Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legalitas Advokat dalam Memnberikan Layanan Konsultasi Hukum Daring di Tinjau dari Perspektif UU Advokat dan UU ITE Edwar Fransisko, Rendra; Alauddin, Alauddin
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2073

Abstract

Artikel ini merupakan kajian mengenai peraturan Perundang-Undangan Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perbuahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap legalitas advokat dalam memberikan layanan hukum berbasis teknologi daring. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat yang normatif. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan jasa hukum advokat daring yang menurut aturan hukumnya tidak memenuhi syarat praktek advokat pada umumnya. Kemudian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan praktik advokat daring belum dapat dikatakan sebagai tindakan legal maupun ilegal. Hubungan advokat dan klien daring juga dikhawatirkan terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan mengalami kesulitan didalam penggugatan karena pembuktian fisik terhadap kesalahan/kelalaian tidak termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif Indonesia Edwar Fransisko, Rendra
Recital Review Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Juli 2025
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the liability of the board of directors in the bankruptcy of a Limited Liability Company under Indonesian positive law, using the case of PT. Gunung Bara Utama as the focal point. The research employs a normative legal approach through statutory, conceptual, and case study analyses. The findings indicate that the directors’ liability in bankruptcy is explicitly regulated under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Directors may be held personally liable if proven negligent or acting beyond their authority, causing losses to the company, creditors, or third parties. The PT. Gunung Bara Utama case demonstrates that weak internal oversight and violations of the fiduciary duty principle were significant factors contributing to the bankruptcy. This research recommends strengthening regulations by clarifying the duty of care standard and enhancing supervisory mechanisms over directors to prevent abuse of authority leading to bankruptcy.
Edukasi Pencegahan Stunting bagi Perempuan dalam Mewujudkan Hak Anak atas Gizi Sehat di Desa Bukit, Bengkulu Tengah Meilisa; Rendra Edwar Fransisko; Uswatun Hasanah; Fitri Anita; Maria Yana Lestari Daeli; Dhita Viona Felisya; Naufal Budi Putra Athallah
PAKDEMAS : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/pakdemas.v5i1.526

Abstract

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang masih menjadi isu serius di pedesaan Indonesia, termasuk Desa Bukit, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya pemenuhan gizi sejak masa remaja hingga menyusui menjadi faktor utama penyebab tingginya angka stunting. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman perempuan mengenai stunting melalui metode sosialisasi, presentasi, serta diskusi kelompok terarah (FGD). Edukasi dilakukan dengan penyampaian materi interaktif tentang stunting, faktor risiko, dampak jangka panjang, serta kaitannya dengan pemenuhan hak anak atas gizi sehat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta, yang terlihat dari partisipasi aktif remaja putri, ibu hamil, dan ibu menyusui selama diskusi. Peserta lebih memahami pentingnya gizi seimbang, risiko pernikahan dini, dan peran keluarga dalam pencegahan stunting. Secara saintifik, kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukasi berbasis komunitas efektif dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku. Meskipun demikian, diperlukan pendampingan berkelanjutan dari bidan desa dan puskesmas untuk menjaga implementasi hasil edukasi secara konsisten. Dengan demikian, program ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan hak anak atas perlindungan gizi sehat di Desa Bukit.
Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif Indonesia Edwar Fransisko, Rendra
Recital Review Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Juli 2025
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v7i2.47684

Abstract

This study aims to analyze the liability of the board of directors in the bankruptcy of a Limited Liability Company under Indonesian positive law, using the case of PT. Gunung Bara Utama as the focal point. The research employs a normative legal approach through statutory, conceptual, and case study analyses. The findings indicate that the directors’ liability in bankruptcy is explicitly regulated under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Directors may be held personally liable if proven negligent or acting beyond their authority, causing losses to the company, creditors, or third parties. The PT. Gunung Bara Utama case demonstrates that weak internal oversight and violations of the fiduciary duty principle were significant factors contributing to the bankruptcy. This research recommends strengthening regulations by clarifying the duty of care standard and enhancing supervisory mechanisms over directors to prevent abuse of authority leading to bankruptcy.