Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HUBUNGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA LARANGAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO Alya Isnaeny Putri; Neva Tri Saharany; Fitri Aulia Hanna N; Nadia Putri Kustiono
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.304

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks larangan pernikahan di Kabupaten Kulon Progo, Indonesia. Dalam masyarakat Kabupaten Kulon Progo, terdapat larangan pernikahan yang diatur oleh hukum adat dan hukum Islam, yang secara bersama-sama membentuk kerangka normatif yang mengatur institusi pernikahan. Studi ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research). Untuk studi kepustakaan dengan pencarian data-data kepustakaan yang berkaitan dengan hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan baik melalui beberapa referensi sumber internet. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat dan hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, mereka seringkali berinteraksi dan saling melengkapi dalam mengatur larangan pernikahan. Namun, terdapat juga potensi konflik antara hukum adat dan hukum Islam yang dapat mempengaruhi pelaksanaan larangan pernikahan. Studi ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks lokal Kabupaten Kulon Progo, serta implikasinya terhadap praktik pernikahan dan harmoni sosial di masyarakat
Analisis Yuridis Pasal Perzinaan dalam KUHP Baru dalam Perspektif Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Adtila Prawoko; Ab’dan Syukur; Nadia Putri Kustiono; Anita Nur Amaliyah; Kuswan Hadji
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1367

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code brought fundamental changes to the regulation of the crime of adultery in Indonesia. The expansion of the scope of criminalization, including regulations regarding extramarital relationships, has given rise to debate regarding its compliance with the principles of the formation of laws and regulations and its impact on criminal law enforcement. This study aims to analyze the provisions of the adultery article in the new Criminal Code from the perspective of the principles of the formation of laws and regulations and assess its implications for the effectiveness of the criminal justice system. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through literature studies and analyzed qualitatively and juridically. The results show that the regulation of the crime of adultery in the new Criminal Code has a clear normative purpose, but still leaves issues regarding the clarity of formulation, legal certainty, and potential human rights violations. Furthermore, the application of the adultery article has the potential to create obstacles in law enforcement practices, particularly related to evidence, caseload, and the legitimacy of the criminal justice system. Therefore, further evaluation is needed to ensure that these regulations align with the principles of sound legislative development and ensure legal justice.