Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Imammulhadi, Imammulhadi
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Masyarakat Adat Terkait Reklamasi Pantai: Perspektive Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Desti Rahpriangan; Imammulhadi, Imammulhadi; Sari Wahyuni
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1980

Abstract

Proyek reklamasi pantai di Indonesia menjanjikan manfaat ekonomi, tetapi seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Meskipun perlindungan mereka diatur dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya konsultasi dan penegakan hukum yang lemah. Penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat menjadi fokus utama dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni peneltiian hukum untuk meneliti suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendorong perlindungan masyarakat adat dengan mengakui hak-hak mereka, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat mekanisme pengawasan serta penegakan hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya di wilayah pesisir. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam proyek reklamasi pantai menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat adat, ketidakpastian hukum, dan konflik kepentingan. Diperlukan langkah konkret melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pengembang proyek, dan lembaga pengawas untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.
Perlindungan Masyarakat Adat Terkait Reklamasi Pantai: Perspektive Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Desti Rahpriangan; Imammulhadi, Imammulhadi; Sari Wahyuni
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1980

Abstract

Proyek reklamasi pantai di Indonesia menjanjikan manfaat ekonomi, tetapi seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Meskipun perlindungan mereka diatur dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya konsultasi dan penegakan hukum yang lemah. Penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat menjadi fokus utama dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni peneltiian hukum untuk meneliti suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendorong perlindungan masyarakat adat dengan mengakui hak-hak mereka, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat mekanisme pengawasan serta penegakan hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya di wilayah pesisir. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam proyek reklamasi pantai menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat adat, ketidakpastian hukum, dan konflik kepentingan. Diperlukan langkah konkret melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pengembang proyek, dan lembaga pengawas untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.
Co-Authors Desti Rahpriangan Sari Wahyuni