<![CDATA[Persoalan yang timbul pada saat ini adalah realitas pelaksanaan pelayanan pengurusan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan dari data dan banyaknya pengaduan secara langsung maupun melalui media massa berupa pelayanan yang berlarut-larut, mempersulit atau diskriminasi pelayanan dan lamanya penerbitan serifikat tanah. Fenomena tersebut menunjukkan belum tercapainya akauntabilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan proses, yaitu pemberian pelayanan yang cepat dan responsive. Permasalahan dalam penelitian tata kelola pertanahan dalam memenuhi asas transparansi. Akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Tansparansi dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Jenis penelitian sosiologis hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Tata kelola pertanahan yang baik harus memenuhi asas transparansi untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam pengelolaan pertanahan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan transparan terhadap informasi mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan tanah. Pemerintah harus menjalankan sistem informasi pertanahan yang terbuka, mencakup data dan dokumen penting seperti sertifikat tanah, batas-batas tanah, dan perizinan, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Kantor Pertanahan Kota Medan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tata kelola pertanahan dalam memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Pelaksanaan tata kelola pertanahan dalam memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional diatur oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Asas-asas yang diterapkan dalam penerbitan sertifikat meliputi kepastian hak, keadilan, kemanfaatan, kemudahan, dan akuntabilitas administrasi pertanahan. Klusterisasi data aset juga dapat dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.]]>
