini menghasilkan bahwa adanya kekurangan dalam pemebntukan peraturan daerah. Maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini, peraturan terendah tetap memiliki kekuatan mengikat dab peraturan desa menganut dan berlaku seafai lex specialis di wilayah desa.