Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI JASA BAIK (GOOD OFFICES) Amiliya; Rangga Aditya Rastra Pradana; Alhambra Bilal Makayasa; Angie Kesuma Putri; Sabrina Mina Nurrahmah; Nurkholis Anwar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/JMA/v1i1.04

Abstract

Pada umumnya penyelesaian sengketa Internasional ini umumnya dilakukan dengan suatu cara damai dan dengan cara kekerasan di mana penerapan penyelesaian lewat jasa baik masuk di dalam kategori penyelesaian secara damai, cara ini merupakan suatu cara yang dapat diupayakan terlebih dahulu seperti yang telah diatur dalam piagam PBB pasal 33 supaya suatu negara yang terlibat dalam sebuah sengketa  tidak perlu menyelesaikannya dengan cara kekerasan atau perang seperti di masa lalu yang mengandalkan kekuatan secara fisik. Dengan berkembangnya ilmu diplomasi dari masa ke masa memberikan ruang keterlibatan dari pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Good offices yang merupakah suatu cara penyelesaian sengketa Internasional yang tidak diatur secara eksplisit di dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa namun telah diatur di dalam Convention for the pacific settlement of International Disputes atau Hague Convention 1899. Sehingga artikel yang ditulis ini akan menganalisis secara singkat mengenai peran pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa internasional dikarenakan di dalam piagam PBB sendiri tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme dan batasan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan sengketa.
Strengthening the Village Community Empowerment Agency in Optimizing Village-Owned Enterprises in Sumenep Regency: Memperkuat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumenep Boemiya, Helmy; Ida Wahyuliana; Raden Bagus Mochammad Ramadhan Razief Hafid; Muhammad Irsyadhul Ula; Amiliya
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43418

Abstract

This study aims to analyze the role and strategies of the Sumenep District Community Empowerment Agency (DPMD) in optimizing the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) as instruments for driving the local economy. Although BUMDesa has great potential to improve community welfare, various obstacles such as minimal management capacity, lack of business innovation, and weak supervision often hamper its effectiveness. Through a qualitative approach using interviews, observation, and documentation studies, this research reveals that strengthening the DPMD institution, improving the competence of village human resources, and providing structured assistance are key factors in optimizing BUMDesa. In addition, synergy between local government, community, and local business actors is considered capable of creating a more adaptive and sustainable ecosystem. The results of the study confirm that the DPMD has a strategic position in ensuring that BUMDesa governance is professional, accountable, and able to make a significant contribution to village independence. These findings are expected to serve as a reference for local governments in formulating policies to strengthen BUMDesa that are more responsive, innovative, and oriented towards sustainable economic improvement for rural communities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi penguatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep dalam mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Meskipun BUMDesa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai kendala seperti minimnya kapasitas manajemen, kurangnya inovasi usaha, serta lemahnya pengawasan sering menghambat efektivitasnya. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap bahwa penguatan kelembagaan DPMD, peningkatan kompetensi SDM desa, serta pendampingan terstruktur merupakan faktor kunci dalam optimalisasi BUMDesa. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dinilai mampu menciptakan ekosistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menegaskan bahwa DPMD memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola BUMDesa berjalan profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian desa. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan BUMDesa yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.